Jayapura (20/12025) – Pada Sabtu, 1 Desember 2018, suara tembakan memecah langit Yigi, Kabupaten Nduga. Masyarakat berhamburan, meninggalkan rumah dan kebun, menuju hutan-hutan gelap yang selama ini hanya dihuni cerita para leluhur. Sebagian tinggal di goa-goa. Sebagian lainnya menempuh perjalanan panjang menuju kota-kota yang terasa asing: Lanny Jaya, Kenyam, Timika, Wamena, Jayapura.

Di rumah-rumah kecil yang disewa seadanya—satu bangunan menampung lima hingga enam kepala keluarga—mereka bertahan hidup.

“Mereka tidak baik-baik saja… Banyak mengalami kematian,” ujar Yarti Gwijangge, pada sesi diskusi yang membahas tentang Pengungsi dalam kegiatan Festival Literasi dan Resiliensi di aula salah satu Gereja Katolik di Waena, Kota Jayapura, Kamis(20/11/2025).

Yarti yang juga merupakan perempuan pengungsi internal yang kini menetap di Wamena, mengatakan, di pengungsian yang sempit itu, akses terhadap kehidupan paling dasar pun nyaris hilang: makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Yarti dan sejumlah relawan perlahan membangun jejaring bantuan. Salah satunya dengan STT Walter Post Jayapura, yang ikut mengirim pakaian layak pakai, bahan pangan, dan alat tulis.

Pada pertengahan 2019, Yarti membuka sekolah kecil di rumahnya.

“Saya bagi ruangan depan jadi kelas-kelas. Kita tidur di tempat yang sama. Tapi siang adalah waktu belajar. Niat saya agar anak-anak tidak ketinggalan pendidikan,” tuturnya.

Namun hidup tidak berhenti memukul. Di tengah konflik yang terus berkecamuk, longsor menewaskan 23 orang pengungsi.

“Keluarga sekarang masih berduka. Masih menangis,” ujarnya lirih.

Bayang-Bayang yang Sama di Maybrat

Lima tahun setelah Nduga, konflik bersenjata kembali pecah—kali ini di Kabupaten Maybrat. Sejak 2023, pasukan berseragam hijau bermunculan di ruang-ruang publik. Gedung sekolah dijadikan pos militer. Rumah warga disatroni. Kebun-kebun dijaga seolah milik mereka.

“Kalau kita jalan ke kebun, militer pasti tanya kita bikin apa. Kami hidup dalam teror,” kata Lamberti Faan, perempuan pengungsi internal dari Maybrat yang kini tinggal sementara di Sorong.

Seperti di Nduga, warga terpaksa meninggalkan kampung. Tinggal di hutan, atau berdesakan di kota. Namun kota bukan tempat yang ramah. Tanpa tanah untuk berkebun, sebagian hanya bisa menitip jual hasil kebun orang lain.

“Nanti bagi hasil,” kata Lami,panggilan akrab Lamberti Faan, menunjukkan bagaimana resiliensi bekerja dalam kondisi paling sulit.

Masalah kesehatan bahkan lebih kejam. Jarak dari fasilitas kesehatan membuat banyak pengungsi gagal melanjutkan pengobatan. Mereka yang tinggal di kota pun tidak lebih baik nasibnya. Tanpa BPJS, biaya rumah sakit tak terjangkau.

“Antara Oktober–November ini ada tujuh atau delapan orang meninggal, berturut-turut,” kata Lami. “Banyak karena sakit yang sama, asam lambung atau kanker payudara.”

Perempuan Menjadi Tembok Pertahanan

Teror yang berulang melahirkan keberanian baru. Lami—bersama perempuan lain—mendirikan komunitas Perempuan Seberang Jalan. Sebuah ruang untuk memaknai ulang peran perempuan di tengah konflik.

“Perempuan yang cari kayu bakar, cari sayur. Perempuan jadi pagar melindungi suami, anak-anak, saudara laki-laki,” katanya. Laki-laki sering diburu aparat. Perempuan menjadi benteng terakhir keluarga.

Di komunitas itu, Lami belajar satu hal: resiliensi bukan sekadar bertahan hidup, tetapi bertahan sebagai manusia.

Namun resiliensi juga lahir dari kekecewaan. Kepada Komnas HAM yang datang, mencatat, lalu menyimpulkan bahwa pengungsi telah kembali ke kampung—padahal tidak. Kepada gereja yang sunyi melihat pos militer berdiri di gedung sekolah milik yayasan Katolik.

“Institusi besar datang, tapi tidak bawa perubahan,” kata Lami.

Meminta Negara Mundur, Agar Warga Bisa Hidup

Eneko Bahabol, bagian dari organisasi Iwatali yang bekerja bersama Human Rights Monitor, merumuskan tiga rekomendasi untuk penyelesaian konflik.

Pertama, negara harus menarik pasukan dari wilayah sipil. Militer tidak punya kepentingan di kampung-kampung—tugas mereka menjaga perbatasan, bukan ruang hidup warga.

Kedua, negara wajib membuka akses kesehatan dan peliputan media. Jumlah pengungsi kini mencapai 103.218 orang dari sepuluh wilayah: Yahukimo, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Lanny Jaya, Paniai, Yalimo, Maybrat, Puncak, Pegunungan Bintang, dan Nduga.

Ketiga, dialog damai antara ULMWP–TPNPB dan negara, dengan mediator netral.

“Konflik ini tidak selesai kalau negara tidak membuka diri,” tegas Eneko.

Instrumen Hukum dan Keterlibatan Internasional

Di antara suara-suara yang menyerukan penyelesaian konflik, Novita Opki, staf advokasi Tong Pu Ruang Aman (TPRA), menambahkan pijakan yang jarang disentuh: peran hukum internasional.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional—termasuk Konvensi Jenewa—yang sebenarnya dapat menjadi pintu akuntabilitas.

“Negara bisa dituntut. Instrumen hukum bisa jadi alat perlawanan balik,” katanya.

Namun bagi Novita, penggunaan instrumen hukum tidak boleh berhenti pada ruang-ruang advokat. “Ini harus dirawat sebagai perjuangan kolektif,” ujarnya. Tanpa dorongan masyarakat sipil, tekanan publik, dan pendampingan bagi korban, hukum akan kembali menjadi teks yang dingin di atas kertas.

Ketika Tanah Adat Menjadi Medan Perebutan Baru

Konflik di Tanah Papua tidak selalu hadir lewat tembakan. Di bagian selatan, di Merauke, pendudukan berlangsung lebih halus—melalui regulasi dan klaim legal.

Menurut laporan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, era pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan rezim perang, diperkuat oleh dominasi militer dalam kabinet: 23 purnawirawan dan 1 militer aktif—jumlah tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Rezim ini mendeklarasikan perang dan kegentingan,” kata Sutami Amin dari Yayasan Pusaka.

Keterlibatan militer dilegitimasi melalui tiga pintu: regulasi (Inpres, Keppres), instruksi lisan presiden, dan MoU/PKS dengan pemerintah daerah atau universitas.

Melihat pola tersebut, Sutami meyakini satu bentuk resiliensi yang masih efektif: pemalangan adat.

“Perebutan atas tanah harus dilawan di atas tanah itu sendiri.”

Salib Suci dan Perlawanan Awyu

Hendrikus Franky Woro, perwakilan komunitas adat Awyu, merasakan pahitnya jalur hukum. Gugatan mereka terhadap PT Indo Asiana Lestari ditolak PTUN dan Mahkamah Konstitusi.

Ia memberi perumpamaan: “Di kantor orang mau masuk di depan saja ada tulisan ‘tamu wajib lapor’, tapi ini mereka tidak seperti itu!”

Meski kalah, Franky tidak menyerah. Sejak 2016, mereka memasang palang adat dan salib suci—simbol gabungan kekuatan adat dan agama—untuk menghentikan alat berat perusahaan.

Kini, lebih dari 1.600 salib telah berdiri.

“Saya jujur tidak percaya negara. Undang-undang di kertas kedengarannya enak, tapi implementasinya tidak ada,” katanya.

Di Balik Semua Itu: Resiliensi yang Tak Pernah Padam

Dari Yigi hingga Maybrat, dari hutan-hutan Nduga hingga ruang-ruang sempit kota Sorong, satu hal tetap berdiri teguh: keberanian perempuan Papua. Mereka membuka sekolah di rumah pengungsian, membangun komunitas, memasak untuk keluarga, menyembunyikan suami dan saudara laki-laki, dan menyalakan kembali harapan yang hampir padam.

Mereka tahu negara sering tidak hadir. Gereja terkadang diam. Lembaga hukum sibuk mencatat tanpa mengubah realitas.

Namun perempuan-perempuan ini tidak diam. Dari mereka, kita belajar bahwa resiliensi bukan hanya kemampuan bertahan—tetapi kemampuan mempertahankan martabat.

Dan di tanah yang terus diguncang konflik, resiliensi itu adalah bentuk perlawanan paling sunyi, sekaligus paling kuat.(*)