
Antalya,Tudepoint.com(21/11/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat komitmennya terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan hutan tropis melalui partisipasi dalam peluncuran program Jurisdictional Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (JREDD+) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turkiye.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si., FLS, menghadiri peluncuran program bertajuk High-Integrity Forest Carbon for FOLU Net Sink 2030: Indonesia Launches ART TREES Jurisdictional REDD+ in Nine Provinces, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Indonesia Pavilion, Blue Zone, COP31 itu menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam menghadapi krisis iklim global.
Melalui program tersebut, pemerintah mendorong penerapan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat yurisdiksi atau wilayah administrasi pemerintahan, dengan mengacu pada standar internasional Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES).
Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, pengurangan emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Papua Barat masuk program karbon hutan nasional
Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang tercakup dalam pengembangan JREDD+ dengan identitas program Indonesia – West Papua JREDD+ Program, yang tercatat menggunakan nomor registrasi ART0140.
Secara keseluruhan, peluncuran program tersebut mencakup sembilan yurisdiksi provinsi dengan luas wilayah sekitar 38,6 juta hektare, atau setara kurang lebih 40 persen tutupan hutan nasional, sebagaimana disebutkan dalam informasi penyelenggaraan kegiatan.
Selain Papua Barat, wilayah yang disebutkan dalam pengembangan program ini meliputi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.
Keikutsertaan Papua Barat memiliki arti strategis mengingat wilayah ini merupakan bagian dari bentang alam hutan tropis New Guinea yang memiliki cadangan karbon besar, keanekaragaman hayati tinggi, serta keterkaitan erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat.
Hutan Papua bukan semata kawasan penyerap dan penyimpan karbon. Bagi masyarakat adat, hutan juga merupakan ruang hidup, sumber pangan, tempat berlangsungnya praktik budaya, serta bagian dari identitas dan hubungan antargenerasi dengan tanah leluhur.
Karena itu, pengembangan program karbon hutan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Papua Barat.
Di satu sisi, mekanisme JREDD+ berpotensi membuka akses terhadap sumber pembiayaan iklim internasional, termasuk pembayaran berbasis hasil atau results-based payments atas capaian pengurangan emisi yang dapat diverifikasi.
Namun, di sisi lain, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kepastian hak masyarakat adat, transparansi penghitungan karbon, pengawasan independen, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil.
Pencatatan suatu program dalam sistem ART TREES juga tidak dengan sendirinya berarti pengurangan emisinya telah diverifikasi atau kredit karbonnya telah diterbitkan. Proses tersebut memerlukan pemenuhan persyaratan teknis dan penilaian sesuai standar yang berlaku.

Bertemu pimpinan kementerian dan delegasi Indonesia
Di sela rangkaian COP31, delegasi Papua Barat juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk membahas penguatan dukungan terhadap agenda kehutanan, perubahan iklim, dan konservasi alam di Papua Barat.
Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, S.Hut., Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta Ketua Delegasi Republik Indonesia pada COP31, Hashim Djojohadikusumo.
Salah satu pokok pembahasan adalah peluang memperkuat peran pemerintah pusat dalam mendukung Papua Barat mempertahankan kawasan hutan alam, mengembangkan kebijakan pembangunan rendah karbon, dan memperluas kerja sama konservasi berbasis ilmu pengetahuan.
Diskusi juga menyentuh inisiatif pembentukan United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands.
Inisiatif tersebut diarahkan untuk membangun kerja sama ilmiah lintas wilayah dalam menghasilkan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan mengenai keanekaragaman hayati, perubahan iklim, keberlanjutan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Papua Barat, pengembangan panel ilmiah tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan memperkuat landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ketersediaan data mengenai tutupan hutan, cadangan karbon, keanekaragaman hayati, serta perubahan penggunaan lahan menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah mulai terlibat dalam mekanisme pembiayaan iklim internasional.
Kolaborasi ilmiah juga diharapkan memperkuat posisi Papua Barat dalam percakapan global mengenai masa depan hutan tropis New Guinea, yang merupakan salah satu kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dunia.

Tantangan memastikan manfaat bagi masyarakat adat
Meskipun menawarkan peluang ekonomi baru, pengembangan pasar karbon hutan membutuhkan tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Salah satu isu penting adalah bagaimana memastikan masyarakat adat yang selama beberapa generasi menjaga kawasan hutan memperoleh pengakuan dan manfaat yang layak dari upaya perlindungan tersebut.
Dalam konteks Papua Barat, persoalan ini menjadi relevan karena banyak kawasan hutan berada dalam wilayah adat yang memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum dan kelembagaan tradisional.
Implementasi JREDD+ karena itu perlu disertai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari program pengurangan emisi tidak hanya terkonsentrasi pada lembaga pengelola atau pihak yang terlibat dalam transaksi karbon, tetapi juga menjangkau masyarakat yang mempertahankan kelestarian hutan.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah daerah membangun sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi yang kredibel.
Tanpa data yang akurat dan tata kelola yang transparan, peluang pembiayaan iklim berisiko tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan harapan daerah.

Menuju pembangunan rendah karbon
Partisipasi Papua Barat dalam peluncuran JREDD+ merupakan bagian dari upaya memperkuat keterlibatan daerah dalam agenda nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Target tersebut diarahkan agar pada 2030 sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia mampu mencapai kondisi ketika penyerapan gas rumah kaca lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan sektor tersebut.
Dalam agenda peluncuran di COP31, pemerintah Indonesia juga menghadirkan pemangku kepentingan nasional dan internasional, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, mitra pembangunan, lembaga standar karbon, pelaku pasar karbon, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat.
Rangkaian kegiatan mencakup agenda penyampaian pandangan dari Sekretariat ART dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), yang berkaitan dengan penguatan integritas lingkungan dalam mekanisme pasar karbon.
Bagi Papua Barat, agenda tersebut membuka ruang untuk menghubungkan kebijakan pembangunan daerah dengan peluang kerja sama internasional, baik dalam pembiayaan iklim, penelitian ilmiah, maupun konservasi keanekaragaman hayati.
Namun, manfaat jangka panjang dari keterlibatan tersebut akan ditentukan oleh langkah nyata setelah COP31, terutama dalam memperkuat kelembagaan daerah, koordinasi lintas sektor, ketersediaan data ilmiah, serta keterlibatan masyarakat adat.
Dengan kekayaan hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, Papua Barat memiliki modal ekologis yang penting dalam agenda perubahan iklim global.
Tantangannya kini bukan hanya bagaimana menjadikan hutan sebagai sumber pembiayaan karbon, melainkan bagaimana memastikan nilai ekologis tersebut tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui JREDD+ dan penguatan kerja sama ilmiah lintas kawasan, Papua Barat berpeluang menempatkan perlindungan hutan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam menghadapi krisis iklim global.*
(abe)






