Jayapura, 16/12/2024 –  Langit malam di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang, yang biasanya sunyi diwarnai gemuruh langkah kaki dan deru kendaraan. Tiga unit mobil Triton, Hilux, dan sebuah truk besar mengangkut ratusan personel gabungan TNI-Polri memasuki distrik ini pada Jumat, 6 Desember 2024, tepat pukul 23.00 WIT. Sebanyak 300 personel dikerahkan dalam operasi penyisiran yang disebut-sebut bertujuan untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, kehadiran mereka menjadi awal mula sebuah tragedi kemanusiaan.

Operasi ini menciptakan ketakutan yang begitu dalam di kalangan masyarakat. Sekitar pukul 00.00 hingga 05.00 dini hari, gelombang pengungsian pun terjadi. Warga dari lima kampung, yakni Atenar, Ngangom, Alut Bakon, Mimin, dan Bumbakon, melarikan diri ke hutan belantara di kaki Gunung Mandala. Dengan hanya membawa pakaian di badan, mereka meninggalkan rumah, ladang, dan kehidupan yang telah lama mereka bangun. Di tengah rasa dingin menusuk tulang, para pengungsi, termasuk balita, ibu hamil, dan lansia, bertahan di bawah pepohonan tanpa perlindungan yang memadai.

Salah seorang warga dalam keterangannya menggambarkan kekhawatiran mereka, “Kami tidak tahu pasti maksud kehadiran aparat keamanan. Namun, kehadiran mereka membuat kami ketakutan.” Dalam kepanikan itu, setidaknya 54 balita, 5 ibu hamil, 23 lansia, dan dua pasien kritis turut mengungsi. Data sementara mencatat total jumlah pengungsi mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Sebagian dari mereka, khususnya warga dari Kampung Bumbakon dan Oktumi, memilih mengungsi ke ibu kota kabupaten di Oksibil. Namun, sebagian besar tetap tinggal di hutan dengan segala keterbatasan.

Hari-hari berikutnya setelah kedatangan aparat tidak membawa ketenangan. Operasi penyisiran terus berlanjut. Pada Sabtu, 7 Desember, hingga Minggu, 8 Desember, tambahan pasukan tiba menggunakan lima unit kendaraan Strada dan dua helikopter. Pada Senin, 9 Desember, helikopter kembali melakukan penyisiran udara sebanyak empat kali. Hingga kini, Distrik Oksop, khususnya Kampung Atenar, Ngangom, Alut Bakon, dan Mimin, tetap berada di bawah kontrol aparat gabungan.

Salah seorang warga yang berhasil menghubungi media ini menceritakan pengalaman traumatis mereka. “Kami hanya ingin hidup damai, tetapi kehadiran aparat membuat kami merasa semakin terancam. Kami berharap pemerintah segera mencari solusi untuk mengakhiri penderitaan ini,” ujar warga tersebut dengan nada cemas. Harapan sederhana ini menggema di antara para pengungsi yang kini hidup dalam kondisi darurat tanpa akses ke makanan, air bersih, atau layanan kesehatan.

Menanggapi situasi darurat ini, Keuskupan Jayapura pada 16 Desember 2024 mengeluarkan seruan kemanusiaan melalui Uskup Yanuarius Matopai You. Dalam siaran persnya, Keuskupan Jayapura menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat Oksop yang hingga kini masih mengungsi.

“Sejak awal Desember 2024, ratusan warga sipil di Distrik Oksop telah mengungsi ke hutan dan distrik lain akibat pengerahan personel militer ke kampung-kampung mereka. Data kami menunjukkan lebih dari 401 jiwa menjadi pengungsi, termasuk anak-anak, perempuan hamil, lansia, dan pemuda,” tulis Uskup Yanuarius dalam seruannya.

Keuskupan juga mengkritisi pernyataan Kepala Polres Pegunungan Bintang, AKBP Anto Seven, yang sebelumnya menyebutkan bahwa para pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan temuan tim investigasi independen yang terdiri dari Keuskupan Jayapura, SKPKC Fransiskan Papua, dan Departemen Hukum dan HAM GIDI, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Tim investigasi menemukan ketidaksesuaian antara klaim aparat keamanan dan kondisi nyata di Distrik Oksop. Warga mengungkapkan bahwa kehadiran aparat justru menciptakan rasa takut yang mendalam, sehingga mereka enggan kembali ke kampung halaman. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat perayaan Natal yang sudah semakin dekat. Sebagai momen besar umat Kristen, Natal seharusnya dirayakan dalam damai dan kebahagiaan bersama keluarga. Namun, bagi masyarakat Oksop, kedamaian itu terasa jauh dari jangkauan.

“Kami ingin merayakan Natal dengan damai, tetapi ketakutan ini membuat kami tidak dapat kembali ke rumah. Kehadiran militer harus segera dihentikan,” desak seorang warga.

Keuskupan Jayapura menyerukan lima langkah mendesak untuk mengatasi situasi darurat ini:

1. Panglima TNI diminta segera menarik pasukan dari Distrik Oksop dan menghentikan tindakan yang dapat memicu ketakutan di kalangan masyarakat sipil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang diminta memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, serta menciptakan kondisi yang aman agar masyarakat dapat kembali ke kampung halaman.
3. Komnas HAM diminta melakukan investigasi independen terhadap situasi di Distrik Oksop untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat setempat.
4. TPNPB OPM diminta menahan diri dari tindakan kekerasan dan membuka ruang dialog damai demi kepentingan masyarakat.
5. Semua pihak berkehendak baik diimbau untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan darurat seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.

Bagi masyarakat adat yang sebagian besar memeluk agama Kristen, baik Katolik maupun GIDI, Natal memiliki makna yang mendalam. Ini adalah saat untuk berkumpul bersama keluarga, merefleksikan damai, dan memperbarui harapan. Namun, tahun ini, Natal di Distrik Oksop terasa suram. Konflik bersenjata, operasi militer, dan gelombang pengungsian menciptakan bayang-bayang gelap yang mengancam makna sejati perayaan ini.

Salah seorang tokoh agama setempat menyampaikan keprihatinannya. “Kami berharap pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog dan mengutamakan pendekatan kemanusiaan. Kekerasan hanya akan memperparah penderitaan masyarakat kecil,” ujarnya.

 

Tragedi kemanusiaan di Distrik Oksop tidak boleh dilihat sebagai peristiwa yang terisolasi. Ini adalah cerminan dari kompleksitas konflik bersenjata di Papua yang seringkali mengorbankan masyarakat sipil. Dalam kondisi seperti ini, peran negara, gereja, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati.

Keuskupan Jayapura dengan tegas menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan. “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan menciptakan ruang damai,” tulis Uskup Yanuarius. Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada aparat keamanan, tetapi juga kepada TPNPB OPM agar menghentikan tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik.

Di bawah kaki Gunung Mandala, di tengah rimbunnya hutan yang menjadi tempat berlindung mereka, warga Oksop menanti keajaiban. Mereka menantikan kembalinya rasa aman, hidup yang bermartabat, dan kesempatan untuk merayakan Natal dengan damai. Seruan kemanusiaan dari Keuskupan Jayapura adalah salah satu harapan yang menggema dari lembah-lembah Pegunungan Bintang hingga ke telinga mereka yang berwenang.

Namun, harapan ini tidak akan terwujud tanpa tindakan nyata. Bagi bangsa ini, tragedi di Distrik Oksop adalah sebuah pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk yang berada di pelosok paling terpencil, berhak atas kedamaian dan keadilan. Kini, tugas kita semua adalah memastikan bahwa suara-suara dari kaki Gunung Mandala tidak hilang ditelan angin.(CR-5)