Jakarta(26/5/2026) – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan menggelar Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua di Novotel Jakarta Cikini, Selasa (26/5/2026).

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., membuka kegiatan secara virtual melalui Zoom. Dalam forum tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari percepatan pembangunan Papua melalui agenda global, regional, dan nasional, hingga implementasi Otonomi Khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dr. Velix Wanggai, M.P.A., turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama pejabat kementerian/lembaga, perwakilan pemerintah daerah se-Tanah Papua, serta lembaga internasional dan organisasi mitra pembangunan.

Forum juga membahas peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) sebagai badan advisory dan Komite Eksekutif Papua (KEP) sebagai badan eksekutif dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian ialah “Timika Agreement” sebagai kesepakatan bersama untuk mempercepat pembangunan Papua secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti sejumlah fokus pembangunan Papua, di antaranya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia.

Pemerintah juga menetapkan prioritas pengawasan terhadap program strategis nasional dan daerah di Papua untuk periode 2025–2029.

Disebutkan terdapat 19 program percepatan pembangunan Papua yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, hingga pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, forum membahas penguatan koordinasi pembangunan melalui sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) juga menjadi bagian penting dalam pembahasan forum, termasuk penambahan 259 kursi pengangkatan DPRK bagi OAP di 42 kabupaten/kota, serta pembentukan BP3OKP/BPP dan Komite Eksekutif Papua.

Pemerintah juga menegaskan arah pembangunan Papua melalui penetapan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 untuk periode 2022–2041.

Dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus, forum menekankan penerapan prinsip 5T, yakni Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Dana.

Prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana Otsus berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Forum dihadiri Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fajri, SH., MH., pejabat kementerian/lembaga, perwakilan Bappeda se-Tanah Papua, serta perwakilan lembaga internasional dan organisasi mitra.

Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dipimpin Kepala BRIDA, sekaligus Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS, yang turut didampingi staf Bappeda, BRIDA, dan Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.(abe)