Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo : Menjahit Harapan Papua Melalui Grand Desain Pembangunan 20 Tahun

TIMIKA(11/5/2026)  – “Hari esok harus lebih baik dari hari ini.” Semangat yang tertuang dalam moto Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo ini menjadi nyawa dalam paparan Ika Retna Wulandari, Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kementerian PPN/Bappenas, saat menjelaskan peta jalan baru masa depan Tanah Papua, pada sesi pertama panel diskusi di Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Senin(11/5/2026).

​Sebagaimana dilihat  melalui siaran langsung Channel Youtube provpapuatengah, Ika tampil sebagai pembicara kedua dalam panel diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP.  Ika menegaskan bahwa pemerintah kini telah mengunci seluruh instrumen perencanaan agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Kita memiliki Grand Desain yang kuat. Ini bukan sekadar dokumen, tapi pegangan kita untuk mewujudkan Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera dalam 20 tahun ke depan,” tegasnya.

​Bappenas tidak lagi melihat Papua sebagai satu entitas yang seragam. Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) dan Rencana Aksi (RAPP), pemerintah telah memetakan kebutuhan spesifik di 42 kabupaten/kota. Sebanyak 19 program strategis diluncurkan untuk menyentuh langsung akar persoalan.

​”Fokus kita adalah Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Tapi kita sadar, Papua memiliki tantangan geografis yang luar biasa,” ujar Ika. Ia menyoroti pentingnya Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk menjangkau masyarakat di pesisir, pegunungan, hingga rawa-rawa seperti di Asmat dan Mappi.

​Di sektor pendidikan, Bappenas secara resmi mengadopsi model “Sekolah Sepanjang Hari” ke dalam rencana aksi nasional. Model ini, yang sebelumnya merupakan inovasi lokal di Papua Barat Daya, kini dijadikan standar nasional untuk daerah dengan karakteristik serupa melalui pengembangan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka.

​Tanah Ulayat: Fondasi, Bukan Penghambat

​Satu poin krusial dalam paparan Ika adalah pengakuan terhadap jati diri lokal. Bappenas memposisikan Tanah Adat, Ulayat, dan Kebudayaan sebagai “Kondisi Perlu” atau prasyarat utama pembangunan.

​”Masyarakat hukum adat adalah aktor penting. Kita tidak bisa bicara produktivitas ekonomi tanpa menghormati harmoni sosial dan hak ulayat. Budaya inilah yang akan mewarnai wajah pembangunan Papua ke depan,” jelasnya.

​Bappenas menargetkan indikator yang ambisius: prevalensi stunting harus mencapai nol persen dan eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota. Ukuran keberhasilan Papua Produktif pun digeser pada penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan dan penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.

​SIPP: ‘Mata’ Digital untuk Transparansi Otsus

​Menjawab kekhawatiran mengenai penyimpangan dana, Ika memperkenalkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPP). Sistem ini akan menjadi tulang punggung dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan di tingkat distrik hingga evaluasi di pusat.

​”Melalui Musrenbang Otsus, usulan harus lahir dari bawah. Berita acara dari forum ini yang menjadi dasar pengusulan anggaran. SIPP akan memastikan data sosial ekonomi digunakan secara presisi untuk menentukan siapa yang menerima bantuan dan di mana lokasi intervensinya,” kata Ika.

​Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam Lampiran RAPP, pemerintah daerah kini memiliki panduan pasti mengenai mana program yang didanai APBN pusat dan mana yang menggunakan dana Otsus 1% maupun 1,25%.

​Menuju Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

​Ika menutup paparannya dengan menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi, bukan sekadar proyek fisik. Dari pariwisata rintisan hingga swasembada pangan, setiap wilayah telah dipetakan potensi unggulannya.

​”Pembangunan Papua harus berkelanjutan. Kita harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kapasitas ASN kita. Inilah cara kita memastikan bahwa perencanaan hari ini benar-benar menjamin masa depan generasi Papua yang lebih baik,” pungkasnya.

​Paparan Bappenas ini memberikan harapan baru bahwa sinkronisasi antara kebijakan Jakarta dan aspirasi di kampung-kampung Papua kini memiliki jembatan yang lebih kokoh dan transparan.(abe)

Admin

Related Posts

Pemprov Papua Barat Lepas 209 Peserta Ziarah Keagamaan 2026

Manokwari, Tudepoint(24/9/2026) – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., secara resmi melepas 209 peserta Ziarah Keagamaan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 di Manokwari, Kamis (24/9/2026). Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat…

PTUN Jayapura Tolak Gugatan Jalan 135 Kilometer Wanam–Muting di Merauke

Jayapura, Tudepoint(19/9/2026) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan lima warga terkait penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke mengenai kelayakan lingkungan hidup pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pemprov Papua Barat Lepas 209 Peserta Ziarah Keagamaan 2026

  • By
  • September 24, 2026
  • 6 views
Pemprov Papua Barat Lepas 209 Peserta Ziarah Keagamaan 2026

Tanah Papua, Lumbung Atlet dan Seniman yang Belum Membangun Lumbungnya

  • By
  • September 21, 2026
  • 22 views
Tanah Papua, Lumbung Atlet dan Seniman yang Belum Membangun Lumbungnya

PTUN Jayapura Tolak Gugatan Jalan 135 Kilometer Wanam–Muting di Merauke

  • By
  • September 19, 2026
  • 10 views
PTUN Jayapura Tolak Gugatan Jalan 135 Kilometer Wanam–Muting di Merauke

Kuliah Tamu FMIPA UNIPA : Membaca Peradaban Papua dari Gen, Pangan dan Mikrobiota Usus

  • By
  • September 17, 2026
  • 39 views
Kuliah Tamu FMIPA UNIPA : Membaca Peradaban Papua dari Gen, Pangan dan Mikrobiota Usus

Peluncuran HONAI, Pdt. Andrikus Mofu: Ini Rumah Kita Perjuangkan Kemanusiaan

  • By
  • September 15, 2026
  • 31 views
Peluncuran HONAI, Pdt. Andrikus Mofu: Ini Rumah Kita Perjuangkan Kemanusiaan

Lis Tabuni Ajak Warga Papua Tengah Rawat Persatuan di Tengah Keberagaman

  • By
  • September 14, 2026
  • 13 views
Lis Tabuni Ajak Warga Papua Tengah Rawat Persatuan di Tengah Keberagaman