TIMIKA (11/5/2026)  – Di tengah dinamika keterbatasan fiskal nasional, Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan di Tanah Papua melalui skema pendanaan asimetris. Dalam forum koordinasi bersama para Gubernur se-Tanah Papua,yang diselenggarakan di Timika, Senin(11/5/2026), Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Kemenkeu, Jaka Sucipto, memaparkan arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 yang menitikberatkan pada efektivitas belanja masyarakat.

​Jaka Sucipto mengungkapkan bahwa meskipun secara nominal pagu TKD nasional tahun 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp693 triliun—turun dari angka Rp900 triliun pada tahun sebelumnya—hal ini tidak serta-merta mengurangi intervensi pemerintah bagi masyarakat bawah.

​”Persoalannya bukan pada siapa yang mengelola anggaran, apakah pusat atau daerah. Fokus kita adalah bagaimana belanja sebesar Rp1.300 triliun yang dialokasikan langsung untuk rakyat dapat memperkuat daya beli, memperbaiki layanan publik, dan menjaga stabilitas harga,” tegas Jaka.

​Salah satu poin krusial yang disoroti adalah peran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Sejak tahun 2002 hingga 2026, total akumulasi dana khusus ini telah menembus angka Rp200 triliun. Dengan kenaikan tarif menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, Papua memiliki keistimewaan fiskal yang tidak dimiliki mayoritas daerah lain di Indonesia.

​Namun, Jaka tidak menampik tantangan besar yang masih membayangi, mulai dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran, hingga kendala geografis yang ekstrem. Dana asimetris ini diharapkan menjadi penggerak utama untuk menjawab isu-isu makro tersebut.

​”Kita memiliki sumber pendanaan asimetris yang kuat. Ini harus menjadi faktor pendorong untuk menjawab tantangan layanan publik dan kemiskinan di Papua,” tambahnya.

​Tambahan Dana Otsus dan Dukungan DOB

​Menanggapi aspirasi para kepala daerah, Jaka mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan sedang memproses Tambahan Dana Otsus 2026. Kebijakan ini ditujukan khusus bagi daerah-daerah yang mengalami penurunan alokasi dibandingkan tahun sebelumnya, serta untuk menyokong Daerah Otonom Baru (DOB) dalam membangun sarana dan prasarana pemerintahan.

​”Saat ini sedang dalam proses review APIP dan penerbitan KMK. Penyalurannya direncanakan dalam dua tahap, masing-masing 50 persen,” jelasnya.

​Di sisi lain, Jaka mengingatkan para kepala daerah untuk mulai serius menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penguatan PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan memperluas basis data dan digitalisasi pemungutan.

​”Kuncinya adalah penguatan basis data dan digitalisasi. Kita harus tahu mana potensi yang belum dipungut,” ujarnya.

​Menutup paparannya, Jaka memberikan apresiasi atas postur APBD di wilayah Papua yang dinilai cukup sehat. Mayoritas daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas mandat 20 persen. Selain itu, belanja pegawai yang rata-rata berada di angka 31,4 persen menunjukkan bahwa anggaran daerah tidak habis hanya untuk birokrasi, melainkan masih tersedia ruang untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

​Dengan sinergi antara belanja pusat dan daerah, pemerintah optimistis bahwa tahun 2026 akan menjadi pijakan kuat bagi Tanah Papua untuk keluar dari belenggu ketertinggalan dan mewujudkan SDM yang unggul di mata global.

Jaka Sucipto menjadi pembicara ketiga dari Sesi Panel 1 dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP.(abe)