TIMIKA(11/5/2026) – Di tengah tantangan geografis dan dinamika politik otonomi khusus, sebuah seruan kuat untuk persatuan muncul dari jantung Tanah Papua. Dalam pembukaan Forum Strategis yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan pimpinan kementerian lembaga di Timika, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah, menyampaikan pidato reflektif sekaligus kritis mengenai masa depan otonomi khusus (Otsus).

​Dikutip dari siaran langsung Channel Youtube provpapuatengah, Senin(11/5/2026), Meki Nawipa menekankan bahwa kepemimpinan di Papua tidak boleh terjebak pada sekadar formalitas birokrasi. Ia menyoroti bagaimana karakter asli orang Papua—yang penuh humor dan kehangatan—seharusnya menjadi corak dalam tata kelola pemerintahan.

​”Kita tidak harus selalu menjadi orang lain. Identitas kita, hitam kulit dan rambut keriting, adalah martabat kita. Di mana pun kita berada, bahkan di Amerika sekalipun, wajah kita tetap wajah Papua,” ujarnya. Ia mengajak para pemimpin untuk membawa budaya “cerita Papua” ke dalam pemerintahan, menggantikan formalitas kaku yang sering kali menjauhkan pemimpin dari rakyatnya.

​Memasuki tahun 2026, perjalanan Otsus telah genap berusia 26 tahun. Menggunakan analogi siklus hidup manusia, ia menyebut usia ini sebagai masa “siap mencetak generasi baru”. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa di usia sematang ini, Papua masih terus bergelut dengan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

​Ia secara berani menunjuk dua penghalang utama kemajuan: minimnya data yang akurat dan ego sektoral para pimpinan daerah. “Orang Papua ini, termasuk saya, kalau sudah jadi Gubernur seringkali sombong dan lupa diri. Kita merasa Gubernur adalah kasta tertinggi sehingga sulit bekerja sama dengan rekan sejawat. Hari ini, saya minta kita buang gengsi itu. Mari bicara dari mata ke mata, dari otak ke otak, untuk satu tujuan: kemajuan Papua.”

​Salah satu poin krusial yang dibahas adalah perlunya koreksi terhadap regulasi teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), agar lebih adaptif dengan realitas di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Bupati di wilayah pegunungan, ia menegaskan bahwa regulasi di atas kertas sering kali tidak relevan dengan fakta di lapangan.

​”Sentuhan Otsus itu harus langsung man-to-man, langsung dirasakan oleh orangnya. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena mereka tidak merasakan dampak nyata dari dana yang besar,” tegasnya. Beliau merinci empat pilar utama yang harus segera diperkuat:

• ​Pendidikan yang memutus rantai kebodohan.
• ​Kesehatan yang menjangkau hingga pelosok terdalam.
• ​Infrastruktur yang membuka isolasi daerah, dan
• ​Ekonomi Rakyat yang memberdayakan pengusaha asli Papua dan Mama-mama di pasar.

​Menutup pidatonya, Meki  menyerukan adanya “orkestrasi pembangunan” yang terintegrasi. Menurutnya, Papua tidak bisa dibangun dengan kerja yang terfragmentasi atau berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPRP, MRP, hingga dunia usaha dan akademisi.

​”Jangan sampai Papua kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya tetap tertinggal. Jangan sampai dana besar hadir, tapi tidak ada perubahan nyata. Papua adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan bangun rumah ini dengan hati, integritas, dan semangat melayani,” tutupnya disambut riuh hadirin.

​Forum ini diharapkan menjadi titik balik bagi enam provinsi di Tanah Papua untuk bergerak dalam satu komando kesejahteraan, memastikan bahwa semangat “Satu Papua” tetap terjaga di tengah pemekaran wilayah yang ada.(abe)