Jayapura (22/8/2025) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menggelar diskusi perubahan iklim bersama puluhan mahasiswa dan aktivis di Café Isasay, Expo Waena, Jayapura, pada Jumat (22/8/2025). Kegiatan ini terinspirasi dari perjuangan mahasiswa Vanuatu yang berhasil mendorong Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini hukum tentang krisis iklim pada Juli 2025.

Opini hukum itu menegaskan kewajiban negara untuk menurunkan emisi, sekaligus mengakui lingkungan sehat sebagai hak asasi manusia.

Direktur LBH Papua, Festus Ngoranmele, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang belajar bersama untuk memahami dampak perubahan iklim, ancaman deforestasi, serta upaya pengambilalihan ruang hidup masyarakat adat.

“Pemerintah berusaha mengambil alih kehidupan masyarakat adat, sementara lingkungan terus dirusak. Jika hal ini terus terjadi, akan memicu perubahan iklim yang signifikan. Karena itu, kami ingin menghimpun masyarakat agar lebih memahami dampak-dampak yang akan muncul di masa depan,” ujarnya.

Ngoranmele mencontohkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang, menurutnya, telah merampas ruang hidup masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya ruang-ruang diskusi seperti ini agar masyarakat bisa terus mendapatkan informasi terbaru.

Ia juga menyebut perjuangan mahasiswa Vanuatu membuka mata masyarakat Papua untuk terus melawan keterbatasan ruang demokrasi. “Mereka punya strategi advokasi dan jaringan yang kuat hingga ke PBB. Kalau kita bisa memanfaatkan ruang ini, Papua juga bisa terbuka jalannya,” katanya.

Sementara itu, Stenly Dambujai, mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), mengajak generasi muda Papua untuk membangun gerakan bersama melawan deforestasi dan krisis iklim.

“Penting bagi mahasiswa Papua untuk sadar atas situasi yang sedang terjadi, bukan hanya di Papua tetapi juga di negara-negara Pasifik. Perubahan iklim dan deforestasi akan memberi dampak parah. Karena itu, saya mengajak mahasiswa dan aktivis lingkungan peduli dan membuat gerakan nyata, seperti yang dilakukan mahasiswa Vanuatu,” kata Dambujai.

Kegiatan ini menegaskan solidaritas masyarakat Papua dengan perjuangan negara-negara Pasifik dalam mendorong keadilan iklim dan perlindungan hak asasi manusia.(*)