Senator Lis Tabuni mendorong pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ke daerah hingga ke para petani.

Jayapura, Tudepoint (19/9/2025) – Para petani di Provinsi Papua mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan itu berdampak pada produktifitas tanaman, terutama pangan seperti padi, jagung, dan tebu. Laporan ini disampaikan Lis Tabuni, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komite 2 DPD RI dengan pihak PT Pupuk Indonesia (Persero), di Ruang Kutai, Gedung DPD RI, Selasa (16/9/2025).

Dalam DPD yang disiarkan langsung melalui platform akun YouTube DPD RI, Pemaparan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan produksi pupuk nasional sangat mencukupi kebutuhan pangan 2025. Data Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas produksi pupuk urea, NPK, hingga organik lebih besar dibanding kebutuhan yang dialokasikan untuk mendukung target produksi padi, jagung, dan tebu tahun depan.

Pada 2025, kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan sekitar 9,5 juta ton yang terdiri atas 4,6 juta ton urea, 4,4 juta ton NPK, dan 0,5 juta ton pupuk organik. Namun kemampuan produksi pupuk Indonesia jauh lebih besar: 9,4 juta ton urea, 4,6 juta ton NPK, dan 0,7 juta ton organik. Artinya, dari sisi kapasitas, Indonesia dipastikan aman.

Menanggapi itu, Lis Tabuni mengaku memperoleh pengakuan para tani yang justeru bertolak belakang dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa kelompok tani di Kabupaten Nabire, beberapa waktu lalu.

“Justeru warga petani di Papua Tengah mengaku sulit dapat pupuk. Ada pupuk, tapi kayaknya sedikit atau gimana, karena yang lain mau beli itu sudah tidak ada,” kata Lis, yang juga anggota Komite 2 DPD RI, kepada Redaksi Tudepoint, Jumat (19/9/2025).

Untuk memastikan keluhan petani terjawab, Lis Tabuni meminta penjelasan kepada PT Pupuk Indonesia dan pemerintah tentang mekanisme pendistribusian pupuk ke daerah, termasuk Papua Tengah.

“Karena, saat saya turun di Dapil, saya melihat atau menemukan banyak sekali keluhan dari petani di daerah saya tentang subsidi dari pupuk. Mereka susah sekali menemukan atau mendapatkan subsidi pupuk ini. Jadi itu sangat berpengaruh bagi mereka dalam bertani,” tanya Lis kepada Dirut PT Pupuk Indonesia. Pertanyaan ini tidak langsung dijawab.

Perbaikan

Namun, dalam pemaparan, Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia terus melakukan perbaikan-perbaikan. Para petani dapat mengakases pupuk bersubsidi selama mereka terdaftar dalam apliksi iPubers.

Rahmad mengatakan, “Kalau dulu, kami menjual kepada distributor terus putus. Kewenangan kami tidak bisa menelusur sampai titik serah,” katanya.

Namun, kini, melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Pupuk Indonesia diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan pupuk sampai di titik serah.

“Jadi Pupuk Indonesia dengan siapapun yang ditunjuk akan mengantar barangnya sampai ke titik serah. Dengan diberi gerai. Dengan perbaikan ini, di tahun 2025, tebusan pupuk ini jauh melampaui dari 3 tahun sebelumnya,” kata Rahmad.

Rahmad juga menjelaskan, petani dapat membeli pupuk bersubsidi di gerai dengan cukup menunjukkan KTP selama ia sudah terdaftar dalam aplikasi iPubers.

“Petani yang bisa menebus itu adalah petani yang sudah terdaftar menjadi bagian dari kelompok tani dan sudah terdaftar di iPubers. Termasuk petani yang di hutan, bisa mendapatkan pupuk sepanjang mereka terdaftar di iPubers,” ujarnya.

iPubers adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh petani. Dengan iPubers, petani tidak perlu lagi menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, cukup dengan KTP saja.

Pengawasan serius

Lis Tabuni berharap pemerintah dan pihak PT Pupuk Indonesia (Persero) meningkatkan upaya lebih serius dalam pengawasan pendistribusian pupuk, terutama pupuk bersubsidi hingga tiba ke para petani.

Lis menilai persoalan yang dihadapi para petani di Papua Tengah karena beberapa faktor.

Pertama, distribusi pupuk subsidi tidak merata. Jalur distribusi yang panjang dan keterbatasan infrastruktur membuat pupuk sering telat tiba di kios resmi, terutama di wilayah pedesaan.

Kedua, kuota subsidi sangat terbatas dan hanya diberikan kepada jenis pupuk tertentu. Petani yang tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya bisa lima hingga tujuh kali lipat lebih mahal.

“Selain itu, pengawasan distribusi di tingkat bawah masih lemah. Laporan warga bilang, tidak jarang kios resmi menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan terjadi penyelewengan pupuk subsidi ke sektor non-pertanian. Akibatnya, meskipun negara memiliki stok memadai, petani tetap merasakan kelangkaan dan kenaikan harga,” kata Lis.

Keluhan petani menunjukkan bahwa persoalan pupuk di Indonesia bukan sekadar soal produksi. Yang lebih mendesak adalah perbaikan tata kelola distribusi, pengawasan ketat terhadap alokasi subsidi, serta penyesuaian kuota sesuai kebutuhan riil petani di lapangan. Tanpa langkah itu, data surplus pupuk di tingkat nasional akan tetap bertolak belakang dengan kenyataan di sawah. (*)