
Jayapura,22/10/2024,- Sebagai respon atas insiden terror bom terhadap Kantor Redaksi Jubi pada Rabu 16 Oktober 2024, berbagai organisasi pers, advokat dan lembaga sipil di Tanah Papua bersepakat membentuk Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua.
Koalisi ini menunjuk Lucky Ireeuw sebagai ketua. Lucky merupakan pimpinan redaksi Cenderawasih Pos dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) Kota Jayapura.
Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis yang berfokus pada perlindungan hak-hak jurnalis dan kebebasan pers di wilayah Papua dan Papua Barat. Koalisi ini terbentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan, ancaman, dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput isu-isu kritis di Tanah Papua.
Tujuan Utama Koalisi ini adalah melindungi jurnalis dari kekerasan, memastikan kebebasan pers, dan memperjuangkan keadilan bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Mereka mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan menghormati hak jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Tanah Papua seringkali dianggap sebagai wilayah sensitif terkait isu politik, keamanan, dan hak asasi manusia. Jurnalis yang meliput di Papua kerap menghadapi tantangan berupa ancaman fisik, kriminalisasi, bahkan pembatasan akses untuk meliput di wilayah-wilayah tertentu. Ini menjadi perhatian serius bagi koalisi yang memperjuangkan ruang bagi jurnalisme yang bebas dan independen.
Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi, termasuk organisasi jurnalis, LSM yang fokus pada hak asasi manusia, dan komunitas advokasi lainnya yang peduli terhadap kebebasan pers di Papua. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, advokasi hukum, dan penyusunan laporan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Mereka sering terlibat dalam advokasi terhadap pemerintah dan lembaga internasional untuk menekan adanya perhatian lebih terhadap situasi pers di Papua. Koalisi ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional untuk memberikan tekanan global terkait dengan kebebasan pers di Tanah Papua.
Koalisi ini juga menyediakan bantuan hukum dan pendampingan bagi jurnalis yang menghadapi kasus hukum atau kekerasan. Mereka berupaya memastikan bahwa para jurnalis lokal tidak berjuang sendirian ketika menghadapi masalah terkait pekerjaan mereka di lapangan.
Dengan terbentuknya Koalisi ini, diharapkan ada perubahan dalam perlakuan terhadap jurnalis di Tanah Papua, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun dari lingkungan kerja jurnalistik itu sendiri. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia.(cr-04)