TIMIKA(11/5/2026) – Kehangatan menyelimuti ruang pertemuan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Senin (11/5/2026 ), saat Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Brigjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum., naik ke podium.

​ Dari siaran langsung Channel Youtube provpapuatengah, terlihat sebelum membacakan teks sambutan formal, sosok yang juga dikenal sebagai akademisi dan purnawirawan Polri ini mengawali arahannya dengan refleksi emosional. Ia menegaskan bahwa penugasannya kembali ke Papua adalah sebuah kepulangan ke “kampung halaman”.

​”Bagi saya, Papua ini sama dengan kampung saya sendiri,” ujar Prof. Hoiruddin di hadapan para kepala daerah dan tokoh masyarakat Papua.

​Jejak pengabdiannya di Bumi Cenderawasih memang sangat panjang. Ia mengenang masa-masa awal kariernya sebagai Kapolsek Kota Manokwari pada tahun 1998 hingga 2000. Dedikasinya berlanjut pada 2012-2014, di mana ia memegang peran strategis sebagai Katim Analis Densus 88 untuk wilayah Papua dan Maluku.

​Tak hanya secara kedinasan, ikatan batin Prof. Hoiruddin dengan Papua diperkuat dengan pengukuhan dirinya sebagai anak adat. “Saya sudah diangkat anak marga di Papua Selatan, tepatnya di Merauke. Jadi, meskipun rambut saya lurus, sebenarnya saya ini orang Papua,” tegasnya yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

​Membawa mandat dari Menteri Dalam Negeri, Prof. Hoiruddin menekankan bahwa pembangunan Papua adalah agenda yang tidak bisa ditawar. Ia menggarisbawahi poin penting yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Papua Tengah terkait perlunya pengawalan bersama terhadap otonomi khusus.

​Sebagai Staf Khusus yang membidangi Pemerintahan Desa dan Perbatasan, ia menyoroti bahwa kemajuan Papua harus dimulai dari unit terkecil, yaitu kampung dan desa-desa di wilayah perbatasan.

​”Pembangunan ini harus kita kawal bersama. Saya punya kepentingan pribadi agar Papua ini maju, karena saya adalah bagian dari keluarga besar tanah ini,” tambahnya.

​Dalam sambutan resmi Mendagri yang dibacakannya, Prof. Hoiruddin memaparkan langkah teknis pemerintah pusat dalam memperkuat transparansi fiskal melalui integrasi tiga sistem informasi utama: SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIP3.

​Selain itu, ia memberikan penekanan pada tiga pilar utama menuju Indonesia Emas 2045:

​Akselerasi Regulasi: Mendorong daerah segera merampungkan Perdasus dan Perdasi sebagai payung hukum operasional.

​Sensus Orang Asli Papua (OAP): Menjadikan data valid sebagai pondasi utama penganggaran agar kebijakan afirmasi tepat sasaran.

​Penguatan Kelembagaan: Mengoptimalkan peran BP3OKP dan perubahan PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) agar lebih adaptif terhadap dinamika daerah.

​Mengakhiri naskah sambutan Mendagri, Prof. Hoiruddin mengutip lirik lagu “Tanah Papua” karya Yance Rumbino (Alm.), menggambarkan kekayaan alam Papua sebagai “Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi”. Ia mengajak seluruh pemimpin daerah untuk menyatukan hati dan bahasa sebelum membawa aspirasi ke tingkat pusat.

​”Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Menteri Dalam Negeri, Forum Koordinasi Strategis ini resmi saya buka,” ucapnya menutup pidato dengan penuh khidmat.

​Pengetukan palu oleh Prof. Hoiruddin menandai dimulainya babak baru koordinasi pembangunan yang lebih transparan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat asli Papua.(abe)