Jayapura(14/11/2024) – Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) menyampaikan kritik terhadap pihak kampus yang dinilai belum menyediakan fasilitas layak untuk menunjang kebutuhan perkuliahan mahasiswa.

Maksi You, Gubernur Fakultas Teknik Ilmu Kebumian USTJ, menilai bahwa fasilitas kampus masih sangat terbatas. “Fasilitas dasar seperti toilet umum kurang memadai, dan di Fakultas Teknik, kami kekurangan laboratorium serta ruang komputer yang diperlukan untuk praktik mahasiswa. Harapannya, dosen-dosen, Wakil Rektor III, dan Rektor bisa memperhatikan serta menyediakan fasilitas yang masih kurang ini,” ujar Maksi.

Maksi juga berharap sebelum lulus dari kampus ini, pihak kampus dapat memperhatikan dan merespons kebutuhan fasilitas yang masih belum terpenuhi.

Frengky Edoway, seorang aktivis mahasiswa USTJ, juga mengungkapkan ketidakpuasan serupa. Ia menilai bahwa kampus tidak memberikan fasilitas yang sebanding dengan besarnya SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa. “Mahasiswa dari angkatan 2020-2022 membayar SPP sebesar Rp3.700.000, sementara angkatan 2023-2024 membayar Rp4.000.000 per semester. Namun, fasilitas dasar seperti WC umum dan jaringan Wi-Fi masih belum disediakan oleh pihak kampus,” ungkap Edoway.

Edoway juga menyoroti aksi protes yang telah dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2022 dan 2023 untuk menuntut peningkatan fasilitas kampus, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak kampus. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian dari pihak kampus terhadap perkembangan mahasiswa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Edoway mengungkapkan bahwa lima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas dan enam belas Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) hingga kini belum memiliki sekretariat yang layak untuk menjalankan kegiatan organisasi kampus. Menurutnya, hal ini merupakan upaya pihak kampus untuk membungkam kegiatan organisasi mahasiswa.

Ia berharap pihak kampus segera memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. “Jika hak-hak mahasiswa tidak diperhatikan, akan ada pembatasan penerimaan mahasiswa baru tahun depan,” pungkas Edoway. (Linus)

  • Related Posts

    Manokwari (20/5/2026)  — Tim peneliti dari MOCHTAR RIADY INSTITUTE FOR NANOTECHNOLOGY (MRIN) mempresentasikan rencana penelitian bertajuk “Pemetaan Dampak Migrasi Biologis dan Budaya Papua ke Daerah Wallacea” di Manokwari, Rabu(20/5/2026). Presentasi…

    MANOKWARI (20/5/2026)  — Tim peneliti dari Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) melakukan pertemuan dengan pimpinan Universitas Papua ( UNIPA ) di Rektorat UNIPA, Manokwari, Rabu (20/5/2026), guna membahas rencana…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    HAM DAN KEAMANAN

    Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

    • Juli 4, 2026
    • 38 views
    Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

    PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

    • Juli 4, 2026
    • 40 views
    PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

    Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

    • Juli 3, 2026
    • 33 views
    Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

    Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

    • Mei 15, 2026
    • 84 views
    Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

    Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

    • Mei 13, 2026
    • 54 views
    Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

    Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

    • Mei 13, 2026
    • 114 views
    Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua