Gelombang Rakyat di Tengah Hujan: Suara yang Tak Bisa Dibungkam

Senin, 10 November 2025, ribuan mahasiswa, pelajar, mama-mama Papua, dan masyarakat adat di Nabire tumpah ke jalan. Dari USWIM, Jepara, Karang Tumaritis, hingga Siriwini, mereka long march menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) di Jalan Mandala Atas.

Hujan turun, tubuh-tubuh basah, tapi semangat tak padam. Yel-yel bergema di udara Nabire yang lembab: “Hentikan kekerasan! MRP jangan diam!” Mereka membawa luka dan kemarahan — bukan karena politik partisan, tetapi karena rasa kemanusiaan yang terus disayat oleh kekerasan dan ketakutan.

 

Papua Tengah di Bawah Bayang-Bayang Militer

Aksi ini bukan muncul dari ruang kosong. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Papua Tengah, terutama di Intan Jaya, Puncak, dan Paniai, terus memanas. Pendropan militer non-organik dalam jumlah besar memicu rasa takut dan trauma di kalangan warga.
Di sisi lain, proyek-proyek besar yang dibungkus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) — dari Blok Wabu hingga investasi perkebunan sawit — justru memperlebar jurang penderitaan rakyat.

Masyarakat adat kehilangan tanah, hutan, bahkan rumah mereka. Anak-anak tumbuh di barak pengungsian; mama-mama kehilangan kebun dan sumber pangan. Dalam bahasa mereka sendiri, Papua sedang menghadapi darurat militerisme investasi — situasi di mana pembangunan bukan lagi tentang kesejahteraan, tetapi tentang penaklukan ruang hidup.

 

MRP-PT: Di Persimpangan Antara Rakyat dan Kekuasaan

Di depan gerbang MRP-PT, ribuan massa duduk, berdiri, dan berorasi di bawah hujan deras. Mereka menuduh MRP-PT diam seribu bahasa di tengah krisis kemanusiaan yang menelan ribuan pengungsi dan korban sipil.

“Kalau MRP-PT tidak berpihak kepada masyarakat Orang Asli Papua, lebih baik bubarkan saja!”
— seru salah satu orator dari Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP).

Seruan itu mengguncang halaman MRP-PT. Dalam perspektif politik moral, kalimat ini bukan sekadar kritik, tetapi vonis etik terhadap lembaga kultural yang dianggap kehilangan keberpihakannya.

Paulina Marei, Wakil Ketua I MRP-PT, akhirnya keluar menemui massa. Ia mengakui aspirasi masyarakat dan berjanji akan menindaklanjutinya ke gubernur dan pemerintah pusat. Tapi publik tahu — janji administratif tidak cukup untuk menambal luka eksistensial yang dalam.

 

Politik Tubuh dan Hujan: Simbol Perlawanan Kemanusiaan

Hujan deras yang mengguyur Nabire siang itu menjadi simbol metaforis perlawanan rakyat Papua. Dalam banyak budaya Melanesia, air adalah lambang kehidupan dan pembersihan. Tapi kali ini, air hujan itu seperti air mata langit — membasuh tubuh-tubuh yang menanggung beban negara yang menolak mendengar.

Tubuh-tubuh basah itu bukan sekadar peserta demonstrasi. Mereka adalah arsip hidup dari sejarah kekerasan berulang — dari Enarotali 2014, Paniai 2020, hingga Intan Jaya 2025. Hujan yang membasahi kepala mereka menjadi saksi bahwa ketika institusi bungkam, tubuh rakyat sendiri yang menjadi bahasa politik.

 

Analisis: Militerisme, Ekstraktivisme, dan Pembungkaman Politik

Situasi Papua Tengah menunjukkan pola klasik “militerisme ekstraktif” — di mana kehadiran aparat bersenjata tidak sekadar menjaga keamanan, tetapi melindungi investasi dan memperluas kendali negara atas wilayah kaya sumber daya.
Blok Wabu di Intan Jaya dan operasi Freeport di Mimika hanyalah dua wajah dari ekonomi kekerasan, di mana pembangunan berjalan di atas penderitaan warga.

Dalam kacamata sosiologi konflik, negara seolah memproduksi krisis kemanusiaan agar legitimasi kekuasaannya tetap terjaga. Masyarakat sipil — mahasiswa, pelajar, mama-mama — tampil sebagai kekuatan moral yang menantang logika kekerasan itu.

Mereka tahu bahwa di balik jargon “NKRI harga mati” tersimpan penderitaan yang hidup dan bernapas setiap hari di hutan, di pos militer, di kamp pengungsian, dan di dada anak-anak Papua.

 

Tantangan Moral bagi Gereja dan MRP

Seruan massa kepada MRP-PT bukan hanya soal politik, tetapi soal tanggung jawab moral dan spiritual. Sebagai lembaga kultural OAP, MRP semestinya menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara — bukan menjadi penonton diam di tengah bencana kemanusiaan.

Demikian pula gereja-gereja di Tanah Papua, yang kini mulai kembali bersuara melalui SKP se-Tanah Papua, menyerukan penghentian kekerasan dan pemulihan martabat manusia.
Dua lembaga ini — gereja dan MRP — berada di persimpangan sejarah: apakah mereka akan berdiri bersama rakyat, atau tenggelam bersama kebisuan kekuasaan.

Aksi 19 November di Nabire bukan hanya peristiwa politik, tetapi manifesto rakyat Papua untuk merebut kembali ruang hidup dan martabatnya.
Di tengah hujan, mereka menulis ulang sejarahnya sendiri — dengan suara, tubuh, dan keberanian.

MRP-PT boleh saja berjanji, pemerintah boleh saja menunda, tetapi gelombang kesadaran rakyat Papua tak lagi bisa dibendung.
Mereka tidak menuntut belas kasihan, mereka menuntut pengakuan: bahwa hidup di tanah sendiri bukanlah dosa, dan bersuara bukanlah kejahatan.

Tulisan ini merupakan bentuk refleksi atas aksi damai di Nabire yang mencerminkan krisis legitimasi politik, kemanusiaan, dan moral negara di Tanah Papua. Saat kekuasaan menutup telinga, rakyat belajar bicara lewat langkah kaki dan hujan yang turun — bahasa alam dan nurani yang tak bisa disensor.(*)

Oleh : Alberth Yomo – Jurnalis Media Jubi