Benawa, Tudepoint.com(11/11/2026) – Koalisi masyarakat adat dan mahasiswa Kabupaten Yalimo menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon militer di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Mereka khawatir kehadiran satuan militer baru akan menimbulkan trauma dan mengganggu kehidupan masyarakat adat setempat.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan masyarakat adat bersama mahasiswa di Distrik Benawa, Selasa (10/11/2026).

Masyarakat menilai pembangunan batalyon berpotensi meningkatkan kehadiran personel militer, baik organik maupun nonorganik, di wilayah mereka. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan rasa takut dan mengingatkan warga pada pengalaman traumatis akibat kehadiran aparat keamanan di Papua.

Selain itu, masyarakat adat menegaskan bahwa Distrik Benawa bukan merupakan daerah konflik yang membutuhkan penambahan fasilitas militer.

Mereka juga mengingatkan bahwa wilayah Benawa merupakan tanah adat yang memiliki pemilik dan hak ulayat, sehingga setiap rencana pembangunan harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas tanah.

Perwakilan mahasiswa, Maikel Marisi, mengatakan penolakan tersebut merupakan sikap bersama mahasiswa dan masyarakat adat yang mengkhawatirkan dampak kehadiran militer terhadap kehidupan warga sipil.

“Sikap kami bersama masyarakat adat adalah menolak pembangunan batalyon. Kehadiran batalyon membuat kami trauma. Karena itu, kami mahasiswa dan masyarakat adat dengan tegas menolaknya,” kata Maikel.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan fasilitas militer di wilayah adat.

Sementara itu, Ketua Umum Mahasiswa Yalimo se-Indonesia, Jhon Mabel, bersama sejumlah pengurus organisasi mahasiswa turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat adat Benawa.

Jhon mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi tersebut hingga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo.

“Hari ini kami menerima aspirasi masyarakat adat Distrik Benawa terkait penolakan pembangunan batalyon. Aspirasi ini akan terus kami kawal dan tindak lanjuti sampai kepada DPR Kabupaten Yalimo,” ujar Jhon.

Tujuh tuntutan masyarakat adat dan mahasiswa

Dalam pertemuan tersebut, koalisi masyarakat adat dan mahasiswa Benawa juga menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap.

Pertama, mereka mendesak penghentian penambahan dan penempatan personel militer organik maupun nonorganik di Papua, khususnya di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo.

Kedua, mendesak pemerintah daerah segera menyusun dan mengesahkan peraturan daerah mengenai pengakuan, perlindungan, serta pemetaan batas wilayah adat di Distrik Benawa.

Ketiga, meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) menjalankan fungsi perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Otonomi Khusus Papua.

Keempat, menolak rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan batalyon militer di Distrik Benawa.

Kelima, menegaskan bahwa Distrik Benawa bukan wilayah konflik. Masyarakat juga menyatakan bahwa tanah di wilayah tersebut merupakan tanah adat yang tidak dapat diperlakukan sebagai tanah kosong atau tanah yang bebas digunakan tanpa persetujuan pemegang hak ulayat.

Keenam, meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dinilai lebih mendesak bagi kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pembangunan fasilitas militer.

Ketujuh, menolak segala bentuk kesepakatan terkait penggunaan tanah adat yang dilakukan secara sepihak, tanpa musyawarah dan keterlibatan seluruh masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah tersebut.

Jhon menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tujuh tuntutan tersebut hingga mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Ia juga meminta DPRK Yalimo menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi, termasuk pembahasan dalam persidangan dewan.

“Apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, kami sebagai pimpinan mahasiswa akan terus mengawalnya sampai persoalan ini dibahas dalam persidangan,” katanya.

Masyarakat adat dan mahasiswa berharap pemerintah menghormati hak-hak masyarakat adat serta mengedepankan dialog dan persetujuan masyarakat sebelum melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat di Distrik Benawa.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Yalimo maupun pihak TNI mengenai rencana pembangunan batalyon yang ditolak masyarakat tersebut. (*)

(Elwen)