Jayapura, 9 Mei 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si., menyampaikan kritik tajam dan berbasis data kepada pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Agenda RDP ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil, termasuk Papua.

Eka menyoroti kurangnya transparansi terkait kontribusi PT Freeport Indonesia dan ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Papua. Ia mempertanyakan akurasi pembagian 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat, yang selama ini hanya disampaikan dalam bentuk persentase tanpa rincian nominal yang dapat diuji publik.

“Kami hanya disuguhi angka persentase, tapi nominal riilnya tidak pernah dibuka. Katanya Rp5 hingga Rp6 triliun, tapi tak ada laporan resmi yang bisa diakses publik. Papua punya hak untuk tahu. Ini menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal,” tegas Eka.

Ia menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas fiskal pemerintah pusat, serta menandakan belum diterapkannya prinsip keadilan distributif secara menyeluruh. Eka juga menyinggung stigma daerah 3T—Tertinggal, Terbelakang, Termiskin—yang masih dilekatkan pada Papua, meskipun provinsi tersebut merupakan salah satu penghasil kekayaan alam terbesar di Indonesia.

“Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, tapi Papua masih disebut daerah 3T. Ini bukan sekadar narasi, tapi bentuk ketidakadilan struktural. Kami adalah penyangga ekonomi nasional, tapi tetap hidup dalam ketimpangan. Di mana letak kesalahannya—di pusat yang tidak transparan, atau di daerah yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan?” ujarnya kritis.

Eka juga menyoroti dampak langsung keterlambatan pencairan DBH dari pemerintah pusat terhadap stagnasi pembangunan dan melebar­nya kesenjangan antarwilayah. Menurutnya, kondisi ini menandakan kegagalan fungsi intervensi fiskal dalam mengoreksi ketimpangan spasial.

“Jika pemda salah kelola, saya tak segan menegur. Tapi jika pusat yang lalai atau bahkan menahan hak kami, saya akan bicara lantang. DPD hadir untuk mengawasi dan membela hak-hak daerah, dan saya berdiri di sini untuk itu,” tandasnya.

Lebih jauh, Eka mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dana PNBP dari Papua justru digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di daerah lain yang lebih cepat menyerap anggaran, sementara Papua tetap berada di pinggiran distribusi fiskal nasional.

“Jika Papua dianggap beban, padahal kenyataannya kami adalah kontributor utama PNBP nasional, maka patut dipertanyakan: untuk siapa sesungguhnya Indonesia ini dibangun? Jika pemerintah pusat tak mampu membiayai pembangunan Papua secara adil, katakan saja dengan jujur,” sindir Eka.

Ia menegaskan, masyarakat Papua tidak menuntut perlakuan istimewa, tetapi hanya menuntut hak yang adil. Eka mendesak pemerintah pusat untuk segera membuka data kontribusi nominal PNBP Freeport dan DBH Papua kepada publik, melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal, serta menjamin pencairan dana secara adil, tepat waktu, dan proporsional.

“Keadilan fiskal bukan sekadar urusan angka. Ini adalah pengakuan atas hak konstitusional daerah, kedaulatan atas sumber daya, dan legitimasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Pembangunan Papua bukan hanya soal Papua—ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)