
Antalya, Tudepoint.com(20/11/2026)- Di bawah tegakan hutan mangrove Papua Barat, tersimpan cadangan karbon yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Sebagian besar karbon itu berada di dalam tanah, terakumulasi melalui proses ekologis yang berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ketika mangrove ditebang, tanahnya terganggu, atau sistem hidrologinya diubah, dunia bukan hanya kehilangan pepohonan, melainkan juga salah satu benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim.
Realitas ekologis tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, belum lama ini.
Dalam dua forum berbeda di Indonesia Pavilion, pada 14 dan 16 November 2026, Heatubun membawa persoalan lingkungan Papua ke dalam percakapan yang lebih luas mengenai masa depan kawasan New Guinea, Australia Utara, dan Kepulauan Solomon.
Ia menawarkan pendekatan yang mempertemukan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat.
Pendekatan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerentanan masyarakat bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan membutuhkan penyelesaian yang melampaui batas administrasi pemerintahan, bahkan batas negara.

Satu kawasan, melampaui batas negara
Pada 14 November 2026, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bersama atau Co-Chair United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands, Heatubun memperkenalkan inisiatif pembentukan panel ilmiah regional tersebut.
Presentasi bertajuk Science for a Connected Region: Introducing the Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands itu menawarkan cara pandang terhadap kawasan New Guinea, Australia Utara, dan Kepulauan Solomon sebagai bentang ekologis dan sosial-budaya yang saling terhubung.
New Guinea, pulau yang secara politik terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, bersama Australia Utara dan Kepulauan Solomon, menyimpan kekayaan biologis yang memiliki arti penting bagi dunia.
Hutan hujan tropis, hutan pegunungan, lahan gambut, mangrove, savana, dan ekosistem pesisir di kawasan tersebut tidak hanya menjadi habitat berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Ekosistem itu juga mengatur tata air, menyimpan karbon, menopang ketahanan pangan, melindungi kawasan pesisir, serta menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Namun, kekayaan tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar.
Dalam paparannya, Heatubun merujuk pada penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah Nature pada 2020. Penelitian tersebut mencatat sedikitnya 13.634 spesies tumbuhan berpembuluh di New Guinea, dengan sekitar 68 persen di antaranya merupakan spesies endemik.
Angka itu menunjukkan tingginya tingkat keunikan biologis New Guinea. Kehilangan spesies endemik di pulau tersebut berpotensi menjadi kehilangan permanen bagi keanekaragaman hayati dunia.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Science Advances pada 2019 juga memberikan gambaran mengenai kerentanan tumbuhan endemik terhadap perubahan iklim. Sekitar 63 persen tumbuhan endemik yang dikaji diproyeksikan mengalami penyusutan wilayah persebaran pada 2070.
Pada saat bersamaan, penelitian dalam jurnal Biological Conservation pada 2021 mencatat kehilangan sekitar 750.000 hektare tutupan hutan di wilayah New Guinea Indonesia sepanjang 2001–2019.
Jika dibaca bersamaan, temuan-temuan tersebut memperlihatkan dua tekanan besar terhadap keanekaragaman hayati Papua: perubahan kondisi iklim dan menyusutnya habitat akibat perubahan penggunaan lahan.
Bagi masyarakat adat, kehilangan hutan tidak berhenti pada persoalan berkurangnya luas tutupan vegetasi. Hutan merupakan ruang produksi pangan, sumber obat-obatan, tempat berlangsungnya praktik budaya, sekaligus bagian dari identitas dan hubungan antargenerasi.
Kerusakan ekosistem, dengan demikian, juga berpotensi menghilangkan pengetahuan yang diwariskan selama bergenerasi.
Menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan
Pembentukan Science Panel for New Guinea, Northern Australia and the Solomon Islands berangkat dari kebutuhan untuk membangun kerja sama ilmiah yang lebih terintegrasi.
Panel tersebut dirancang sebagai platform multidisiplin yang mempertemukan peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat adat, mitra pembangunan, dan jejaring ilmiah internasional.
Terdapat empat agenda utama yang ditawarkan, yakni mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan lokal, mengidentifikasi nilai dan kerentanan ekosistem, menentukan prioritas penelitian dan investasi, serta menerjemahkan temuan ilmiah menjadi rekomendasi kebijakan dan tindakan nyata.
Tantangannya bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak penelitian, melainkan memastikan hasil penelitian dapat memengaruhi keputusan pembangunan.
Informasi mengenai distribusi spesies endemik, cadangan karbon, kerentanan ekosistem, dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, misalnya, semestinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan tata ruang, pemberian izin pemanfaatan lahan, maupun penentuan investasi pembangunan.
Inisiatif tersebut sekaligus membuka ruang bagi diplomasi sains antara Indonesia, Papua Nugini, Australia, dan Kepulauan Solomon.
Perubahan iklim, migrasi spesies, dinamika ekosistem laut, serta berbagai ancaman ekologis tidak mengikuti garis batas negara. Karena itu, pendekatan konservasi yang hanya bertumpu pada kebijakan masing-masing negara berisiko mengabaikan keterhubungan ekologis kawasan.
Di akhir presentasinya, Heatubun membawa sebuah pesan:
“One Region. Shared Knowledge. Collective Action.”
Satu kawasan, pengetahuan bersama, aksi kolektif.
Pesan tersebut merangkum semangat kolaborasi yang hendak dibangun melalui Science Panel, sekaligus membuka peluang bagi Papua untuk mengambil peran dalam pengembangan agenda ilmu pengetahuan dan konservasi di kawasan Pasifik.
Karbon biru: kekayaan yang tersembunyi di bawah tanah mangrove
Dua hari setelah memperkenalkan Science Panel, Heatubun kembali berbicara di Indonesia Pavilion, kali ini dalam forum Centering Indigenous and Local Communities in Blue Carbon Sustainability, pada Senin, 16 November 2026.
Melalui presentasi berjudul Blue Carbon for Sustainable Future: Integrating Science, Governance and Coastal Ecosystem Conservation in West Papua Province – Indonesia, ia mengarahkan perhatian forum kepada ekosistem mangrove Papua Barat.
Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut.
Ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam vegetasi maupun sedimen. Dalam kondisi yang tetap terjaga, karbon dapat tersimpan di dalam tanah untuk waktu yang panjang.
Dalam paparannya, Heatubun menyebut kawasan New Guinea memiliki sekitar 11,9 persen dari luas mangrove dunia, dengan kurang lebih 43 spesies mangrove yang telah tercatat.
Sementara itu, Provinsi Papua Barat memiliki sekitar 452.666 hektare kawasan mangrove. Dari luasan tersebut, sekitar 258.427 hektare berada dalam kawasan lindung.
Namun, nilai ekologis mangrove Papua Barat tidak hanya terletak pada luasannya.
Hasil penelitian di lima lokasi, yakni Teluk Bintuni, Teluk Arguni, Buruway, Teluk Etna, dan Kaimana, yang mencakup 255 plot pengamatan, menunjukkan rata-rata cadangan karbon ekosistem mangrove mencapai sekitar 1.087 megagram karbon per hektare atau setara dengan 1.087 ton karbon per hektare.
Temuan yang lebih penting adalah sekitar 89 persen cadangan karbon tersebut tersimpan di dalam tanah. Rata-rata cadangan karbon berdasarkan 255 plot pengamatan di lima lokasi penelitian Papua Barat. Ilustrasi bersifat konseptual.
Temuan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap cara pemerintah merancang kebijakan konservasi mangrove.
Melindungi mangrove tidak cukup dengan mempertahankan tegakan pohon atau menanam bibit baru. Perlindungan juga harus mencakup tanah, sistem hidrologi, aliran pasang surut, proses sedimentasi, serta keterhubungan antara ekosistem darat dan laut.
Konversi mangrove menjadi tambak, perubahan penggunaan lahan, maupun aktivitas penebangan yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu fungsi-fungsi ekologis tersebut dan berpotensi melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan.
Dalam konteks perubahan iklim, kerusakan mangrove menghadirkan risiko ganda: hilangnya kemampuan ekosistem menyerap karbon pada masa mendatang dan terlepasnya sebagian cadangan karbon yang telah tersimpan.

Masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat
Di balik besarnya cadangan karbon mangrove Papua Barat, terdapat persoalan mendasar mengenai siapa yang memiliki, mengelola, menjaga, dan memperoleh manfaat dari ekosistem tersebut.
Bagi masyarakat adat pesisir Papua, mangrove bukanlah sekadar hamparan vegetasi atau angka dalam inventarisasi karbon. Mangrove merupakan bagian dari wilayah adat, tempat mencari ikan, udang, kepiting, kerang, dan berbagai sumber pangan lainnya.
Di sejumlah komunitas pesisir, hubungan masyarakat dengan sumber daya alam juga diatur melalui pengetahuan tradisional dan mekanisme pengelolaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, pengembangan karbon biru tidak dapat semata-mata diletakkan dalam kerangka penghitungan emisi, nilai ekonomi karbon, atau perdagangan karbon.
Ketika kawasan mangrove mulai diperhitungkan sebagai aset mitigasi perubahan iklim, muncul sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui kebijakan publik.
Siapa yang berhak atas manfaat ekonomi dari karbon yang tersimpan di wilayah adat? Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Apakah skema konservasi dan pembiayaan karbon akan memperkuat hak masyarakat atau justru membatasi akses mereka terhadap ruang hidupnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar agenda mitigasi perubahan iklim tidak melahirkan bentuk ketidakadilan baru bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem pesisir.
Dalam paparannya, Heatubun menempatkan pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pengembangan karbon biru Papua Barat.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program konservasi, tetapi juga sebagai pemegang hak, pemilik pengetahuan, dan mitra dalam pengambilan keputusan.
Dari komitmen global menuju kebijakan daerah
Papua Barat sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan yang dapat menjadi landasan pengembangan karbon biru.
Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rencana Aksi Daerah Indonesia FOLU Net Sink 2030, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove Esensial.
Keberadaan instrumen tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan konservasi mangrove dengan perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengembangan ekonomi pesisir, dan pencapaian target mitigasi perubahan iklim.
Untuk mempercepat implementasinya, Heatubun menawarkan lima prioritas pengembangan karbon biru Papua Barat:
Perlindungan ekosistem mangrove dengan cadangan karbon tinggi, terutama kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menghadapi ancaman perubahan penggunaan lahan.
Pengelolaan keterhubungan ekosistem darat dan laut, dengan memperhatikan daerah aliran sungai, sedimentasi, kualitas air, serta dinamika kawasan pesisir.
Pengembangan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berbasis ilmu pengetahuan untuk memastikan pengukuran dan pelaporan karbon yang dapat dipertanggungjawabkan.
Restorasi mangrove berbasis fungsi ekologis, bukan semata-mata mengejar jumlah bibit yang ditanam atau luas kawasan penghijauan.
Pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, melalui pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, serta akses terhadap pembiayaan berkelanjutan.
Meski demikian, keberadaan regulasi dan komitmen pemerintah belum dengan sendirinya menjamin perlindungan ekosistem.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan konservasi berjalan selaras dengan keputusan investasi, perizinan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi mengubah bentang alam pesisir.
Status kawasan lindung juga perlu disertai pengelolaan efektif, pengawasan, kepastian hak masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai.
Di sinilah ilmu pengetahuan dapat berperan lebih jauh: bukan hanya mendokumentasikan kekayaan alam Papua Barat, tetapi juga menyediakan dasar untuk menguji apakah keputusan pembangunan benar-benar menjaga keberlanjutan ekosistem.
Menghindari reduksi alam menjadi komoditas karbon
Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap pembiayaan iklim dan pasar karbon, besarnya cadangan karbon Papua Barat membuka peluang sekaligus tantangan.
Pembiayaan karbon berpotensi menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi konservasi, restorasi ekosistem, dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, pendekatan yang terlalu berpusat pada nilai karbon berisiko mengabaikan berbagai fungsi ekosistem yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam nilai moneter.
Hutan mangrove, misalnya, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menopang produktivitas perikanan, melindungi permukiman dari abrasi, serta menjadi ruang berlangsungnya kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir.
Nilai-nilai tersebut tidak seluruhnya dapat diwakili oleh satuan ton karbon.
Pesan yang dibawa Heatubun dalam forum COP31 menekankan bahwa karbon biru harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekonomi pesisir.
Dengan demikian, keberhasilan pengembangan karbon biru tidak semestinya hanya diukur dari jumlah karbon yang berhasil dipertahankan atau besarnya pembiayaan yang diperoleh.
Keberhasilan tersebut juga perlu dilihat dari kondisi ekosistem, terjaminnya hak masyarakat adat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kemampuan pemerintah mempertahankan fungsi lingkungan dalam jangka panjang.

Mewariskan mata air, bukan air mata
Dua agenda yang dibawa Heatubun ke Antalya memperlihatkan keterhubungan antara persoalan lingkungan pada tingkat regional dan tanggung jawab pembangunan pada tingkat lokal.
Science Panel menawarkan kerangka kolaborasi lintas negara untuk menjawab persoalan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Sementara itu, inisiatif karbon biru Papua Barat memberikan konteks bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konservasi dan pembangunan daerah.
Keduanya bertemu pada satu persoalan mendasar: bagaimana memastikan kekayaan alam tetap menopang kehidupan manusia di tengah tekanan pembangunan dan perubahan iklim.
Papua, dengan kekayaan hutan tropis, kawasan pesisir, keanekaragaman hayati, serta pengetahuan masyarakat adatnya, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membentuk agenda konservasi global, bukan sekadar menjadi lokasi penelitian atau pelaksanaan proyek lingkungan.
Namun, kontribusi tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan gagasan yang disampaikan di forum internasional menjadi kebijakan dan tindakan nyata di kampung-kampung, wilayah adat, hutan, dan kawasan pesisir.
Menutup presentasinya mengenai karbon biru, Heatubun menyampaikan pesan:
“Protect the ecosystems, empower the communities, secure the climate, and sustain the future.”
Lindungi ekosistem, berdayakan masyarakat, jaga kestabilan iklim, dan pastikan keberlanjutan masa depan.
Ia juga mengingatkan tanggung jawab generasi hari ini untuk mewariskan mata air dan lingkungan yang sehat kepada anak cucu, bukan air mata akibat kerusakan lingkungan.
Sebab, jauh setelah pertemuan-pertemuan internasional berakhir, masyarakat adat dan komunitas lokal tetap akan hidup bersama konsekuensi dari setiap keputusan pembangunan yang diambil hari ini. (*)
(abe)


Menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan



