Jakarta(14 April 2026) — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat harmonisasi tata kelola serta penguatan sinergitas antara pusat dan daerah di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Selasa (14/4). Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik serta keamanan di daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sekretaris Kemenko Polhukam, serta para deputi yang membidangi koordinasi politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan negara dan kesatuan bangsa, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta komunikasi dan informasi.

Dari daerah, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan turut hadir bersama jajaran, termasuk Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun,S.Hut,M.Si,FLS, Kepala Biro Pembangunan Dr. Onasius P.M. Matani, serta Kepala Penghubung Erix I. W. Ayatanoy.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika politik, keamanan, dan pembangunan di wilayah Papua Barat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antarlembaga serta memastikan implementasi program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sejumlah poin penting yang dibahas mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, serta penguatan sistem komunikasi dan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.(abe)