Jakarta(25/5/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengikuti kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Efektivitas serta Pemantauan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri yang digelar di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, SH., MH., yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Ahmad Fajri menegaskan pentingnya evaluasi dan peningkatan efektivitas kerja sama daerah, baik dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri, agar mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan secara terarah, sesuai regulasi, dan mendukung peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemantauan dan koordinasi yang berkelanjutan diperlukan agar seluruh pelaksanaan kerja sama dapat berjalan efektif, akuntabel, dan mendukung kepentingan nasional,” ujarnya.

Forum tersebut membahas instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Dalam pembahasan dijelaskan bahwa kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH., MH., turut memaparkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kerja sama luar negeri bersama berbagai mitra pembangunan internasional.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri menjadi salah satu strategi mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berbagi pengalaman terkait penyelenggaraan kerja sama luar negeri yang telah dilakukan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Kemendagri Luncurkan Co-Metrics, Instrumen Digital untuk Ukur Kinerja Kerja Sama Luar Negeri Daerah

Pada kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga secara resmi meluncurkan Co-Metrics, sebuah instrumen digital yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Peluncuran platform ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kerja sama internasional daerah yang lebih terukur, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.

Co-Metrics dikembangkan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sebagai instrumen monitoring dan evaluasi digital yang memungkinkan pemerintah daerah menilai kesiapan, pelaksanaan, serta dampak dari kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa banyak potensi manfaat yang dapat dihimpun melalui kerja sama antardaerah maupun kerja sama internasional. Karena itu, diperlukan platform yang tidak hanya memfasilitasi penjajakan kerja sama, tetapi juga mampu mengukur hasil dan manfaat yang diperoleh daerah.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah karya nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Tomsi Tohir saat peresmian Co-Metrics.

Melalui Co-Metrics, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi berdasarkan empat dimensi utama, yakni kesiapan pengelolaan, kesesuaian prosedur, pelaksanaan kerja sama, dan dampak yang dihasilkan.

Hasil evaluasi tersebut tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi dasar bagi Kemendagri untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada daerah yang membutuhkan.

Dengan demikian, kerja sama luar negeri yang selama ini sering dinilai dari jumlah nota kesepahaman atau perjanjian yang ditandatangani, kini dapat diukur berdasarkan hasil konkret dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Co-Metrics juga menjadi bagian dari ekosistem kerja sama daerah yang dikembangkan Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri. Platform ini terhubung dengan City-to-City Cooperation, sebuah sistem yang berfungsi sebagai wadah penjajakan kerja sama antarpemerintah daerah, baik di dalam maupun luar negeri.

Melalui City-to-City Cooperation, pemerintah daerah dapat menemukan mitra potensial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan potensi daerah. Sistem tersebut bekerja layaknya matchmaker yang mempertemukan daerah-daerah yang memiliki peluang kolaborasi.

Selain mempertemukan mitra kerja sama, platform ini juga membantu pemerintah daerah memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis sejak tahap penjajakan hingga pelaporan tahunan.

Peluncuran Co-Metrics menandai langkah baru Kemendagri dalam memperkuat diplomasi daerah dan kerja sama internasional yang berbasis hasil. Dengan sistem evaluasi yang terukur, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi sekadar menjalin kerja sama sebagai formalitas, melainkan mampu menghasilkan program-program yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Ke depan, Co-Metrics juga akan berfungsi sebagai sarana capacity building bagi pemerintah daerah. Data hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas agar kualitas kerja sama luar negeri daerah semakin meningkat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga internasional, dan pemerintah daerah, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, UCLG ASPAC, Tim Lead Scholar, Kampus PASKER, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dipimpin Kepala BRIDA Papua Barat, sekaligus Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS.

Turut hadir Kasubbag Kerja Sama Biro Pemerintahan Papua Barat, Dr. Melianus Ajoi, SE., M.Si., Kasubbid Sosial Budaya BRIDA Papua Barat, Yeri Daniel Blegur, S.Sos., M.Ling., serta Kasubbid Pengkajian Peraturan dan Pemerintahan BRIDA Papua Barat, Herman Octaf Atururi, SH.

Keikutsertaan Papua Barat dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membangun kerja sama internasional yang efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah di Papua Barat.(abe)