Papua di titik krusial; Antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat lokal

Manokwari (13/2/2026) – Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyepakati piagam kolaborasi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan ini ditandatangani dalam Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua, yang digelar di Manokwari, Papua Barat, sebagai upaya mengelola wilayah tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya antara Papua dan Papua Barat. “Karena adanya pemekaran provinsi menjadi enam, kita harus melanjutkan sinergi dan koordinasi,” ujar Mandacan, Kamis (13/2/2026).

Pertemuan ini dimulai sejak 2025 melalui rangkaian konsolidasi, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan lintas provinsi sesuai visi Papua Emas 2041 dalam Rancangan Induk Pembangunan Papua (RIPP). Visi tersebut menekankan Tanah Papua yang maju, mandiri, dan bermartabat.

Tanah Papua dikenal sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh terbesar di Asia-Pasifik. Wilayah ini berada pada titik krusial untuk menyeimbangkan konservasi global dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah Provinsi Papua Barat menginisiasi agenda ini melalui pendekatan “Joined-up Government”, yang memuncak pada pertemuan gubernur tersebut.

Mandacan menambahkan, kolaborasi ini terinspirasi dari 9 pesan Lembah Baliem. “Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarprovinsi, sejalan dengan semangat kerjasama melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua,” katanya.

Forum ini juga menjadi jembatan pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan, didukung riset serta solusi iklim berbasis alam. Harapannya, pengambilan keputusan stakeholder berorientasi jangka panjang dan berbasis bukti ilmiah, sejalan dengan visi Papua 2100 dan Deklarasi Manokwari.

Sinergi antara sains dan kebijakan dianggap kunci untuk melindungi keanekaragaman hayati Papua sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini semakin relevan di tengah transisi pemerintahan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, serta pasca-UNFCCC COP30 di Brasil. Tanah Papua diposisikan secara strategis untuk mengonversi komitmen global menjadi aksi nyata di lapangan.

Melalui Papua Delivery Unit (Badan Kolaborasi), hasil Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions (NbCS) akan dirangkum dan diintegrasikan ke dalam kesepakatan gubernur. Fokus utama adalah memperkuat komitmen politik enam provinsi dengan data ilmiah kredibel, mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi non-deforestasi.

Kegiatan ini bagian dari Konferensi Internasional ke-12 dan NbCS, yang mempertemukan sains, kebijakan, dan komitmen politik. Agenda bertujuan memperkuat kolaborasi lintas provinsi untuk melindungi alam sekaligus mendorong ekonomi berkelanjutan.

Sekilas Tanah Papua

Tanah Papua merupakan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mencakup sekitar 39 juta hektare hutan dengan 80 persen masih utuh. Wilayah ini menyimpan 15 miliar ton karbon, berperan vital bagi iklim global, keanekaragaman hayati, dan kehidupan 250 kelompok masyarakat adat. Meski memiliki status otonomi khusus, Papua menghadapi tekanan deforestasi akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, food estate, dan infrastruktur.(*)