JAYAPURA(20/5/2026) –  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih (UNCEN) bersama Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) se-Jayapura menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Aula FKM UNCEN, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pemutaran film, tetapi juga berkembang menjadi forum diskusi dan kritik terhadap kebijakan negara di Papua, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak pada tanah adat, hutan, dan kehidupan masyarakat asli Papua.

Film dokumenter Pesta Babi menyoroti ekspansi proyek-proyek PSN di Merauke dan sejumlah wilayah Papua yang disebut berdampak pada kerusakan ekosistem hutan serta mengancam ruang hidup masyarakat adat. Film itu juga menyinggung keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan proyek-proyek investasi yang mendapat penolakan dari sebagian warga.

Ketua BEM FKM UNCEN, Yoti Loho, menilai negara belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua. Menurutnya, simbol negara yang seharusnya melindungi rakyat justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh sebagian masyarakat.

“Kami sebenarnya percaya merah putih sebagai lambang negara kami. Tetapi ketika merah putih itu sendiri datang mengancam kami, maka hanya ada satu kata: pisah,” ujar Yoti dalam diskusi usai pemutaran film.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UNCEN, Yuluku Wasiangen, mengatakan kehadiran PSN di Papua lebih banyak menimbulkan kekhawatiran dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat adat. Ia menilai proyek-proyek tersebut berjalan tanpa persetujuan penuh dari pemilik hak ulayat.

“Ini sangat buruk untuk orang Papua. Tidak ada keuntungan yang benar-benar dirasakan masyarakat adat. PSN masuk tanpa izin masyarakat adat dan dibawa dengan pendekatan keamanan serta ancaman,” kata Yuluku.

Wakil Presiden Mahasiswa UNCEN, Frengky Kabak, juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Papua. Ia menilai pembangunan yang dipaksakan dapat berdampak pada hilangnya identitas dan ruang hidup masyarakat adat Papua.

“Kalau kita diam dan tidak melawan, maka besok kita akan punah. Karena itu hanya ada satu kata: lawan,” tegas Frengky.

Diskusi dalam kegiatan nobar tersebut memperlihatkan meningkatnya keresahan sebagian mahasiswa Papua terhadap proyek-proyek pembangunan berskala besar yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan hak masyarakat adat dan pendekatan kemanusiaan di Tanah Papua. (Elwen)