TIMIKA(11/5/2026)  – Anggota Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Pendeta Albert Yoku, menegaskan bahwa struktur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kini telah berada pada jalur yang paling strategis sepanjang sejarah Otonomi Khusus.

Hal itu dikatakannya dalam sesi pertama panel diskusi di kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Senin(11/5/2026). Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran BP3OKP bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan upaya “jemput bola” langsung dari Istana ke kampung-kampung di Tanah Papua.

​”Alur koordinasi kita sebenarnya sudah sangat bagus secara tata negara. Ketua Badan Pengarah adalah Wakil Presiden langsung, dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Ini adalah jalur ‘tol’ komunikasi yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Pendeta Albert Yoku.

​Pendeta Yoku menjelaskan adanya pembagian kerja yang sistematis untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak terputus di tengah jalan. BP3OKP yang tersebar di enam provinsi di Papua bertugas sebagai penyerap muatan lokal dan pendeteksi sumbatan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Komite Eksekutif di Jakarta berperan menjembatani komunikasi intensif dengan Kementerian dan Lembaga (K/L).

​”Kami berenam di daerah rutin bertemu dengan para Bupati untuk memetakan masalah, terutama mengenai ketidaksingkronan anggaran. Masukan-masukan inilah yang kami bawa ke Sekretariat Wakil Presiden sebagai materi rapat evaluasi nasional,” tambahnya.

​Terobosan Pengawasan: Usulkan Auditor Lokal Asli Papua

​Salah satu poin paling krusial yang diusulkan Pendeta Yoku adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas dana Otsus. Ia mendorong Kementerian Keuangan untuk melatih pemuda-pemudi Orang Asli Papua (OAP) menjadi auditor lokal yang bertugas mengawasi jalannya program hingga ke tingkat kampung.

​Menurutnya, pengawasan akan jauh lebih efektif jika dilakukan oleh mereka yang memahami medan dan merasakan langsung dampak pembangunan tersebut. “Kami usulkan agar auditor lokal OAP dilatih untuk mengevaluasi dana Otsus sesuai dengan apa yang mereka lihat dan alami di lapangan. Ini adalah wujud nyata kolaborasi dalam pengawasan PMK 33,” tegasnya.

​Mengembalikan Kejayaan Yayasan Pendidikan

​Sebagai tokoh agama, Pendeta Yoku juga memberikan catatan penting mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengingatkan bahwa jauh sebelum birokrasi berkembang, yayasan-yayasan keagamaan seperti YPPK, YPK, YAPIS, dan GPPBI telah menjadi tulang punggung pendidikan di Papua selama lebih dari 60 tahun.

​Ia mendesak agar dalam kerangka Otsus, pemerintah memberikan kekuatan dan dukungan lebih kepada yayasan-yayasan legendaris ini. “Yayasan-yayasan ini telah menghasilkan banyak SDM unggul di Papua. Mereka punya struktur hingga ke pedalaman, dan sudah saatnya mereka diberi peran strategis kembali dalam percepatan pendidikan.”

​Mengakhiri pernyataannya, Pendeta Yoku menekankan pentingnya sinergi antara lembaga kultural dan politik di daerah. BP3OKP saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta jajaran DPRP dan DPRK melalui jalur pengangkatan.

​”Kita harus satu visi untuk mengawal pembangunan. Dengan semangat Taem Pais Simbi—bersatu untuk membangun—kita optimis Papua yang mandiri dan sejahtera dapat terwujud pada waktunya,” tutupnya.

Sementara it di tempat yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dr. Velix Vernando Wanggai, menekankan pentingnya posisi Komite Eksekutif sebagai motor penggerak dalam menjembatani kebijakan pusat dan daerah.

Velix memaparkan tantangan besar dalam menyatukan “dua sayap” pembangunan. Sayap pertama berkaitan dengan Jakarta, di mana kementerian, lembaga, dan BUMN memiliki regulasi, rencana strategis, hingga anggaran sektoral masing-masing. Sayap kedua adalah implementasi nyata di Tanah Papua yang berfokus pada penguatan SDM, kewenangan, dan tata ruang keuangan.

​”Tugas kami di Komite Eksekutif adalah memastikan kedua sayap ini sinkron. Kita tidak ingin kebijakan pusat berjalan sendiri tanpa menyentuh realitas di Tanah Papua,” tegas Velix di hadapan para kepala daerah.

​Agenda Prioritas 2026–2029

​Memasuki tahun 2026, Komite Eksekutif fokus pada pemantapan agenda prioritas Presiden, termasuk program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah nasional terintegrasi, dan revitalisasi layanan kesehatan.

​Pendidikan: Tersedia alokasi Rp200 miliar per daerah untuk sekolah berpola asrama di atas lahan 10 hektar. Namun, hingga kini baru tujuh kabupaten/kota yang dinyatakan siap secara administrasi.

​Kesehatan: Target ambisius peningkatan status 21 rumah sakit dari tipe D ke tipe C pada tahun 2027 menjadi prioritas utama guna memperpendek jarak pelayanan medis bagi masyarakat.

​Velix juga menyoroti potensi ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data lapangan menunjukkan kebutuhan logistik yang sangat besar; satu dapur yang melayani ribuan anak memerlukan sekitar 320 kilogram sayur setiap harinya.

​”Ini harus menjadi momentum bagi kita untuk menggaungkan gerakan ‘Kembali ke Kebun’. Komite Eksekutif ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan untuk program ini dipasok oleh petani lokal. Jangan sampai uangnya kembali ke Jakarta, tapi harus berputar di pasar-pasar rakyat di Papua,” ujarnya.

​Menutup pernyataannya, Velix menyampaikan bahwa seluruh catatan strategis dari pertemuan di Timika ini akan dibawa oleh Komite Eksekutif ke forum dialog khusus dengan para menteri pasca-Musrenbang Nasional pada akhir Mei mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan sektoral pusat benar-benar memiliki “rasa Papua” dan berpihak pada hak-hak Orang Asli Papua (OAP).(abe)