Jakarta, (20/10/2025)  — Setahun berlalu sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik di bawah sorotan lampu dan janji besar tentang kesejahteraan rakyat. Namun di bawah sinar benderang istana, Amnesty International Indonesia justru melihat bayangan yang panjang dan kelam — bayangan erosi hak asasi manusia yang, kata mereka, “terparah sepanjang masa reformasi.”

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, berbicara dengan nada getir. “Sejak 20 Oktober 2024, tidak ada kemajuan berarti untuk hak asasi, baik kebebasan dari rasa takut maupun rasa kekurangan,” katanya, Senin (20/10/2025). “Sebaliknya, kebijakan yang melanggar hak asasi di masa lalu justru berlanjut — polanya sama, tanpa partisipasi aktif warga.”

Erosi di Tengah Derap Sepatu dan Gas Air Mata

Setahun ini, udara kota-kota besar Indonesia berkali-kali dipenuhi bau gas air mata. Amnesty mencatat 5.538 orang menjadi korban kekerasan aparat: 4.453 ditangkap, 744 mengalami kekerasan fisik, dan 341 lainnya dikejar water cannon di tengah jalan raya.

Demo menolak revisi UU TNI, tuntutan buruh pada Mei, hingga penolakan kenaikan tunjangan DPR pada Agustus — semuanya berakhir dengan tubuh-tubuh terguling di aspal dan suara mahasiswa yang terhenti di ujung pentungan.

Dua orang aktivis dilaporkan hilang, 12 ditahan dengan tuduhan penghasutan. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dijanjikan tak pernah lahir. “Komite Reformasi Polri pun menguap,” ujar Usman.

Presiden, bukannya menenangkan, justru melabeli para pengunjuk rasa sebagai “anarkis”, “makar”, bahkan “teroris”. Padahal, kata Amnesty, mereka hanyalah mahasiswa, pelajar, pegiat literasi, dan warga biasa — manusia yang seharusnya diperlakukan manusiawi.

Dari Jurnalis Papua hingga Anak SD di Riau

Erosi kebebasan juga menyentuh ruang paling sunyi: kebebasan beragama, berekspresi, dan hak hidup aman. Amnesty mencatat 268 serangan terhadap pembela HAM, jurnalis, dan pegiat adat. Termasuk di antaranya — bom molotov yang dilemparkan ke kantor media Jubi di Jayapura, 16 Oktober 2024. “Kasus itu menguap, padahal indikasinya melibatkan aparat militer,” tulis laporan itu.

Di Riau, seorang anak kelas dua SD meninggal dunia karena perundungan berlatar SARA. Di Cidahu, retret siswa kristiani dibubarkan paksa. Di Padang, ibadah anak-anak diganggu atas nama intoleransi.

Di sisi lain, vonis mati masih dijatuhkan — 56 terdakwa sepanjang tahun ini. “Padahal Presiden sudah menyatakan menolak hukuman mati. Tapi pengadilan tetap memutuskannya,” ujar Usman.

Makan Bergizi, Tapi Anak Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang pemerintah sebagai tonggak kesejahteraan anak, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi ribuan siswa. Amnesty mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia: 11.566 anak mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan dari program tersebut.

“Pendekatan pemerintah yang menilai keberhasilan MBG 99,99 persen sukses adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar setiap anak,” tegas Usman. “Satu anak yang menderita pun tidak boleh diabaikan atas nama mayoritas.”

Bumi yang Luka, dan Militer di Sawah

Amnesty juga menyoroti proyek-proyek strategis nasional yang menelan tanah, hutan, dan nyawa masyarakat adat. Dari tambang nikel di Halmahera hingga proyek pangan di Merauke, Papua — semuanya menyisakan luka panjang.

Kini, militer bukan hanya di barak, tapi juga di sawah, tambang, dan rapat-rapat birokrasi. Pasca revisi UU TNI, jumlah Kodam meningkat dari 15 menjadi 21 dan akan terus bertambah hingga 37 pada 2029. Salah satunya — Kodam XXIV/Mandala Trikora di Merauke.

“Militer kini bertani, berternak, bahkan memproduksi multivitamin. Padahal kita tidak dalam keadaan darurat militer,” ujar Usman. “Pemerintah membiarkan garis antara sipil dan militer kabur — dan itu berbahaya bagi HAM.”

Menuju Otoritarianisme Baru?

Amnesty menutup laporannya dengan peringatan keras: bahwa Indonesia kini sedang berjalan di tepi jurang otoritarianisme baru.

“Negara semakin pro-elite, populis, dan represif,” kata Usman Hamid. “Pemerintah membungkam suara warga yang kritis lewat pemolisian yang keras. Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan terperosok dalam otoritarianisme baru yang menindas hak-hak warga.”

Dari ruang istana hingga jalanan tempat pelajar berlari dikejar aparat, dari ladang adat yang dikuasai proyek nasional hingga ruang redaksi yang diserang bom molotov — potret setahun pemerintahan Prabowo–Gibran adalah kisah tentang rakyat yang perlahan kehilangan hak untuk bersuara.

Dan di tengah semua itu, suara Usman Hamid menggema lirih tapi tegas:
“Manusia, apa pun alasannya, berhak atas perlakuan manusiawi. Negara yang lupa akan hal itu, sedang kehilangan jiwanya sendiri.”