Koalisi Jurnalis Desak Pengungkapan Kasus Molotov di Kantor Redaksi Jubi

Jayapura, 23 Oktober 2024 – Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua mendatangi Markas Polda Papua pada Rabu (23/10/2024), untuk menuntut percepatan pengungkapan kasus pelemparan molotov di Kantor Redaksi Jubi. Aksi ini dilakukan satu minggu setelah insiden yang mereka nilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers di Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi yang terdiri dari jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi pers ini diterima langsung oleh Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Bidang Humas Polda Papua, dan Direktur Reserse Kriminal Polda Papua.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Lucky Ireeuw, menyampaikan bahwa insiden pelemparan molotov tersebut merupakan ancaman yang sangat serius. “Pelemparan molotov itu adalah ancaman besar bagi kami para jurnalis. Ini sangat mengganggu psikologis kami. Kami berharap kasus ini segera diungkap agar para jurnalis dapat bekerja dengan tenang,” ujar Ireeuw.

Senada dengan itu, Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer, menilai bahwa dari sisi alat bukti, kasus tersebut seharusnya mudah diungkap. Kawer mendesak kepolisian untuk bersikap transparan dalam proses penyelidikan. “Bukti-buktinya jelas, yang diperlukan hanyalah keberanian dan transparansi dari kepolisian. Ini bukan pertama kalinya jurnalis dan pegiat HAM di Papua mengalami teror,” tegas Kawer.

Pemimpin Redaksi Jubi, Jean Bisay, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak insiden tersebut terhadap tim redaksi. “Saya meminta Polda Papua segera menangkap pelaku, karena ini sudah satu minggu sejak kejadian. Barang bukti sudah ada, rekaman CCTV jelas, jadi segera proses secara hukum,” kata Bisay.

Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua berharap Polda Papua dapat segera menuntaskan kasus ini, agar tidak ada lagi intimidasi terhadap kebebasan pers di Tanah Papua. Mereka menegaskan bahwa keselamatan jurnalis dan hak untuk menyampaikan kebenaran harus selalu dijamin oleh pihak berwenang.(cr_02)

Admin

Related Posts

Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

MANOKWARI (7/5/2026) — Gubernur Papua Barat menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan terukur,…

Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

JAYAPURA(5/5/2026) – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, resmi menutup rangkaian peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang berlangsung di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (5/5/2026). Pesan penutup…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

  • By
  • Mei 7, 2026
  • 0
  • 2 views
Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

  • By
  • Mei 5, 2026
  • 0
  • 4 views
Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

Pemprov Papua Barat Gelar Forum Perangkat Daerah RKPD 2027, Gubernur Tekankan Sinkronisasi dan Penurunan Kemiskinan

  • By
  • Mei 5, 2026
  • 0
  • 2 views
Pemprov Papua Barat Gelar Forum Perangkat Daerah RKPD 2027, Gubernur Tekankan Sinkronisasi dan Penurunan Kemiskinan

Papua Tuan Rumah WPFD 2026, Momentum Perkuat Pers dan Ekonomi Lokal

  • By
  • Mei 4, 2026
  • 0
  • 13 views
Papua Tuan Rumah WPFD 2026, Momentum Perkuat Pers dan Ekonomi Lokal

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Buka Rakornis Perencanaan Pembangunan Pertanian 2026

  • By
  • April 23, 2026
  • 0
  • 6 views
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Buka Rakornis Perencanaan Pembangunan Pertanian 2026

Senator Lis Tabuni dorong pembentukan Balai Inseminasi Buatan di Papua Tengah

  • By
  • April 20, 2026
  • 0
  • 32 views
Senator Lis Tabuni dorong pembentukan Balai Inseminasi Buatan di Papua Tengah