Jayapura (9/11/2024) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2024-2029, Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen mengusung visi Transformasi Papua yang Maju dan Harmonis.

Visi “Transformasi Papua yang Maju dan Harmonis” adalah aspirasi yang berfokus pada kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan Papua, dengan mengedepankan harmoni dalam masyarakat. Namun, untuk memastikan visi ini dapat diimplementasikan secara efektif, ada beberapa kritikan yang bisa diajukan:

1. Definisi “Maju” yang Tidak Jelas dan Bisa Beragam Makna

• Kritikan: Kata “maju” sering kali menimbulkan berbagai interpretasi, sehingga tanpa penjelasan konkret, sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan kemajuan di konteks Papua. Apakah “maju” berarti kemajuan ekonomi, pendidikan, atau infrastruktur? Dalam banyak kasus, kemajuan ekonomi seringkali didefinisikan dengan standar nasional atau global, yang mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat Papua.
• Rekomendasi: Gubernur sebaiknya memberikan definisi yang jelas dan terukur untuk “kemajuan,” yang relevan dengan konteks Papua dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan kemajuan yang sesuai bisa meliputi aspek kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian budaya.

2. “Harmonis” sebagai Konsep yang Sulit Diukur dan Rentan Terhadap Konflik Sosial

• Kritikan: Visi tentang harmoni di Papua memiliki tantangan besar karena perbedaan sosial, etnis, dan latar belakang budaya yang sangat beragam. Konflik yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan sosial masih terjadi, sehingga membangun masyarakat yang benar-benar harmonis membutuhkan waktu dan pendekatan khusus. Kata “harmonis” juga sulit diukur dalam bentuk indikator yang jelas.
• Rekomendasi: Pemerintah sebaiknya mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu yang berpotensi menyebabkan konflik, serta merancang kebijakan yang dapat mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi semua kelompok masyarakat. Indikator seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau pengurangan konflik dapat digunakan untuk mengukur harmoni.

3. Ketergantungan Ekonomi pada Sumber Daya Alam Membahayakan Visi Kemajuan Berkelanjutan

• Kritikan: Transformasi ekonomi di Papua saat ini masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang dan kayu. Ketergantungan pada sumber daya ini bertentangan dengan tujuan kemajuan berkelanjutan dan harmonis, karena merusak lingkungan dan dapat memicu konflik dengan masyarakat adat. Pendekatan seperti ini juga membuat kemajuan ekonomi Papua rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
• Rekomendasi: Diversifikasi ekonomi Papua sangat penting, dengan fokus pada sektor yang lebih berkelanjutan seperti pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian lokal, serta pengembangan energi terbarukan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif, serta lebih mendukung tujuan harmoni dengan lingkungan dan masyarakat adat.

4. Kurangnya Fokus pada Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua

• Kritikan: Transformasi Papua yang maju memerlukan peningkatan SDM yang signifikan, mengingat bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Papua masih di bawah rata-rata nasional. Tanpa peningkatan SDM, sulit bagi masyarakat Papua untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan transformasi yang diharapkan.
• Rekomendasi: Program prioritas dalam visi ini harus mencakup investasi besar-besaran di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk pemuda Papua, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemberdayaan SDM lokal juga bisa mendorong transformasi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar.

5. Risiko Transformasi yang Mengabaikan Nilai-Nilai dan Kearifan Lokal

• Kritikan: Visi transformasi sering kali berfokus pada modernisasi, yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masyarakat Papua. Pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan tradisi dan budaya lokal bisa mengancam identitas budaya Papua, yang merupakan bagian penting dari harmoni sosial.
• Rekomendasi: Visi transformasi Papua harus mempertimbangkan cara-cara untuk menjaga dan mempromosikan budaya dan kearifan lokal. Misalnya, dengan mengintegrasikan budaya Papua dalam sistem pendidikan, serta mendukung inisiatif ekonomi kreatif yang berakar pada tradisi budaya Papua. Ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat Papua tetap merasa terkait dengan identitas mereka dalam proses transformasi.

6. Kurangnya Indikator Keberhasilan yang Jelas dan Terukur

• Kritikan: Tanpa indikator yang jelas, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana visi “Maju dan Harmonis” tercapai dan apakah hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Tanpa indikator, visi ini berisiko menjadi sekadar slogan tanpa dampak nyata di lapangan.
• Rekomendasi: Pemerintah sebaiknya merumuskan indikator keberhasilan yang konkret untuk mengukur transformasi Papua secara berkala. Misalnya, indikator ekonomi dapat mencakup tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara itu, harmoni bisa diukur dengan survei kepuasan masyarakat, penurunan konflik sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

7. Tantangan Implementasi dan Konsistensi Kebijakan di Daerah

• Kritikan: Kebijakan untuk mencapai transformasi ini membutuhkan konsistensi dan komitmen dalam implementasi. Dalam praktiknya, sering kali kebijakan di daerah mengalami hambatan birokrasi, masalah koordinasi, atau kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sehingga pelaksanaannya menjadi lambat dan tidak efektif.
• Rekomendasi: Pemerintah perlu memperkuat kapasitas administrasi dan birokrasi di daerah, termasuk memberikan pelatihan bagi para pegawai lokal dan meningkatkan koordinasi antarinstansi. Pengawasan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa visi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud di lapangan.

 

Mencapai visi “Transformasi Papua yang Maju dan Harmonis” dalam waktu lima tahun adalah sebuah tantangan besar, terutama mengingat kompleksitas dan skala perubahan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi kemungkinan pencapaiannya serta analisis realistis terhadap apa yang mungkin dicapai dalam lima tahun:

1. Transformasi Infrastruktur dan Ekonomi

• Tantangan: Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan akses internet di Papua, terutama di daerah pedalaman, membutuhkan investasi besar, tenaga kerja yang terampil, dan waktu yang tidak singkat. Selain itu, peralihan dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam ke ekonomi yang lebih beragam membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
• Kemungkinan Pencapaian: Dalam lima tahun, Papua mungkin dapat mencapai perbaikan infrastruktur di wilayah-wilayah kunci, misalnya memperbaiki akses di sekitar ibu kota provinsi dan wilayah padat penduduk. Namun, pemerataan infrastruktur di seluruh Papua kemungkinan memerlukan waktu lebih lama. Di bidang ekonomi, beberapa sektor baru seperti pariwisata dan usaha kecil berbasis komunitas dapat mulai dikembangkan, tetapi diversifikasi penuh mungkin belum tercapai.

2. Transformasi Sosial dan Pengembangan SDM

• Tantangan: Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua menghadapi beberapa kendala, termasuk akses pendidikan yang belum merata, keterbatasan tenaga pengajar berkualitas, serta tantangan dalam menyiapkan generasi muda Papua untuk mengisi lapangan pekerjaan baru. Mengubah kondisi SDM untuk mencapai kemandirian dan kesetaraan pendidikan membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan yang seringkali lebih dari lima tahun.
• Kemungkinan Pencapaian: Dalam lima tahun, dapat dicapai peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program seperti beasiswa, pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan peningkatan jumlah serta kualitas guru di daerah. Hasil ini akan mulai terlihat dalam bentuk SDM yang lebih terampil dan siap bersaing, meskipun pencapaian penuh dalam transformasi SDM akan memerlukan waktu lebih lama.

3. Pemeliharaan Harmoni Sosial di Tengah Keberagaman

• Tantangan: Papua memiliki beragam kelompok etnis dan budaya, dan di masa lalu telah mengalami ketegangan sosial. Mewujudkan Papua yang “harmonis” dalam lima tahun bisa sulit dicapai sepenuhnya, karena harmoni sosial memerlukan pembangunan kesetaraan, rasa saling percaya, dan integrasi budaya yang berkelanjutan.
• Kemungkinan Pencapaian: Dalam lima tahun, langkah-langkah seperti memperkuat forum dialog antar-komunitas, menyelenggarakan kegiatan budaya bersama, serta memperluas akses terhadap pelayanan publik secara merata bisa mulai membangun dasar bagi harmoni sosial. Namun, hasil jangka panjang dalam hal harmoni sosial akan membutuhkan waktu lebih dari lima tahun karena perubahan ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan.

4. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pelestarian Budaya

• Tantangan: Dalam konteks transformasi yang maju dan harmonis, Papua perlu beralih ke bentuk-bentuk ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan serta mempromosikan pelestarian budaya lokal. Tantangannya adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan praktik-praktik berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi agar tidak mengorbankan lingkungan dan identitas budaya Papua.
• Kemungkinan Pencapaian: Dalam lima tahun, dapat dimulai program-program pariwisata berbasis komunitas dan budaya, serta peningkatan dukungan untuk produk kerajinan dan seni lokal. Hal ini bisa menjadi langkah awal menuju ekonomi berkelanjutan dan pelestarian budaya, namun pencapaian penuh akan membutuhkan lebih dari lima tahun untuk membangun ekosistem ekonomi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

5. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Visi

• Tantangan: Mencapai visi ini dalam lima tahun memerlukan indikator keberhasilan yang jelas dan strategi evaluasi berkelanjutan. Tanpa pengukuran yang konkret, sulit untuk menentukan apakah visi tersebut benar-benar tercapai atau hanya menghasilkan perubahan parsial.
• Kemungkinan Pencapaian: Dalam lima tahun, pemerintah Papua dapat menetapkan dan mulai menerapkan indikator-indikator keberhasilan, seperti peningkatan tingkat pendidikan, indeks kepuasan masyarakat, penurunan konflik, dan kemajuan infrastruktur dasar. Indikator ini memungkinkan pemantauan kemajuan secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik untuk penyesuaian kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, visi “Transformasi Papua yang Maju dan Harmonis” mungkin sulit dicapai sepenuhnya dalam lima tahun karena cakupan perubahan yang besar dan faktor-faktor eksternal yang kompleks. Namun, lima tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun fondasi kuat dalam beberapa aspek kunci seperti peningkatan infrastruktur di wilayah tertentu, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran budaya, dan pemeliharaan harmoni sosial dasar.

Dengan strategi yang fokus pada pencapaian jangka pendek dan jangka menengah yang terukur, Papua dapat mencapai kemajuan signifikan menuju visi tersebut dan menciptakan landasan yang baik bagi transformasi berkelanjutan di masa depan. (Admin)