Solidaritas Mahasiswa Papua membacakan pernyataan sikap dalam aksi damai di Jayapura. Di antaranya tarik militer dan tolak investasi dari Papua, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/Elwen Wenda

Abepura, Jayapura | tudepoin.com – Solidaritas Mahasiswa Papua (Somapa) yang tergabung dalam Front Mahasiswa Yahukimo se- Indonesia melakukan aksi mimbar bebas dengan tema: “Papua Darurat Investasi dan Militer”, di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/01/2026).

Penanggung Jawab Aksi, Arius Siep mengatakan aksi mimbar bebas dilakukan serentak di beberapa kota, seperti Kota Jayapura (Papua), kemudian Yahukimo dan Wamena (Papua Pegunungan), dan Sorong (Papua Barat Daya), dengan tuntutan yang sama: tolak investasi dan tarik militer organik dan nonorganik.

“Kami solidaritas mahasiswa Papua Papua melakukan aksi mimbar bebas [sebagai] bentuk solidaritas kepada kawan-kawan kami di Yahukimo. Tuntutan kami yang kami ambil adalah tarik militerisme dan tolak investasi yang sedang masuk di Kabupaten Yahukimo,” kata Arius, usai demo damai yang dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang.

Arius menyebut perusahaan yang masuk dan beroperasi di Yahukimo adalah perusahaan tebu, kelapa sawit, dan juga perusahaan tambang yang diklaim “illegal”.

“Perusahaan yang kami dapatkan info [sedang beroperasi] adalah perusahaan tebu, perusahaan kelapa sawit, dan tambang ilegal yang hari ini beroperasi di kabupaten Yahukimo,” kata Arius.

Pemkab Yahukimo Dikecam

Massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar spanduk berisi foto-foto warga sipil korban kekerasan di wilayah konflik bersenjata pada aksi di Jayapura, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/elwen wenda

Massa aksi juga mengecam dan mengutuk keras pemerintah kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arius menuding Bupati Yahukimo Didimus Yahuli sebagai aktor pendropan militer dalam jumlah banyak.

Menurut Arius, kehadiran militer dalam jumlah banyak dan misi operasinya melawan kelompok sipil bersenjata atau Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) berdampak langsung pada keamanan masyarakat sipil, terutama orang asli Yahukimo.

Karenanya, Arius mendesak pemerintah kabuapaten Yahukimo segera menarik pasukan militer yang berlebihan keluar dari daerah tersebut.

“Kami mengancam keras juga kepada Didimus Yahuli pemerintah kabupaten Yahukimo yang hari ini menjadi aktor dimana pendoropan militer organik dan non organik yang terus menerus dikirimkan ke kabupaten Yahukimo. Kami mengutuk keras kepada Didimus Yahuli agar segera tarik militer organik dan nonorganik dan hentikan investasi di kabupaten Yahukimo,” ujar Arius.

130 Polisi

Sebanyak 130 anggota Polisi diturunkan untuk memastikan aksi berjalan lancar, Jayapura, Rabu (21/1/2026). – tudepoin/Elwen Wenda

Sementara itu, ratusan anggota polisi diturunkan untuk memastikan kelancaran aksi dan pengguna jalan bagi masyarakat kota Jayapura.

Kapolsek Abepura, AKP Yulianus Samberi menyebut sebanyak 130 personil diturunkankan untuk mengamankan massa aksi mimbar bebas.

“Kami dari kepolisian khususnya Polda, Polresta Jayapura kemudian dari Polsek Abepura personil yang diturunkan kurang lebih 130 orang untuk pengamanan hari ini,” kata AKP Yulianus Samberi.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan masyarakat berjalan aman dan kondusif terutama penguna jalan raya. Aksi tersebut dibatasi hingga pukul 12 siang.

“Terkait dengan jalannya [aksi mimbar bebas] berjalan aman dan kondusif sampe dengan saat ini. Terutama lalu lintas masyarakat masih berjalan dengan keadaan aman,” katanya.

Yulianus juga menyampaikan bahwa jumlah titik personil yang diturunkan ada di lima titik yang berbeda.

“Sepengetahuan kami anggota ini diplotin di lima titik di lingkaran Abe, Uncen bawah, kemudian ada juga di wilayah Heram baik di Expo maupun di Perumnas tiga. Itu titik yang dilakukan pengamanan oleh Polda dan Polresta Jayapura,” jelasnya. (tudepoin/Elwen Wenda)

 

Related Posts

Sorong(29/7/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama berbagai pemangku kepentingan menyepakati sepuluh langkah strategis sebagai tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) Forum Kolaborasi Multipihak…

Bahas penyusunan model pengelolaan bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua Sorong (28/7/2026)  – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat komitmen membangun tata kelola bersama Bentang…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HAM DAN KEAMANAN

Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

  • Juli 4, 2026
  • 38 views
Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

  • Juli 4, 2026
  • 40 views
PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

  • Juli 3, 2026
  • 33 views
Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

  • Mei 15, 2026
  • 83 views
Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

  • Mei 13, 2026
  • 54 views
Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

  • Mei 13, 2026
  • 114 views
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua