KNPB Nyatakan Darurat Penangkapan Liar di Yahukimo, Polisi Sebut Penindakan Terhadap DPO KKB

Dekai (23/2/2026) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo menyatakan situasi darurat penangkapan liar di Kota Dekai dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers yang ditanda tangani oleh Ruben Wakla, Senin(23/2/2026).

KNPB menilai eskalasi konflik bersenjata di Yahukimo berdampak pada meningkatnya operasi penyisiran dan penangkapan terhadap warga sipil. Dalam periode 20–22 Februari 2026, mereka mengklaim terjadi penangkapan massal yang menyasar pelajar, perempuan, dan warga sipil lainnya.

Menurut KNPB, operasi dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas Operasi Habema, Kodim 1715/Yahukimo, serta Polres Yahukimo.

Klaim Lebih dari 30 Warga Ditangkap

KNPB mencatat, sejak 9 Januari hingga 22 Februari 2026, sedikitnya lebih dari 30 warga sipil disebut telah ditangkap dalam berbagai operasi di Dekai. Mereka merinci sejumlah peristiwa penangkapan, termasuk terhadap pemuda, perempuan, dan pelajar.

KNPB juga menuding adanya tindakan intimidasi, penggunaan drone untuk pemantauan, serta dugaan kekerasan saat interogasi. Penangkapan tanpa surat perintah yang jelas, menurut mereka, merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional, Hak Asasi Manusia (HAM), serta Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Organisasi itu mendesak agar seluruh warga sipil yang masih ditahan segera dibebaskan dan operasi penyisiran dihentikan. KNPB juga meminta dukungan lembaga bantuan hukum, gereja, LSM, serta media untuk memantau situasi di Yahukimo.

Polisi: Gangguan Keamanan Meningkat Drastis

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyebut peningkatan operasi dilakukan menyusul lonjakan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faisal Ramadhani, dalam keterangan pers di Jayapura, Jumat (20/2/2026), menyampaikan bahwa tren kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kepolisian, pada Januari–Februari 2025 tercatat tiga kejadian gangguan keamanan. Sementara pada periode yang sama tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi 23 kejadian hingga pertengahan Februari.

“Ada situasi yang sangat signifikan dan ini sudah kami prediksi. Eskalasi ini meningkat sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025 lalu. Sejak saat itu, gangguan keamanan di Yahukimo terus menunjukkan tren kenaikan,” ujar Faisal.

Untuk menekan ruang gerak kelompok bersenjata, Satgas Damai Cartenz menambah kekuatan personel secara bertahap. Pada Januari 2026, jumlah personel ditingkatkan dari sekitar 80 menjadi 150 orang. Februari 2026 kembali ditambah 50 personel, sehingga total sekitar 250 personel dikerahkan di Yahukimo.

“Penambahan ini difokuskan untuk langkah pencegahan aksi dan pengejaran terhadap anggota kelompok yang sudah masuk dalam DPO kami,” katanya.

12 Tersangka Diamankan

Sejak November 2025 hingga Februari 2026, Satgas Damai Cartenz menyatakan telah mengamankan 12 tersangka. Terbaru, dua DPO yang disebut memiliki peran penting dalam sejumlah aksi kekerasan berhasil ditangkap, yakni Homi Heluka dan Simak Kipka.

Polisi menyebut Homi Heluka diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, termasuk penembakan anggota Polri pada 2022, pembakaran kendaraan dinas, hingga dugaan keterlibatan dalam penembakan dan penganiayaan warga sipil pada 2025–2026. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan pembakaran kendaraan di sekitar Kantor DPRD Yahukimo pada 18 Februari 2026.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Adarma Sinaga, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang berkelanjutan.

“Langkah yang kami lakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Penindakan terhadap DPO prioritas ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kekerasan dan mempersempit ruang gerak jaringan yang masih aktif,” ujarnya.

Ia memastikan proses hukum terhadap para tersangka dilakukan secara profesional dan transparan. Saat ini keduanya diamankan di Polres Yahukimo untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Seruan Perundingan dan Ancaman Mogok Aktivitas

Dalam pernyataannya, KNPB kembali menegaskan bahwa konflik di Papua berakar pada persoalan politik yang belum terselesaikan. Mereka mendorong perundingan internasional antara Pemerintah Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

KNPB juga menyerukan kepada masyarakat Yahukimo untuk menghentikan aktivitas sekolah, perkantoran, dan kegiatan ekonomi di Kota Dekai apabila penangkapan terhadap warga sipil terus berlangsung.

Hingga kini, situasi keamanan di Yahukimo masih menjadi perhatian, dengan klaim pelanggaran dari kelompok sipil di satu sisi dan penegasan aparat mengenai peningkatan ancaman keamanan di sisi lain.(*)