Forum internasional ini mempertemukan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai negara untuk membahas peran kawasan konservasi dalam menghadapi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan membangun ekonomi kehutanan berkelanjutan.

MANOKWARI,Tudepoint.com (12/11/2026) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut,M.Si,  dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional yang diselenggarakan sebagai kegiatan pendamping (side event) Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Forum bertajuk “Subnational Governments for Biodiversity: Protected Areas as Catalysts for the New Forest Economy” tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam melindungi keanekaragaman hayati, memperkuat tata kelola kawasan konservasi, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini mempertemukan sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lingkungan hidup dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Brasil, Nigeria, dan Amerika Serikat.

Prof. Charlie Heatubun menjadi salah satu dari enam pembicara dalam panel pertama bertema “Protected Areas and Climate Governance: Perspectives from California, the Amazon, and Indonesia”, yang mengangkat perspektif pengelolaan kawasan konservasi dan tata kelola iklim dari berbagai wilayah dunia.

Selain Charlie, forum tersebut menghadirkan Gubernur Mato Grosso, Brasil, Otaviano Pivetta; Utusan Khusus Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Hijau Cross River State, Nigeria, Oden Ewa; serta Sekretaris Pertanian California, Amerika Serikat, Karen Ross.

Dua pembicara lainnya adalah Francisca de Lima Costa, Sekretaris Luar Biasa Masyarakat Adat Acre, Brasil, dan Raúl Protázio, Sekretaris Lingkungan Hidup, Iklim, dan Keberlanjutan Pará, Brasil.

Papua Barat dalam percakapan global tentang hutan

Keterlibatan Papua Barat dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk membawa perspektif pembangunan daerah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi ke dalam diskusi internasional mengenai masa depan hutan tropis.

Papua Barat merupakan salah satu wilayah di Tanah Papua yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis, kawasan pegunungan, pesisir, dan laut dengan nilai ekologis penting.

Kekayaan alam tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan model pembangunan yang tidak semata-mata bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada perlindungan ekosistem, pemanfaatan jasa lingkungan, penelitian biodiversitas, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai new forest economy atau ekonomi baru berbasis hutan menjadi relevan bagi Papua Barat.

Pendekatan tersebut menempatkan hutan bukan hanya sebagai sumber kayu atau lahan untuk kegiatan ekonomi, melainkan sebagai modal ekologis yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui berbagai kegiatan berkelanjutan.

Di antaranya pengembangan ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, penelitian keanekaragaman hayati, serta peluang pembiayaan konservasi dan pengelolaan karbon hutan.

Namun, pengembangan ekonomi berbasis hutan juga memerlukan kebijakan yang memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat secara adil, sekaligus mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam.

Memperkuat peran pemerintah daerah

Salah satu isu utama yang diangkat dalam forum COP31 tersebut adalah pentingnya pemerintah daerah atau pemerintah subnasional dalam mewujudkan komitmen global untuk perlindungan biodiversitas dan pengendalian perubahan iklim.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan pengelolaan ruang, pembangunan ekonomi, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, dan kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan konservasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah pusat atau kesepakatan internasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkannya menjadi program pembangunan yang konkret.

Bagi Papua Barat, diskusi tersebut relevan dengan upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta kepentingan masyarakat adat.

Partisipasi Kepala Bappeda Papua Barat dalam forum internasional ini juga membuka ruang pertukaran pengalaman dengan pemerintah daerah dari kawasan Amazon, California, dan Afrika yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Kolaborasi internasional untuk ekonomi hutan berkelanjutan

Forum ini melibatkan sejumlah lembaga dan organisasi internasional, antara lain GCF Task Force, University of California, UCLA School of Law Emmett Institute, Pronatura Sur, Re, University of Colorado Boulder, dan Andes Amazon Fund.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi konservasi, dan mitra pembangunan dalam merumuskan pendekatan baru bagi pengelolaan hutan.

Forum dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 13.15–14.45 waktu Turki (UTC+3), bertempat di Side Event Room 9, Blue Zone, COP31 Antalya.

Melalui forum ini, pengalaman dan perspektif Papua Barat diharapkan dapat menjadi bagian dari pembahasan global mengenai bagaimana kawasan konservasi dapat berperan sebagai penggerak ekonomi baru yang tetap menjaga keberlanjutan hutan dan keanekaragaman hayati.

Kehadiran Papua Barat juga menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.*

(abe)