Jakarta (12/3/2026) — Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Prof. Dr. Charly D. Heatubun, S.Hut., M.Si, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lodwik Anari, SP., MM, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Hendrikus Fatem, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ullo, S.P., M.Si, Kepala Biro Pemerintahan Samoel Aronggear, S.STP., M.Si, serta Kepala Badan Penghubung Erik Ayatanoi, SH.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua Barat. Provinsi ini dinilai memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan, terutama komoditas unggulan lokal.

Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian serta penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan provinsi.

Meski memiliki potensi besar, pembangunan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, meningkatnya kebutuhan pangan, tuntutan efisiensi usaha tani, hingga masuknya produk pertanian dari luar daerah yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim dan menurunnya keanekaragaman hayati juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan produksi pangan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta dukungan Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan anggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

Dukungan yang diharapkan mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian, hingga modernisasi pertanian berbasis teknologi tepat guna.

Tidak hanya fokus pada tanaman pangan dan hortikultura, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyatakan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.

Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam. Fasilitas tersebut akan dikelola oleh UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT).

Untuk mendukung pengembangan program hilirisasi ayam terintegrasi, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan bahan baku pakan seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan ayam pedaging, pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU), serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian di Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis bahwa dukungan kebijakan dan program dari Kementerian Pertanian akan menjadi katalis penting dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.(abe)