Manokwari, Tudepoint(22/11/2026) – Selama sepuluh hari, 10–19 Oktober 2026, saya berkesempatan mengikuti ekspedisi botani This Is Arfak 2026 bersama tim peneliti Royal Botanic Gardens, Kew, Inggris, dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (UNIPA), yang dipimpin Jimmy F. Wanma.

Sebagai fotografer, saya mengabadikan berbagai momen perjalanan: jalan pegunungan yang menantang, aktivitas eksplorasi dan pengumpulan spesimen tumbuhan, hingga kebersamaan para peneliti di tengah hutan Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Namun, perjalanan ini tidak hanya meninggalkan kumpulan foto. Di sela-sela pekerjaan lapangan, saya dibantu Jimmy Wanma mewawancarai para ilmuwan Royal Botanic Gardens, Kew , juga mewawancarai anggota tim, mendengarkan pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka mengenai kekayaan flora Papua dan masa depan penelitian botani.

Dari percakapan tersebut lahir enam artikel yang merekam pengalaman ekspedisi dari sudut pandang para peneliti, mulai dari ilmuwan Royal Botanic Gardens, Kew, hingga peneliti dan mahasiswa muda Papua.

Ada pula tiga orang yang tidak sempat saya wawancarai, tetapi memiliki peran penting dalam perjalanan ini.

Tim Ekspedisi saat tiba di salah satu lokasi penelitian di Distrik Didohu

Kasma Nasa, juru masak yang memastikan kebutuhan konsumsi tim tetap terpenuhi. Ketika para peneliti menghabiskan waktu menjelajahi hutan dan mengumpulkan spesimen tumbuhan, Kasma menjadi bagian dari pekerjaan di balik layar yang memungkinkan mereka kembali beristirahat dan menikmati makanan setelah seharian bekerja.

Ayub R. Rumayomi, peneliti botani muda dari UNIPA, turut bergabung selama lima hari pertama ekspedisi. Ia kemudian harus meninggalkan tim untuk menjalankan tugas penelitian lainnya di Timika. Meski tidak mengikuti perjalanan hingga selesai, kehadirannya menjadi bagian dari kerja ilmiah dan kebersamaan tim.

Dan Miftaul Iman, pengemudi yang memegang salah satu tanggung jawab paling penting dalam perjalanan ini: mengantarkan seluruh tim dengan selamat melewati medan Pegunungan Arfak yang berat dan menantang. Ia bukan hanya sopir, tetapi juga penunjuk jalan yang andal, membantu tim menempuh perjalanan menuju lokasi-lokasi penelitian.

Ketiganya mengingatkan saya bahwa keberhasilan sebuah ekspedisi ilmiah tidak hanya ditentukan oleh para peneliti yang mengumpulkan spesimen dan mempelajari tumbuhan. Ada orang-orang yang menyiapkan makanan, mengemudikan kendaraan, menunjukkan jalan, dan memastikan pekerjaan di lapangan dapat berlangsung dengan baik.

Melalui enam artikel ini, saya ingin menghadirkan sisi lain dari ekspedisi botani: bukan hanya tentang tumbuhan yang ditemukan, melainkan juga tentang manusia, pengetahuan, persahabatan, kerja sama, dan semangat belajar yang tumbuh sepanjang perjalanan.

Sebab, di balik setiap spesimen yang dikumpulkan, ada perjalanan yang ditempuh. Di balik setiap temuan ilmiah, ada orang-orang yang bekerja bersama. Dan di balik keindahan Pegunungan Arfak, ada cerita yang patut dibagikan.

Terima Kasih kepada Masyarakat Adat Pegunungan Arfak

Masyarakat di Kampung Danmou Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak

Perjalanan ekspedisi botani This Is Arfak 2026 tidak akan menjadi pengalaman yang sama tanpa bantuan, keramahan, dan dukungan masyarakat setempat.

Penghargaan dan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada warga Kampung Danmou, Distrik Didohu, Kabupaten Pegunungan Arfak, terutama Anak Demius Aska, Bapak Septer Aska, Bapak Demianus Aska, dan Bapak Darius Aska, yang telah membantu tim selama melaksanakan penelitian di wilayah tersebut.

Terima kasih juga kepada Bapak Hans Mandacan bersama tim di Kampung Wisata Kwau, yang turut membantu para peneliti menggali informasi mengenai Pisang Arfak, salah satu tumbuhan yang menjadi perhatian dalam kegiatan eksplorasi botani ini.

Bantuan masyarakat setempat mengingatkan kami bahwa pengetahuan tentang kekayaan hayati Papua tidak hanya tersimpan dalam buku, laboratorium, atau koleksi herbarium. Ada pula pengetahuan yang hidup bersama masyarakat, diwariskan melalui pengalaman, pengamatan, dan hubungan mereka dengan alam.

Yang difoto ini namanya Audi, ia juga membantu Kasma menyiapkan makan untuk tim ekspedisi

Bagi saya, ekspedisi ini bukan hanya perjalanan untuk mendokumentasikan tumbuhan, tetapi juga kesempatan untuk menyaksikan bagaimana pengetahuan ilmiah dan pengetahuan masyarakat lokal dapat saling melengkapi.

Kepada seluruh masyarakat yang telah menerima dan membantu perjalanan tim, terima kasih atas waktu, keramahan, dan kebersamaan yang diberikan.

Kampung Danmou dan Kampung Wisata Kwau bukan hanya lokasi yang kami kunjungi. Masyarakatnya adalah bagian penting dari cerita This Is Arfak 2026.

Sepuluh hari perjalanan. Enam artikel. Banyak cerita dan pengalaman. Satu semangat untuk mengenal dan memahami kekayaan flora Tanah Papua.

Telusuri enam artikel dari Ekspedisi This Is Arfak 2026, yang akan tayang setelah ini, hanya di tudepoint.com !

(abe)

Admin

Related Posts

Papua Barat Perkuat Diplomasi Iklim di COP31, Gubernur Mandacan Dorong Perlindungan Hutan dan Pembiayaan Karbon

Antalya,Tudepoint.com(21/11/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat komitmennya terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan hutan tropis melalui partisipasi dalam peluncuran program Jurisdictional Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (JREDD+) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turkiye.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si., FLS, menghadiri peluncuran program bertajuk High-Integrity Forest Carbon for FOLU Net Sink 2030: Indonesia Launches ART TREES Jurisdictional REDD+ in Nine Provinces, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Indonesia Pavilion, Blue Zone, COP31 itu menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam menghadapi krisis iklim global.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong penerapan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat yurisdiksi atau wilayah administrasi pemerintahan, dengan mengacu pada standar internasional Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES).

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, pengurangan emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si., FLS, ketika menghadiri peluncuran program bertajuk High-Integrity Forest Carbon for FOLU Net Sink 2030: Indonesia Launches ART TREES Jurisdictional REDD+ in Nine Provinces, di Antalya Turki, Rabu (11/11/2026).

Papua Barat masuk program karbon hutan nasional

Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang tercakup dalam pengembangan JREDD+ dengan identitas program Indonesia – West Papua JREDD+ Program, yang tercatat menggunakan nomor registrasi ART0140.

Secara keseluruhan, peluncuran program tersebut mencakup sembilan yurisdiksi provinsi dengan luas wilayah sekitar 38,6 juta hektare, atau setara kurang lebih 40 persen tutupan hutan nasional, sebagaimana disebutkan dalam informasi penyelenggaraan kegiatan.

Selain Papua Barat, wilayah yang disebutkan dalam pengembangan program ini meliputi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Keikutsertaan Papua Barat memiliki arti strategis mengingat wilayah ini merupakan bagian dari bentang alam hutan tropis New Guinea yang memiliki cadangan karbon besar, keanekaragaman hayati tinggi, serta keterkaitan erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat.

Hutan Papua bukan semata kawasan penyerap dan penyimpan karbon. Bagi masyarakat adat, hutan juga merupakan ruang hidup, sumber pangan, tempat berlangsungnya praktik budaya, serta bagian dari identitas dan hubungan antargenerasi dengan tanah leluhur.

Karena itu, pengembangan program karbon hutan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Papua Barat.

Di satu sisi, mekanisme JREDD+ berpotensi membuka akses terhadap sumber pembiayaan iklim internasional, termasuk pembayaran berbasis hasil atau results-based payments atas capaian pengurangan emisi yang dapat diverifikasi.

Namun, di sisi lain, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kepastian hak masyarakat adat, transparansi penghitungan karbon, pengawasan independen, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil.

Pencatatan suatu program dalam sistem ART TREES juga tidak dengan sendirinya berarti pengurangan emisinya telah diverifikasi atau kredit karbonnya telah diterbitkan. Proses tersebut memerlukan pemenuhan persyaratan teknis dan penilaian sesuai standar yang berlaku.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si, FLS ketika berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan delegasi Indonesia lainnya, di Antalya Turki, Rabu(11/11/2026).

Bertemu pimpinan kementerian dan delegasi Indonesia

Di sela rangkaian COP31, delegasi Papua Barat juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk membahas penguatan dukungan terhadap agenda kehutanan, perubahan iklim, dan konservasi alam di Papua Barat.

Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, S.Hut., Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta Ketua Delegasi Republik Indonesia pada COP31, Hashim Djojohadikusumo.

Salah satu pokok pembahasan adalah peluang memperkuat peran pemerintah pusat dalam mendukung Papua Barat mempertahankan kawasan hutan alam, mengembangkan kebijakan pembangunan rendah karbon, dan memperluas kerja sama konservasi berbasis ilmu pengetahuan.

Diskusi juga menyentuh inisiatif pembentukan United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands.

Inisiatif tersebut diarahkan untuk membangun kerja sama ilmiah lintas wilayah dalam menghasilkan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan mengenai keanekaragaman hayati, perubahan iklim, keberlanjutan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Papua Barat, pengembangan panel ilmiah tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan memperkuat landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ketersediaan data mengenai tutupan hutan, cadangan karbon, keanekaragaman hayati, serta perubahan penggunaan lahan menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah mulai terlibat dalam mekanisme pembiayaan iklim internasional.

Kolaborasi ilmiah juga diharapkan memperkuat posisi Papua Barat dalam percakapan global mengenai masa depan hutan tropis New Guinea, yang merupakan salah satu kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dunia.

Rohmat Marzuki, S.Hut

Tantangan memastikan manfaat bagi masyarakat adat

Meskipun menawarkan peluang ekonomi baru, pengembangan pasar karbon hutan membutuhkan tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Salah satu isu penting adalah bagaimana memastikan masyarakat adat yang selama beberapa generasi menjaga kawasan hutan memperoleh pengakuan dan manfaat yang layak dari upaya perlindungan tersebut.

Dalam konteks Papua Barat, persoalan ini menjadi relevan karena banyak kawasan hutan berada dalam wilayah adat yang memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum dan kelembagaan tradisional.

Implementasi JREDD+ karena itu perlu disertai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari program pengurangan emisi tidak hanya terkonsentrasi pada lembaga pengelola atau pihak yang terlibat dalam transaksi karbon, tetapi juga menjangkau masyarakat yang mempertahankan kelestarian hutan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah daerah membangun sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi yang kredibel.

Tanpa data yang akurat dan tata kelola yang transparan, peluang pembiayaan iklim berisiko tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan harapan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si, FLS didampingi Prof. Drs. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D, Dosen dan Guru Besar Biologi Konservasi FMIPA UI, sekaligus pendiri Research Center for Climate Change UI (RCCC-UI) ketika berdiskusi dengan delegasi lainnya di di Antalya Turki, Rabu(11/11/2026).

Menuju pembangunan rendah karbon

Partisipasi Papua Barat dalam peluncuran JREDD+ merupakan bagian dari upaya memperkuat keterlibatan daerah dalam agenda nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Target tersebut diarahkan agar pada 2030 sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia mampu mencapai kondisi ketika penyerapan gas rumah kaca lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan sektor tersebut.

Dalam agenda peluncuran di COP31, pemerintah Indonesia juga menghadirkan pemangku kepentingan nasional dan internasional, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, mitra pembangunan, lembaga standar karbon, pelaku pasar karbon, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat.

Rangkaian kegiatan mencakup agenda penyampaian pandangan dari Sekretariat ART dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), yang berkaitan dengan penguatan integritas lingkungan dalam mekanisme pasar karbon.

Bagi Papua Barat, agenda tersebut membuka ruang untuk menghubungkan kebijakan pembangunan daerah dengan peluang kerja sama internasional, baik dalam pembiayaan iklim, penelitian ilmiah, maupun konservasi keanekaragaman hayati.

Namun, manfaat jangka panjang dari keterlibatan tersebut akan ditentukan oleh langkah nyata setelah COP31, terutama dalam memperkuat kelembagaan daerah, koordinasi lintas sektor, ketersediaan data ilmiah, serta keterlibatan masyarakat adat.

Dengan kekayaan hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, Papua Barat memiliki modal ekologis yang penting dalam agenda perubahan iklim global.

Tantangannya kini bukan hanya bagaimana menjadikan hutan sebagai sumber pembiayaan karbon, melainkan bagaimana memastikan nilai ekologis tersebut tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui JREDD+ dan penguatan kerja sama ilmiah lintas kawasan, Papua Barat berpeluang menempatkan perlindungan hutan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam menghadapi krisis iklim global.*

(abe)

Melampaui batas negara, Prof. Charlie Heatubun mendorong kolaborasi sains untuk masa depan Pasifik

Antalya, Tudepoint.com(20/11/2026)- Di bawah tegakan hutan mangrove Papua Barat, tersimpan cadangan karbon yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Sebagian besar karbon itu berada di dalam tanah, terakumulasi melalui proses ekologis yang berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ketika mangrove ditebang, tanahnya terganggu, atau sistem hidrologinya diubah, dunia bukan hanya kehilangan pepohonan, melainkan juga salah satu benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim.

Realitas ekologis tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, belum lama ini.

Dalam dua forum berbeda di Indonesia Pavilion, pada 14 dan 16 November 2026, Heatubun membawa persoalan lingkungan Papua ke dalam percakapan yang lebih luas mengenai masa depan kawasan New Guinea, Australia Utara, dan Kepulauan Solomon.

Ia menawarkan pendekatan yang mempertemukan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat.

Pendekatan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerentanan masyarakat bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan membutuhkan penyelesaian yang melampaui batas administrasi pemerintahan, bahkan batas negara.

Dalam forum internasional ini Prof. Charlie mengingatkan bahwa bagi masyarakat adat Papua, kehilangan hutan tidak berhenti pada persoalan berkurangnya luas tutupan vegetasi. Hutan merupakan ruang produksi pangan, sumber obat-obatan, tempat berlangsungnya praktik budaya, sekaligus bagian dari identitas dan hubungan antargenerasi.

Satu kawasan, melampaui batas negara

Pada 14 November 2026, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bersama atau Co-Chair United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands, Heatubun memperkenalkan inisiatif pembentukan panel ilmiah regional tersebut.

Presentasi bertajuk Science for a Connected Region: Introducing the Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands itu menawarkan cara pandang terhadap kawasan New Guinea, Australia Utara, dan Kepulauan Solomon sebagai bentang ekologis dan sosial-budaya yang saling terhubung.

New Guinea, pulau yang secara politik terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, bersama Australia Utara dan Kepulauan Solomon, menyimpan kekayaan biologis yang memiliki arti penting bagi dunia.

Hutan hujan tropis, hutan pegunungan, lahan gambut, mangrove, savana, dan ekosistem pesisir di kawasan tersebut tidak hanya menjadi habitat berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Ekosistem itu juga mengatur tata air, menyimpan karbon, menopang ketahanan pangan, melindungi kawasan pesisir, serta menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Namun, kekayaan tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar.

Dalam paparannya, Heatubun merujuk pada penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah Nature pada 2020. Penelitian tersebut mencatat sedikitnya 13.634 spesies tumbuhan berpembuluh di New Guinea, dengan sekitar 68 persen di antaranya merupakan spesies endemik.

Angka itu menunjukkan tingginya tingkat keunikan biologis New Guinea. Kehilangan spesies endemik di pulau tersebut berpotensi menjadi kehilangan permanen bagi keanekaragaman hayati dunia.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Science Advances pada 2019 juga memberikan gambaran mengenai kerentanan tumbuhan endemik terhadap perubahan iklim. Sekitar 63 persen tumbuhan endemik yang dikaji diproyeksikan mengalami penyusutan wilayah persebaran pada 2070.

Pada saat bersamaan, penelitian dalam jurnal Biological Conservation pada 2021 mencatat kehilangan sekitar 750.000 hektare tutupan hutan di wilayah New Guinea Indonesia sepanjang 2001–2019.

Jika dibaca bersamaan, temuan-temuan tersebut memperlihatkan dua tekanan besar terhadap keanekaragaman hayati Papua: perubahan kondisi iklim dan menyusutnya habitat akibat perubahan penggunaan lahan.

Bagi masyarakat adat, kehilangan hutan tidak berhenti pada persoalan berkurangnya luas tutupan vegetasi. Hutan merupakan ruang produksi pangan, sumber obat-obatan, tempat berlangsungnya praktik budaya, sekaligus bagian dari identitas dan hubungan antargenerasi.

Kerusakan ekosistem, dengan demikian, juga berpotensi menghilangkan pengetahuan yang diwariskan selama bergenerasi.

Menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan

Pembentukan Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands berangkat dari kebutuhan untuk membangun kerja sama ilmiah yang lebih terintegrasi.

Panel tersebut dirancang sebagai platform multidisiplin yang mempertemukan peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat adat, mitra pembangunan, dan jejaring ilmiah internasional.

Terdapat empat agenda utama yang ditawarkan, yakni mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan lokal, mengidentifikasi nilai dan kerentanan ekosistem, menentukan prioritas penelitian dan investasi, serta menerjemahkan temuan ilmiah menjadi rekomendasi kebijakan dan tindakan nyata.

Tantangannya bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak penelitian, melainkan memastikan hasil penelitian dapat memengaruhi keputusan pembangunan.

Informasi mengenai distribusi spesies endemik, cadangan karbon, kerentanan ekosistem, dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, misalnya, semestinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan tata ruang, pemberian izin pemanfaatan lahan, maupun penentuan investasi pembangunan.

Inisiatif tersebut sekaligus membuka ruang bagi diplomasi sains antara Indonesia, Papua Nugini, Australia, dan Kepulauan Solomon.

Perubahan iklim, migrasi spesies, dinamika ekosistem laut, serta berbagai ancaman ekologis tidak mengikuti garis batas negara. Karena itu, pendekatan konservasi yang hanya bertumpu pada kebijakan masing-masing negara berisiko mengabaikan keterhubungan ekologis kawasan.

Di akhir presentasinya, Heatubun membawa sebuah pesan:

“One Region. Shared Knowledge. Collective Action.”

Satu kawasan, pengetahuan bersama, aksi kolektif.

Pesan tersebut merangkum semangat kolaborasi yang hendak dibangun melalui Science Panel, sekaligus membuka peluang bagi Papua untuk mengambil peran dalam pengembangan agenda ilmu pengetahuan dan konservasi di kawasan Pasifik.

Karbon biru: kekayaan yang tersembunyi di bawah tanah mangrove

Dua hari setelah memperkenalkan Science Panel, Heatubun kembali berbicara di Indonesia Pavilion, kali ini dalam forum Centering Indigenous and Local Communities in Blue Carbon Sustainability, pada Senin, 16 November 2026.

Melalui presentasi berjudul Blue Carbon for Sustainable Future: Integrating Science, Governance and Coastal Ecosystem Conservation in West Papua Province – Indonesia, ia mengarahkan perhatian forum kepada ekosistem mangrove Papua Barat.

Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut.

Ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam vegetasi maupun sedimen. Dalam kondisi yang tetap terjaga, karbon dapat tersimpan di dalam tanah untuk waktu yang panjang.

Dalam paparannya, Heatubun menyebut kawasan New Guinea memiliki sekitar 11,9 persen dari luas mangrove dunia, dengan kurang lebih 43 spesies mangrove yang telah tercatat.

Sementara itu, Provinsi Papua Barat memiliki sekitar 452.666 hektare kawasan mangrove. Dari luasan tersebut, sekitar 258.427 hektare berada dalam kawasan lindung.

Namun, nilai ekologis mangrove Papua Barat tidak hanya terletak pada luasannya.

Hasil penelitian di lima lokasi, yakni Teluk Bintuni, Teluk Arguni, Buruway, Teluk Etna, dan Kaimana, yang mencakup 255 plot pengamatan, menunjukkan rata-rata cadangan karbon ekosistem mangrove mencapai sekitar 1.087 megagram karbon per hektare atau setara dengan 1.087 ton karbon per hektare.

Temuan yang lebih penting adalah sekitar 89 persen cadangan karbon tersebut tersimpan di dalam tanah. Rata-rata cadangan karbon berdasarkan 255 plot pengamatan di lima lokasi penelitian Papua Barat. Ilustrasi bersifat konseptual.

Temuan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap cara pemerintah merancang kebijakan konservasi mangrove.

Melindungi mangrove tidak cukup dengan mempertahankan tegakan pohon atau menanam bibit baru. Perlindungan juga harus mencakup tanah, sistem hidrologi, aliran pasang surut, proses sedimentasi, serta keterhubungan antara ekosistem darat dan laut.

Konversi mangrove menjadi tambak, perubahan penggunaan lahan, maupun aktivitas penebangan yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu fungsi-fungsi ekologis tersebut dan berpotensi melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan.

Dalam konteks perubahan iklim, kerusakan mangrove menghadirkan risiko ganda: hilangnya kemampuan ekosistem menyerap karbon pada masa mendatang dan terlepasnya sebagian cadangan karbon yang telah tersimpan.

Dalam paparannya, Prof. Heatubun menempatkan pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pengembangan karbon biru Papua Barat.

Masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat

Di balik besarnya cadangan karbon mangrove Papua Barat, terdapat persoalan mendasar mengenai siapa yang memiliki, mengelola, menjaga, dan memperoleh manfaat dari ekosistem tersebut.

Bagi masyarakat adat pesisir Papua, mangrove bukanlah sekadar hamparan vegetasi atau angka dalam inventarisasi karbon. Mangrove merupakan bagian dari wilayah adat, tempat mencari ikan, udang, kepiting, kerang, dan berbagai sumber pangan lainnya.

Di sejumlah komunitas pesisir, hubungan masyarakat dengan sumber daya alam juga diatur melalui pengetahuan tradisional dan mekanisme pengelolaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, pengembangan karbon biru tidak dapat semata-mata diletakkan dalam kerangka penghitungan emisi, nilai ekonomi karbon, atau perdagangan karbon.

Ketika kawasan mangrove mulai diperhitungkan sebagai aset mitigasi perubahan iklim, muncul sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui kebijakan publik.

Siapa yang berhak atas manfaat ekonomi dari karbon yang tersimpan di wilayah adat? Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Apakah skema konservasi dan pembiayaan karbon akan memperkuat hak masyarakat atau justru membatasi akses mereka terhadap ruang hidupnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar agenda mitigasi perubahan iklim tidak melahirkan bentuk ketidakadilan baru bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem pesisir.

Dalam paparannya, Heatubun menempatkan pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pengembangan karbon biru Papua Barat.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program konservasi, tetapi juga sebagai pemegang hak, pemilik pengetahuan, dan mitra dalam pengambilan keputusan.

Dari komitmen global menuju kebijakan daerah

Papua Barat sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan yang dapat menjadi landasan pengembangan karbon biru.

Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rencana Aksi Daerah Indonesia FOLU Net Sink 2030, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove Esensial.

Keberadaan instrumen tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan konservasi mangrove dengan perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengembangan ekonomi pesisir, dan pencapaian target mitigasi perubahan iklim.

Untuk mempercepat implementasinya, Heatubun menawarkan lima prioritas pengembangan karbon biru Papua Barat:

  • Perlindungan ekosistem mangrove dengan cadangan karbon tinggi, terutama kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menghadapi ancaman perubahan penggunaan lahan.

  • Pengelolaan keterhubungan ekosistem darat dan laut, dengan memperhatikan daerah aliran sungai, sedimentasi, kualitas air, serta dinamika kawasan pesisir.

  • Pengembangan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berbasis ilmu pengetahuan untuk memastikan pengukuran dan pelaporan karbon yang dapat dipertanggungjawabkan.

  • Restorasi mangrove berbasis fungsi ekologis, bukan semata-mata mengejar jumlah bibit yang ditanam atau luas kawasan penghijauan.

  • Pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, melalui pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, serta akses terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Meski demikian, keberadaan regulasi dan komitmen pemerintah belum dengan sendirinya menjamin perlindungan ekosistem.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan konservasi berjalan selaras dengan keputusan investasi, perizinan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi mengubah bentang alam pesisir.

Status kawasan lindung juga perlu disertai pengelolaan efektif, pengawasan, kepastian hak masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai.

Di sinilah ilmu pengetahuan dapat berperan lebih jauh: bukan hanya mendokumentasikan kekayaan alam Papua Barat, tetapi juga menyediakan dasar untuk menguji apakah keputusan pembangunan benar-benar menjaga keberlanjutan ekosistem.

Menghindari reduksi alam menjadi komoditas karbon

Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap pembiayaan iklim dan pasar karbon, besarnya cadangan karbon Papua Barat membuka peluang sekaligus tantangan.

Pembiayaan karbon berpotensi menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi konservasi, restorasi ekosistem, dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Namun, pendekatan yang terlalu berpusat pada nilai karbon berisiko mengabaikan berbagai fungsi ekosistem yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam nilai moneter.

Hutan mangrove, misalnya, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menopang produktivitas perikanan, melindungi permukiman dari abrasi, serta menjadi ruang berlangsungnya kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir.

Nilai-nilai tersebut tidak seluruhnya dapat diwakili oleh satuan ton karbon.

Pesan yang dibawa Heatubun dalam forum COP31 menekankan bahwa karbon biru harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekonomi pesisir.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan karbon biru tidak semestinya hanya diukur dari jumlah karbon yang berhasil dipertahankan atau besarnya pembiayaan yang diperoleh.

Keberhasilan tersebut juga perlu dilihat dari kondisi ekosistem, terjaminnya hak masyarakat adat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kemampuan pemerintah mempertahankan fungsi lingkungan dalam jangka panjang.

Prof. Charlie Heatubun

Mewariskan mata air, bukan air mata

Dua agenda yang dibawa Heatubun ke Antalya memperlihatkan keterhubungan antara persoalan lingkungan pada tingkat regional dan tanggung jawab pembangunan pada tingkat lokal.

Science Panel menawarkan kerangka kolaborasi lintas negara untuk menjawab persoalan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Sementara itu, inisiatif karbon biru Papua Barat memberikan konteks bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konservasi dan pembangunan daerah.

Keduanya bertemu pada satu persoalan mendasar: bagaimana memastikan kekayaan alam tetap menopang kehidupan manusia di tengah tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

Papua, dengan kekayaan hutan tropis, kawasan pesisir, keanekaragaman hayati, serta pengetahuan masyarakat adatnya, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membentuk agenda konservasi global, bukan sekadar menjadi lokasi penelitian atau pelaksanaan proyek lingkungan.

Namun, kontribusi tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan gagasan yang disampaikan di forum internasional menjadi kebijakan dan tindakan nyata di kampung-kampung, wilayah adat, hutan, dan kawasan pesisir.

Menutup presentasinya mengenai karbon biru, Heatubun menyampaikan pesan:

“Protect the ecosystems, empower the communities, secure the climate, and sustain the future.”

Lindungi ekosistem, berdayakan masyarakat, jaga kestabilan iklim, dan pastikan keberlanjutan masa depan.

Ia juga mengingatkan tanggung jawab generasi hari ini untuk mewariskan mata air dan lingkungan yang sehat kepada anak cucu, bukan air mata akibat kerusakan lingkungan.

Sebab, jauh setelah pertemuan-pertemuan internasional berakhir, masyarakat adat dan komunitas lokal tetap akan hidup bersama konsekuensi dari setiap keputusan pembangunan yang diambil hari ini. (*)

(abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Lainnya....

This Is Arfak 2026: Sepuluh Hari Menyusuri Hutan, Enam Cerita dari Para Peneliti

  • By
  • November 22, 2026
  • 3 views
This Is Arfak 2026: Sepuluh Hari Menyusuri Hutan, Enam Cerita dari Para Peneliti

Papua Barat Perkuat Diplomasi Iklim di COP31, Gubernur Mandacan Dorong Perlindungan Hutan dan Pembiayaan Karbon

  • By
  • November 21, 2026
  • 16 views
Papua Barat Perkuat Diplomasi Iklim di COP31, Gubernur Mandacan Dorong Perlindungan Hutan dan Pembiayaan Karbon

Melampaui batas negara, Prof. Charlie Heatubun mendorong kolaborasi sains untuk masa depan Pasifik

  • By
  • November 20, 2026
  • 17 views
Melampaui batas negara, Prof. Charlie Heatubun mendorong kolaborasi sains untuk masa depan Pasifik

Kebakaran hebat di Karubaga, puluhan kios dan Toko Aldora ludes terbakar

  • By
  • November 19, 2026
  • 19 views
Kebakaran hebat di Karubaga, puluhan kios dan Toko Aldora ludes terbakar

Prof. Charlie Heatubun Wakili Papua Barat dalam Forum Internasional COP31 di Turki, Bahas Ekonomi Baru Berbasis Hutan

  • By
  • November 12, 2026
  • 25 views
Prof. Charlie Heatubun Wakili Papua Barat dalam Forum Internasional COP31 di Turki, Bahas Ekonomi Baru Berbasis Hutan

Masyarakat adat dan mahasiswa Yalimo tolak rencana pembangunan batalyon di Benawa

  • By
  • November 11, 2026
  • 35 views
Masyarakat adat dan mahasiswa Yalimo tolak rencana pembangunan batalyon di Benawa