Admin
JAYAPURA (13/5/2026) – Film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah beredar dan diperkenalkan kepada publik dengan membawa isu besar tentang perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, hingga operasi militer di Papua. Film berdurasi 95 menit itu disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.
Diproduksi oleh Media Jubi bersama Pusaka Bentala Rakyat, Watchdoc, Greenpeace, LBH Papua Merauke, dan Ekspedisi Indonesia Baru, film ini mempertanyakan satu isu yang selama ini dianggap sensitif: apakah Indonesia sedang menjajah Papua.
Dalam pernyataan sutradara, isu kolonialisme di Papua disebut bukan lagi sekadar narasi sejarah, melainkan praktik yang masih berlangsung hingga kini. Film ini menyoroti proyek konversi hutan dan tanah adat seluas 2,5 juta hektar di Papua Selatan untuk kepentingan lumbung pangan dan energi nasional. Proyek tersebut disebut sebagai deforestasi terencana terbesar dalam sejarah modern.
Film Pesta Babi merekam bagaimana proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu berjalan bersamaan dengan pengerahan ribuan aparat militer dan masuknya sedikitnya 2.000 alat berat ke wilayah adat masyarakat di selatan Papua. Para pembuat film menyebut proyek tersebut melibatkan puluhan perusahaan besar yang beroperasi di bawah label Proyek Strategis Nasional (PSN).
Cerita dalam film berfokus pada pengalaman masyarakat adat dari berbagai suku di Papua Selatan, seperti Marind, Yei, Awyu, dan Muyu. Mereka digambarkan menghadapi tekanan akibat pembukaan hutan, pembangunan perkebunan industri, hingga pembangunan fasilitas militer di wilayah adat mereka.
Salah satu tokoh yang diangkat dalam film adalah Yasinta Moiwend dari suku Marind. Ia dikisahkan terkejut ketika sebuah kapal besar membawa ratusan ekskavator dan dikawal aparat militer bersandar di kampungnya pada Mei lalu. Kedatangan alat berat itu menjadi awal dimulainya proyek konversi hutan berskala besar di wilayah mereka.
Tokoh lain, Vincen Kwipalo dari suku Yei, menemukan tanah marganya dipatok dengan tulisan “Tanah Milik TNI AD”. Di saat bersamaan, wilayah adatnya juga masuk dalam konsesi perusahaan perkebunan tebu.
Sementara itu, Franky Woro bersama komunitas Awyu di Boven Digoel melakukan perlawanan melalui pemasangan palang adat dan salib merah raksasa di area konsesi perusahaan dan wilayah operasi militer. Gerakan yang dikenal sebagai “Gerakan Salib Merah” itu disebut telah memasang sedikitnya 1.800 salib merah di berbagai wilayah Papua Selatan sebagai simbol penolakan terhadap perampasan tanah adat.
Para sutradara menyebut judul Pesta Babi dipilih karena memiliki makna penting dalam budaya masyarakat Papua dan Melanesia. Selain sebagai ritual adat, pesta babi dipandang sebagai simbol gerakan kebudayaan, keagamaan, dan politik masyarakat adat dalam menghadapi perampasan tanah, eksploitasi alam, deforestasi, dan militerisme.
Film ini juga menampilkan bagaimana masyarakat adat membangun jaringan solidaritas dan menempuh berbagai jalur perjuangan, mulai dari aksi hukum hingga perlawanan langsung di lapangan. Para pembuat film menyebut perjuangan tersebut merupakan upaya masyarakat Papua untuk mempertahankan ruang hidup dan menentukan masa depan mereka sendiri.
Melalui film dokumenter ini, para pembuatnya mengajak publik untuk kembali merefleksikan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.(*)
