Solidaritas Mahasiswa Papua Desak Tarik Militer dan Tolak Investasi dari Papua

Solidaritas Mahasiswa Papua membacakan pernyataan sikap dalam aksi damai di Jayapura. Di antaranya tarik militer dan tolak investasi dari Papua, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/Elwen Wenda

Abepura, Jayapura | tudepoin.com – Solidaritas Mahasiswa Papua (Somapa) yang tergabung dalam Front Mahasiswa Yahukimo se- Indonesia melakukan aksi mimbar bebas dengan tema: “Papua Darurat Investasi dan Militer”, di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/01/2026).

Penanggung Jawab Aksi, Arius Siep mengatakan aksi mimbar bebas dilakukan serentak di beberapa kota, seperti Kota Jayapura (Papua), kemudian Yahukimo dan Wamena (Papua Pegunungan), dan Sorong (Papua Barat Daya), dengan tuntutan yang sama: tolak investasi dan tarik militer organik dan nonorganik.

“Kami solidaritas mahasiswa Papua Papua melakukan aksi mimbar bebas [sebagai] bentuk solidaritas kepada kawan-kawan kami di Yahukimo. Tuntutan kami yang kami ambil adalah tarik militerisme dan tolak investasi yang sedang masuk di Kabupaten Yahukimo,” kata Arius, usai demo damai yang dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang.

Arius menyebut perusahaan yang masuk dan beroperasi di Yahukimo adalah perusahaan tebu, kelapa sawit, dan juga perusahaan tambang yang diklaim “illegal”.

“Perusahaan yang kami dapatkan info [sedang beroperasi] adalah perusahaan tebu, perusahaan kelapa sawit, dan tambang ilegal yang hari ini beroperasi di kabupaten Yahukimo,” kata Arius.

Pemkab Yahukimo Dikecam

Massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar spanduk berisi foto-foto warga sipil korban kekerasan di wilayah konflik bersenjata pada aksi di Jayapura, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/elwen wenda

Massa aksi juga mengecam dan mengutuk keras pemerintah kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arius menuding Bupati Yahukimo Didimus Yahuli sebagai aktor pendropan militer dalam jumlah banyak.

Menurut Arius, kehadiran militer dalam jumlah banyak dan misi operasinya melawan kelompok sipil bersenjata atau Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) berdampak langsung pada keamanan masyarakat sipil, terutama orang asli Yahukimo.

Karenanya, Arius mendesak pemerintah kabuapaten Yahukimo segera menarik pasukan militer yang berlebihan keluar dari daerah tersebut.

“Kami mengancam keras juga kepada Didimus Yahuli pemerintah kabupaten Yahukimo yang hari ini menjadi aktor dimana pendoropan militer organik dan non organik yang terus menerus dikirimkan ke kabupaten Yahukimo. Kami mengutuk keras kepada Didimus Yahuli agar segera tarik militer organik dan nonorganik dan hentikan investasi di kabupaten Yahukimo,” ujar Arius.

130 Polisi

Sebanyak 130 anggota Polisi diturunkan untuk memastikan aksi berjalan lancar, Jayapura, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/Elwen Wenda

Sementara itu, ratusan anggota polisi diturunkan untuk memastikan kelancaran aksi dan pengguna jalan bagi masyarakat kota Jayapura.

Kapolsek Abepura, AKP Yulianus Samberi menyebut sebanyak 130 personil diturunkankan untuk mengamankan massa aksi mimbar bebas.

“Kami dari kepolisian khususnya Polda, Polresta Jayapura kemudian dari Polsek Abepura personil yang diturunkan kurang lebih 130 orang untuk pengamanan hari ini,” kata AKP Yulianus Samberi.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan masyarakat berjalan aman dan kondusif terutama penguna jalan raya. Aksi tersebut dibatasi hingga pukul 12 siang.

“Terkait dengan jalannya [aksi mimbar bebas] berjalan aman dan kondusif sampe dengan saat ini. Terutama lalu lintas masyarakat masih berjalan dengan keadaan aman,” katanya.

Yulianus juga menyampaikan bahwa jumlah titik personil yang diturunkan ada di lima titik yang berbeda.

“Sepengetahuan kami anggota ini diplotin di lima titik di lingkaran Abe, Uncen bawah, kemudian ada juga di wilayah Heram baik di Expo maupun di Perumnas tiga. Itu titik yang dilakukan pengamanan oleh Polda dan Polresta Jayapura,” jelasnya. (tudepoin/Elwen Wenda)

 

Related Posts

Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

MANOKWARI (7/5/2026) — Gubernur Papua Barat menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan terukur,…

Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

JAYAPURA(5/5/2026) – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, resmi menutup rangkaian peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang berlangsung di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (5/5/2026). Pesan penutup…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

  • By
  • Mei 7, 2026
  • 0
  • 2 views
Gubernur Papua Barat: Musrenbang Harus Hasilkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

  • By
  • Mei 5, 2026
  • 0
  • 4 views
Gubernur Papua Tutup World Press Freedom Day 2026

Pemprov Papua Barat Gelar Forum Perangkat Daerah RKPD 2027, Gubernur Tekankan Sinkronisasi dan Penurunan Kemiskinan

  • By
  • Mei 5, 2026
  • 0
  • 2 views
Pemprov Papua Barat Gelar Forum Perangkat Daerah RKPD 2027, Gubernur Tekankan Sinkronisasi dan Penurunan Kemiskinan

Papua Tuan Rumah WPFD 2026, Momentum Perkuat Pers dan Ekonomi Lokal

  • By
  • Mei 4, 2026
  • 0
  • 13 views
Papua Tuan Rumah WPFD 2026, Momentum Perkuat Pers dan Ekonomi Lokal

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Buka Rakornis Perencanaan Pembangunan Pertanian 2026

  • By
  • April 23, 2026
  • 0
  • 6 views
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Buka Rakornis Perencanaan Pembangunan Pertanian 2026

Senator Lis Tabuni dorong pembentukan Balai Inseminasi Buatan di Papua Tengah

  • By
  • April 20, 2026
  • 0
  • 32 views
Senator Lis Tabuni dorong pembentukan Balai Inseminasi Buatan di Papua Tengah