Jayapura, 24/11/2024 – Pilkada serentak 2024 di Tanah Papua menjadi sorotan, bukan karena keberhasilannya dalam menggalang partisipasi rakyat, melainkan karena dugaan pelanggaran yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Lokataru Foundation, melalui siaran persnya, Minggu (24/11/2024) menguraikan hasil pemantauan intensif di 43 kota dan kabupaten Papua. Mereka menemukan rangkaian dugaan pelanggaran yang melibatkan aktor-aktor strategis dari tingkat lokal hingga nasional. Narasi ini menggambarkan potret demokrasi yang dirundung kepentingan kekuasaan, di mana rakyat seolah hanya menjadi bidak di atas papan catur politik.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi persoalan mendasar dalam Pilkada Papua. Laporan Lokataru Foundation menyoroti tindakan Penjabat Sementara Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, yang diduga mengarahkan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Sohilait dikabarkan memanfaatkan jabatannya untuk memobilisasi pejabat distrik dan kampung, memastikan suara rakyat diarahkan ke paslon tertentu.

Ketidaknetralan ASN juga terjadi di sejumlah wilayah lain. Di Merauke, seorang kepala distrik diduga menghadiri kampanye salah satu calon. Di Asmat, anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) diduga menjadi bagian dari tim pemenangan calon tertentu, sementara di Boven Digoel terdapat laporan perusakan alat peraga kampanye. Hal ini menunjukkan bagaimana ASN yang seharusnya berperan netral justru terseret dalam pusaran kepentingan politik.

Di Kabupaten Fakfak, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dituduh mempolitisasi program dan dana publik untuk mendukung kampanye mereka. Program seperti pengangkatan tenaga honorer, pemberian dana hibah kepada lembaga adat, hingga bantuan modal usaha kepada ratusan UMKM menjadi bukti dugaan ini. Langkah-langkah tersebut, meski dikemas dalam bingkai “pembangunan,” justru mencederai asas keadilan dalam kontestasi demokrasi.

Kisah serupa juga muncul di Jayapura, di mana calon wali kota Jhony Banua Rouw diduga menggunakan program renovasi rumah warga sebagai alat kampanye. Pemanfaatan posisinya sebagai anggota DPR Papua (DPRP) untuk keuntungan politik menunjukkan bagaimana penyalahgunaan sumber daya publik tidak hanya terjadi di level eksekutif, tetapi juga legislatif.

Intervensi pemerintah pusat juga menjadi catatan penting dalam laporan Lokataru. Salah satu kasus yang mencolok adalah penonaktifan lima komisioner KPU Fakfak oleh KPU Pusat setelah mereka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi penyelenggara pemilu, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan demokrasi.

Di sisi lain, pengerahan ribuan personel TNI-Polri ke wilayah Papua untuk “mengamankan” Pilkada juga menuai kritik. Dalam konteks Papua yang sarat sensitivitas politik dan psikologis, langkah ini dikhawatirkan menciptakan tekanan yang mengintimidasi pemilih dan calon lain. Kehadiran aparat yang masif lebih mirip unjuk kekuatan ketimbang upaya murni menjaga stabilitas.

Laporan Lokataru Foundation juga menemukan dugaan pelanggaran administratif yang mengusik keadilan Pilkada. Mathius Fakhiri, calon Gubernur Papua, diduga masih berstatus anggota Polri aktif ketika ditetapkan sebagai calon. Temuan ini menunjukkan lemahnya verifikasi administrasi oleh penyelenggara pemilu, yang berpotensi memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat tertentu.

Selain itu, sikap pasif beberapa Bawaslu di tingkat daerah dalam menindaklanjuti aduan masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pengawasan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, lembaga pengawas seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan integritas pemilu.

Dugaan pelanggaran yang terungkap dalam Pilkada Papua bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan relasi kekuasaan yang timpang. Pemanfaatan sumber daya negara, ketidaknetralan ASN, hingga intervensi pemerintah pusat mengindikasikan bahwa demokrasi masih menjadi alat bagi segelintir pihak untuk melanggengkan kekuasaan.

Bagi rakyat Papua, Pilkada seharusnya menjadi ruang untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan. Namun, dalam situasi di mana proses pemilu dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu, suara rakyat menjadi termarjinalkan. Ketimpangan ini, jika terus dibiarkan, hanya akan memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya ini.

Kasus-kasus yang diungkap oleh Lokataru Foundation menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang memerlukan pengawasan dan koreksi. Pemilu di Papua seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keadilan dan integritas. Pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat sipil harus berkomitmen untuk menjaga demokrasi dari manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, Papua membutuhkan bukan hanya pemimpin yang dipilih secara adil, tetapi juga proses demokrasi yang memberi ruang bagi semua suara untuk didengar. Dalam perjalanan panjang ini, keberanian untuk mengungkap pelanggaran dan menuntut perubahan adalah langkah pertama menuju demokrasi yang sejati.(CR-05)