MANOKWARI(9/4/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat kini tengah menapaki tahapan krusial untuk meraih penghargaan nasional di sektor ketenagakerjaan. Peluang ini menyusul kunjungan validasi lapangan yang dilakukan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo ke Manokwari pada Kamis (9/4/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari presentasi Gubernur Papua Barat pada awal April 2024 lalu terkait keberhasilan daerah dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025.

Validasi Data dan Potensi Insentif Pusat

Kepala BSKDN Kemendagri menjelaskan bahwa validasi ini adalah tahap kedua setelah sebelumnya dilakukan penilaian oleh dewan juri yang melibatkan unsur kementerian, akademisi Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan media nasional.

“Papua Barat memiliki peluang besar meraih penghargaan. Jika berhasil, daerah akan mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) khusus bidang ketenagakerjaan,” ujar Kepala BSKDN.

Rangkaian validasi meliputi:

• Pertemuan tatap muka dengan Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani di Kantor Gubernur.

• Validasi data teknis pada instansi terkait.

• Peninjauan langsung ke lapangan untuk mencocokkan data dengan fakta di industri.

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani saat menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo di ruang kerjanya, pada Kamis (9/4/2026).

Komitmen Afirmasi 80% Tenaga Kerja OAP

Wakil Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa tren positif penurunan pengangguran ini didorong oleh konsistensi penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2022. Regulasi tersebut mewajibkan setiap perusahaan di wilayah Papua Barat untuk memberikan porsi lapangan kerja sebesar:

• 80% bagi Orang Asli Papua (OAP).

• 20% bagi non-OAP.

Selain regulasi, pemerintah daerah juga masif melakukan pelatihan teknis, termasuk kerja sama dengan Petro Tekno untuk industri migas di Bintuni, serta fasilitasi penerimaan anggota TNI dan Polri. Langkah ini diambil secara linear guna menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.

Temuan Signifikan di Sektor Industri

Dalam peninjauan lapangan di PT. Conch (Pabrik Semen Maruni), tim validasi menemukan fakta lapangan yang memperkuat data pemerintah. Saat ini, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di pabrik tersebut telah berkurang drastis. Hal ini membuka ruang bagi tenaga kerja lokal Papua untuk menduduki posisi strategis, termasuk pada jabatan Asisten Manajer.

Sekretaris BRIDA Provinsi Papua Barat, Erenst Ngabalin, menyatakan optimismenya bahwa validasi komprehensif ini akan membawa Papua Barat mengukir prestasi nasional. Prestasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui tambahan dana insentif dari pemerintah pusat.(abe)