TIMIKA(11/5/2026)  — Enam gubernur di Tanah Papua menandatangani “Kesepakatan Timika” dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika, Senin (11/5/2026). Kesepakatan itu menegaskan komitmen bersama memperkuat kolaborasi pembangunan lintas provinsi menuju Papua yang maju, inklusif, dan berkelanjutan berbasis otonomi khusus.

Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan diwakili, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo diwakili, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo diwakili, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa Tanah Papua merupakan satu kesatuan wilayah pembangunan yang saling terkait dan saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Forum tersebut menghasilkan 12 poin kesepakatan strategis. Salah satunya adalah komitmen mendukung agenda nasional Asta Cita dan keberlanjutan berbagai program strategis pemerintah di Papua sejak 2024, seperti pembangunan Trans Papua, Tol Udara, program BBM Satu Harga, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan kawasan industri di sejumlah wilayah Papua.

Para gubernur juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan infrastruktur pendukung di daerah otonom baru paling lambat tahun 2028 guna memperkuat pelayanan publik.

Selain itu, forum menyepakati pentingnya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua melalui revisi Undang-Undang Otsus Papua dan pembentukan tim task force tata kelola dana otsus di setiap daerah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

Kesepakatan tersebut juga menekankan percepatan implementasi program “Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif” melalui berbagai program pembangunan prioritas. Para kepala daerah berkomitmen mengawal penggunaan tambahan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 sesuai arahan Presiden.

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, enam gubernur mendorong terwujudnya provinsi-provinsi di Tanah Papua sebagai “Provinsi Olahraga” melalui dukungan regulasi berupa Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden guna membangun generasi muda Papua sejak usia dini hingga tingkat prestasi.

Forum itu juga menyepakati penguatan kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melalui pembentukan sekretariat bersama lintas provinsi dan penunjukan sekretaris daerah masing-masing provinsi sebagai penghubung asosiasi.

Dalam poin lain, asosiasi kepala daerah sepakat membangun sinergi dengan Majelis Rakyat Papua, DPR Provinsi, BP3OKP, dan Komite Eksekutif untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. Mereka juga mendorong optimalisasi Program Prioritas Strategis Bersama yang fokus pada pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan OAP, jaminan kesehatan OAP, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan itu adalah komitmen bahwa kekayaan alam Papua harus menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Papua melalui satu kesatuan ekonomi dan fiskal. Para gubernur mendorong mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil sumber daya alam secara adil antarprovinsi di Tanah Papua dengan semangat “satu untuk enam, enam untuk satu”.

Kesepakatan Timika juga menetapkan bahwa forum koordinasi kepala daerah se-Tanah Papua akan dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan strategis pembangunan Papua. (abe)