Admin
Manokwari, Tudepoint(27/9/2026) — Seorang ibu datang dari kampung bersama empat anaknya untuk menukar tomat dengan mi instan. Kisah yang beredar melalui video TikTok itu menjadi salah satu pembuka materi Ahmad Arif bertajuk “Keragaman Sumber dan Budaya Pangan: Kekuatan Gizi Papua”, yang disiapkan untuk kegiatan di Manokwari pada 17 September 2026.
Adegan tersebut menyimpan pertanyaan yang lebih besar daripada pilihan makanan satu keluarga: mengapa hasil kebun ditukar dengan pangan kemasan, dan bagaimana sebuah wilayah yang memiliki banyak sumber pangan justru dapat bergantung pada pasokan dari luar?
Dalam materinya, Ahmad menyebut kemungkinan adanya gastrokolonialisme—peminggiran cara masyarakat menghasilkan dan mengonsumsi pangan sendiri ketika selera, pasar, serta kebijakan semakin mengutamakan jenis pangan tertentu. Ia mengajak audiens melihat persoalan gizi bukan semata sebagai urusan apa yang diletakkan di piring, melainkan juga siapa yang masih dapat mengakses kebun, hutan, dan sumber pangan di sekitarnya.
Ketergantungan yang semakin mahal
Perubahan pola konsumsi menjadi salah satu titik perhatian Ahmad. Materinya menunjukkan bahwa beras dan gandum semakin dominan dalam pangan pokok masyarakat Indonesia, sementara aneka umbi dan jagung kehilangan porsi. Ketika pasokan terpusat pada sedikit komoditas, daerah yang bergantung pada pengiriman dari luar menghadapi risiko lebih besar saat harga atau distribusi terganggu.
Papua Barat menjadi contoh yang ia angkat. Materi tersebut mencantumkan nilai Indeks Ketahanan Pangan provinsi sebesar 56,33, di bawah angka nasional 73,0. Ahmad juga mengutip pernyataan bahwa sekitar 80 persen beras yang dikonsumsi masyarakat Papua Barat berasal dari luar daerah. Angka-angka itu perlu dibaca sesuai waktu dan sumber asalnya, tetapi persoalan yang ditunjukkannya jelas: pilihan pangan yang makin seragam dapat menambah beban wilayah yang harus mendatangkan bahan makanan dari jauh.
Beban itu tidak hanya berupa harga beras. Ahmad menyoroti pengeluaran untuk pangan instan dan makanan tinggi gula, garam, serta lemak, bersamaan dengan rendahnya konsumsi buah, sayur, dan sumber protein. Seseorang bisa memperoleh cukup kalori, tetapi tetap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.
Ahmad mengatakan, persoalan gizi digambarkan berlapis: stunting, anemia dan kekurangan zat gizi mikro terjadi di tengah meningkatnya kelebihan berat badan. Karena itu, memperbanyak satu jenis pangan pokok saja tidak otomatis memperbaiki mutu makanan keluarga.
Dari tanah hingga meja makan
Hubungan antara akses terhadap tanah dan kualitas pangan paling tajam terlihat dalam contoh yang diajukan Ahmad dari Merauke. Ia mengkritik pendekatan pembangunan pangan berskala besar yang, menurut materinya, mengabaikan sistem pangan masyarakat Marind-Anim.
Materi tersebut menyebut pembukaan hutan dan perubahan penguasaan lahan telah membatasi akses sebagian warga terhadap tempat berburu, meramu, dan memperoleh pangan. Di Kampung Zanegi, Ahmad mengaitkan hilangnya akses itu dengan meningkatnya kerentanan ekonomi dan gizi. Ia juga mengutip kesaksian tentang keluarga yang dahulu menyimpan daging buruan untuk dimakan, tetapi kemudian menjualnya agar memperoleh uang untuk membeli beras dan mi.
Itu merupakan paparan dan penilaian yang disampaikan dalam materi Ahmad. Klaim khusus mengenai dampak proyek, keadaan gizi, dan kematian anak di Zanegi memerlukan pelaporan lapangan serta tanggapan pihak terkait sebelum dinyatakan sebagai temuan yang telah terverifikasi secara independen.
Meski demikian, contoh tersebut memperlihatkan mengapa pembicaraan tentang pangan tidak dapat dilepaskan dari hak masyarakat atas ruang hidupnya. Bila hutan, kebun, atau perairan yang menjadi sumber makan semakin sulit diakses, anjuran untuk kembali mengonsumsi pangan lokal saja tidak cukup.
Pangan lokal mengikuti alam dan budaya
Ahmad mengingatkan bahwa keragaman pangan Nusantara terbentuk dari hubungan panjang antara manusia dan lingkungannya. Dalam pemetaan yang ia tampilkan, sagu menonjol di sejumlah wilayah pesisir Papua, sedangkan budidaya umbi-umbian memiliki tempat penting di dataran tinggi. Cara memperoleh, mengolah, dan menyajikan makanan berbeda menurut ekologi serta sejarah masyarakatnya.
Karena itu, pangan lokal tidak harus berarti tanaman yang asal biologisnya dari Indonesia. Merujuk pengertian dalam Undang-Undang Pangan, Ahmad menekankan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi sesuai potensi sumber daya, budaya, serta kearifan masyarakat setempat. Tanaman yang dahulu datang dari luar pun dapat menjadi bagian dari identitas kuliner daerah setelah lama dibudidayakan dan diolah oleh masyarakat.
Pengertian ini membuka ruang bagi kebijakan pangan yang lebih dekat dengan kenyataan di kampung. Pertanyaannya bukan sekadar apakah suatu wilayah menghasilkan beras, melainkan pangan apa yang dapat ditanam atau diperoleh secara berkelanjutan, disukai masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka.
Sebagai pembanding, Ahmad mengangkat praktik masyarakat Boti di Pulau Timor. Dalam paparannya, keberagaman tanaman, penyimpanan benih, peran perempuan, serta keterkaitan aturan budaya dengan cara bertani membantu masyarakat menjaga persediaan pangan. Contoh itu tidak dapat disalin begitu saja ke Papua, tetapi menunjukkan bahwa pengetahuan setempat bisa menjadi dasar untuk memperkuat sistem pangan.
Mengubah ukuran keberhasilan
Materi Ahmad menawarkan arah perubahan: diversifikasi pangan, perbaikan pola makan, dan penguatan sistem pangan berbasis sumber daya lokal. Ia juga menyinggung peluang memasukkan pangan lokal ke dalam program Makan Bergizi Gratis. Agar berhasil, langkah itu menuntut lebih dari penggantian nasi dengan sagu atau umbi dalam menu. Produksi, pengolahan, pasokan, penerimaan anak, dan kandungan gizi seluruh hidangan perlu diperhitungkan bersama.
Di Papua, upaya tersebut juga menuntut perlindungan akses masyarakat terhadap lahan dan sumber pangan, dukungan bagi penghasil pangan setempat, serta ruang bagi pengetahuan memasak yang diwariskan antargenerasi. Tanpa itu, kekayaan hayati dapat tetap hadir di sekitar kampung, sementara makanan keluarga semakin bergantung pada barang yang datang dari luar.
Pesan utama paparan Ahmad sederhana, tetapi konsekuensinya luas: ukuran keberhasilan pangan tidak cukup berhenti pada tersedianya beras. Masyarakat perlu dapat memperoleh makanan yang beragam, bergizi, sesuai dengan lingkungannya, dan tetap berada dalam jangkauan mereka.*
(abe)
