TIMIKA(11/5/2026) – Suasana di ruang pertemuan utama Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika mendadak tegang saat Komarudin Watubun, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Pansus UU Otsus Papua, melontarkan kritik pedas. Dengan nada bicara yang lugas, politisi senior PDI Perjuangan ini melakukan “otopsi” terbuka terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dianggapnya sering kali kehilangan arah.

​”Ukurannya bukan kita yang duduk dengan dasi di sini, atau di ruang ber-AC yang bicara bagus-bagus. Ukurannya adalah rakyat di kampung. Jika mereka tidak mengakui manfaatnya, maka kita gagal,” tegas Komarudin di hadapan para pemimpin dari enam provinsi di Tanah Papua dan perwakilan pemerintah pusat di Timika, Senin(11/5/2026).

Melalui siaran langsung Channel Youtube provpapuatengah, terlihat dengan jelas ketegasan Komarudin Watubun.  ​Sebagai sosok yang membidani lahirnya revisi UU Otsus (UU No. 2 Tahun 2021), Komarudin tidak segan membeberkan kerumitan di balik layar. Ia menyoroti hambatan besar yang justru datang dari pusat: ego sektoral kementerian.

​”Jangan sampai menteri-menteri di Jakarta tidak mengerti aturan yang berlaku di Papua. Saya pernah mengancam akan menghentikan pembahasan Otsus jika menteri tidak mau hadir. Jika di pusat saja sinkronisasi sulit, wajar kalau pelaksanaan di daerah menjadi amburadul,” ungkapnya blak-blakan.

​Bagi Komarudin, Otsus adalah instrumen politik untuk memperkokoh NKRI dengan syarat utama: mengejar ketertinggalan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, ia melihat adanya gap besar antara angka-angka di atas kertas dengan realitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih terendah secara nasional.

​Solusi Fiskal: Rp6 Triliun untuk 60 Persen SD Papua

​Komarudin tidak datang hanya dengan kritik. Ia menyodorkan peta jalan konkret, khususnya di sektor pendidikan melalui model “Sekolah Sepanjang Hari” yang telah sukses diujicobakan di Sorong Selatan dan Jayapura.

​Ia memaparkan hitung-hitungan fiskal yang sangat spesifik:

• ​Dari total 3.771 SD di seluruh Papua, ia menargetkan intervensi pada 2.262 sekolah (60%).
• ​Dengan estimasi kebutuhan Rp2,5 miliar per sekolah per tahun, maka diperlukan dana sekitar Rp6 triliun.

​”Freeport menyumbang sekitar Rp75 triliun ke APBN. Jika kita minta Rp6 triliun untuk memastikan anak-anak Papua sekolah dengan layak dan mendapatkan nutrisi yang cukup, itu bukan sekadar meminta-minta. Itu adalah hak sebagai bagian dari negara ini,” ujarnya, menekankan pentingnya keadilan distribusi kekayaan alam.

​Negara Harus Hadir di Pelosok, Bukan Hanya Seremonial

​Di sektor kesehatan, Komarudin mendesak agar negara berhenti terjebak pada simbol-simbol birokrasi di perkotaan. Ia meminta pengaktifan kader kampung dan pemberian insentif yang adil bagi tenaga medis di pedalaman.

​”Jangan sampai tenaga medis kita di kampung harus menyeberang sungai dengan motor mogok, sementara kita di kota sibuk dengan kegiatan seremonial. Hentikan pemborosan untuk kegiatan yang hanya formalitas,” tegasnya.

​Pesan bagi Pemegang Kuasa: Jangan Dihukum Sejarah

​Menutup paparannya, legislator PDI Perjuangan ini memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat dan pemegang kebijakan di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dan sumber daya alam memiliki batas waktu.

​”Manfaatkan kewenangan yang ada sekarang dengan baik. Kalau kau tidak bisa menolong semua orang, tolonglah yang bisa kau tolong. Jangan sampai kau tidak bisa buat apa-apa, lalu nanti dihukum oleh sejarah karena membiarkan generasi muda kita tertinggal,” pungkas Komarudin.

​Komarudin Watubun menjadi pembicara pertama dari Sesi Panel 1 dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP.

Narasumber sesi panel satu lainnya adalah Direktur Pembangunan Indonesia Timur  Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (Dit. DDIOKK) di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI adalah Jaka Sucipta, Pendeta Albert Yoku selaku anggota Badan Percepatan Pembangunan Papua untuk Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua,  Dr. Velix Vernando Wanggai dan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa yang juga merupakan  Gubernur Provinsi Papua Tengah.

Diskusi panel ini menjadi catatan penting bagi perjalanan Otsus ke depan—sebuah seruan agar kebijakan pembangunan Papua tidak lagi ditentukan dari balik meja di Jakarta, melainkan dari kebutuhan riil rakyat yang bermukim di balik gunung dan pesisir Papua. (abe)