MANOKWARI (7/5/2026) — Gubernur Papua Barat menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan terukur, terarah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan gubernur saat membuka Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Barat Tahun 2027 di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (7/5/2026).

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan forum tersebut.

Menurutnya, Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal dan inovasi daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus.”

Menurut gubernur, tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus.

Ia menjelaskan sejumlah prioritas pembangunan Papua Barat tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan, pengurangan ketimpangan wilayah, pembangunan masyarakat adat, penguatan ketahanan sosial budaya, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 tercatat mencapai 69,94, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 17,58 persen.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka 6,6 persen. Menurut gubernur, kondisi itu perlu direspons melalui perluasan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi produktif masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih perlu diantisipasi melalui pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik.

Gubernur berharap Musrenbang menghasilkan rekomendasi pembangunan yang konstruktif melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Sinergi seluruh pihak menjadi unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si., dalam laporan panitia mengatakan Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Barat merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

“Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, serta mengintegrasikan program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2027,” ujar Heatubun.

Ia menjelaskan forum tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada hari kedua, pembahasan akan difokuskan pada desk Musrenbang Otonomi Khusus yang mencakup sinkronisasi program dan kegiatan, penajaman prioritas pembangunan, serta penyelarasan sumber pendanaan.(abe)