TIMIKA(11/5/2026)  – Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal dan birokrasi pemerintah pusat dalam Pleno Sesi Pertama Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2026 di Timika, Senin (11/5/2026).

​Dalam pernyataannya yang lugas, Nawipa Nawipa yang juga sebagai Gubernur Papua Tengah ini membeberkan realita pahit mengenai penurunan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) di tengah tantangan geografis Papua yang ekstrem, serta mekanisme transfer anggaran yang dinilai “menjebak” kepala daerah di hadapan hukum.

​Nawipa mengungkapkan data mengkhawatirkan mengenai penurunan alokasi dana untuk provinsi-provinsi di Papua. Ia menyoroti Provinsi Papua Tengah yang mengalami penurunan anggaran hingga Rp567 miliar di tahun 2026, serta Papua Barat yang terpangkas Rp476 miliar.

​”Kalau di daerah Pegunungan dan Papua Tengah yang penduduknya 95-98% adalah Orang Asli Papua (OAP) anggarannya dipotong, maka Otsus secara sistematis divonis gagal oleh sistem anggaran sendiri,” tegas Nawipa di hadapan peserta pleno.

​Ia mengibaratkan kondisi Papua saat ini seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. “Sudah jatuh, baru ditaruh (beban) lagi satu kali sampai tidak bisa bergerak. Rakyat tidak mau tahu urusan Jakarta, mereka hanya tahu menagih janji ke Gubernur dan Bupati yang mereka pilih,” tambahnya.

​Jebakan SiLPA dan Ancaman Hukum

​Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pola transfer Dana Otsus yang seringkali baru dilakukan di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Hal ini dinilai menciptakan risiko tinggi bagi aparatur daerah.

​”Transfer baru masuk bulan Juli atau Agustus, lalu kita disuruh buat cepat-cepat semua. Kalau kita buat cepat (tanpa administrasi matang), polisi dan jaksa masuk, kita bahaya! Tapi kalau tidak habis, jadi SiLPA, dan menurut PMK 33, SiLPA itu dikunci hanya untuk hal tertentu. Mau bangun jalan, ekonomi, kesehatan jadi tidak bisa. Ini daerah komplit masalahnya, Pak,” cecar Nawipa.

​Ia menuntut agar indikator keberhasilan Otsus dievaluasi secara jujur. Menurutnya, mustahil mengharapkan kesuksesan pembangunan jika instrumen utamanya—yaitu anggaran—datang terlambat dan dibatasi oleh aturan birokrasi yang kaku.

​Solusi Berbasis Realita: SSH dan Peran Gereja

​Nawipa juga memberikan usul konkret terkait program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah pusat mentransformasi program MBG itu melalui program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang dicanangkan pemerintah daerah di Papua.

​”Di Jawa satu sekolah bisa 3.000 orang, di Papua satu sekolah di kampung-kampung ada yang cuma 20 atau paling banyak 100 orang. Dan kami usul program MBG melalui SSH  ini dikelola oleh Gereja, Masjid, dan lembaga masyarakat agar bisa menjangkau pelosok yang tidak tersentuh standar birokrasi biasa,” jelasnya.

​Menutup pernyataannya, mantan Bupati Paniai ini mendesak agar pemerintah pusat berhenti menggunakan “Standar Jawa” dalam membangun Papua. Ia meminta kepastian angka dan tanggal transfer anggaran agar pembangunan tidak hanya terjadi di atas kertas.

​”Kami tidak punya banyak pengalaman seperti orang-orang di Jakarta, tapi kami melihat realita penderitaan rakyat dari udara ke darat. Kita harus melakukan langkah strategis sekarang, atau sepuluh tahun lagi kita hanya akan bicara tentang kegagalan yang sama,” tutupnya.(abe)