MANOKWARI (5/5/2026) — Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Vitta Manokwari, Selasa (5/5/2026).

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si,  secara resmi membuka forum tersebut dan menegaskan pentingnya sinkronisasi program lintas perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan pembangunan harus benar-benar selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil,” kata Mandacan dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan utama Papua Barat, terutama kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Mandacan mengungkapkan, meski angka kemiskinan di Papua Barat mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada 2025, upaya percepatan penurunan kemiskinan harus terus diperkuat.

Menurutnya, intervensi berbasis data, pemetaan kemiskinan secara detail (by name by address), serta peningkatan daya saing daerah menjadi langkah penting dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

“Penurunan kemiskinan harus dilakukan secara terarah dan konsisten agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Tujuh Prioritas Pembangunan 2027

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2027, yakni:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif;
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial;
3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan;
4. Peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM serta kewirausahaan;
5. Pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas;
6. Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, dan iklim;
7. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pusat-daerah.

Tema pembangunan yang diusung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi”, dengan penekanan pada pemerataan layanan dasar dan hilirisasi ekonomi lokal dalam kerangka otonomi khusus.

Forum Jadi Wadah Sinkronisasi Program

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS menjelaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam menyempurnakan rancangan awal rencana kerja.

“Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, forum ini bertujuan meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

Pelaksanaan forum ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Selain itu, integrasi perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menjadi salah satu kesepakatan penting dalam forum tersebut.

Target Hasil dan Agenda Forum

Forum yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Mei 2026, ini diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sejumlah hasil yang diharapkan dari forum ini antara lain:

• Terselaraskannya rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dengan prioritas RKPD 2027;
• Teridentifikasinya program prioritas setiap perangkat daerah;
• Tersusunnya daftar usulan kegiatan yang disepakati;
• Terbangunnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.

Agenda forum meliputi pemaparan arah kebijakan RKPD, kerangka keuangan daerah, kebijakan pengawasan, strategi peningkatan pendapatan daerah, hingga pembahasan usulan program dari kabupaten.

Ajakan Kolaborasi

Gubernur Mandacan juga mengajak seluruh peserta forum untuk berpartisipasi aktif dan mengedepankan semangat kebersamaan dalam merumuskan program pembangunan.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi kita harus tetap bersatu untuk membangun Papua Barat yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.(abe)