Admin
Bahas penyusunan model pengelolaan bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua
Sorong (28/7/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat komitmen membangun tata kelola bersama Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) melalui Forum Kolaborasi Multipihak yang digelar di Hotel Aston Sorong, 28–29 Juli 2026. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan kawasan lintas wilayah yang memiliki nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi penting bagi Tanah Papua.
Kegiatan yang diikuti 62 peserta tersebut menghadirkan unsur pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga sektor swasta. Diskusi difokuskan pada penyusunan model pengelolaan bentang alam secara terpadu yang tidak lagi berorientasi pada batas administrasi pemerintahan, melainkan berdasarkan kesatuan ekosistem dari kawasan pegunungan hingga pesisir.
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M., mengatakan pembangunan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan upaya konservasi.
Menurutnya, konservasi justru menjadi fondasi pembangunan jangka panjang melalui pendekatan pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, ekonomi biru, pengelolaan kawasan konservasi, jasa lingkungan, hingga pariwisata berbasis alam.
“Hutan tidak mengenal batas provinsi, satwa liar tidak mengenal batas kabupaten, dan daerah aliran sungai tidak mengenal batas kewenangan. Karena itu tata kelola bentang alam juga tidak boleh dibangun secara sektoral,” tegas Suardi saat membuka forum.
Ia menambahkan, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai mitra utama pembangunan karena memiliki pengetahuan, budaya, dan pengalaman panjang dalam menjaga hutan serta wilayah adatnya.
Sementara itu, Kepala BRIDA Papua Barat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS, menjelaskan bahwa Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua merupakan kawasan strategis yang menghubungkan ekosistem pegunungan, dataran rendah, sungai, hingga kawasan pesisir yang melintasi dua provinsi dan lima kabupaten.
Ia menyebut kawasan tersebut memiliki empat nilai utama, yakni sebagai sistem ekologi yang utuh, ruang hidup masyarakat adat, habitat berbagai spesies endemik, serta kawasan strategis lintas administrasi.
“Pengelolaan secara sendiri-sendiri akan berujung pada kegagalan ekologis. Karena itu dibutuhkan pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta,” katanya.
Dalam paparannya, Charlie menawarkan model co-management atau pengelolaan kolaboratif melalui Forum Multipihak yang didukung lima unit kerja strategis, yaitu pendidikan dan riset, kelembagaan dan komunikasi, pengembangan ekonomi baru, masyarakat adat dan komunitas, serta perencanaan dan pendanaan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Ina Rosalina Sikirit, mengatakan forum ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kedua pemerintah provinsi yang telah dibangun sejak peluncuran Bentang Alam MPTP pada 2024, Workshop Kolaborasi Multipihak pada 2025, serta diperkuat dalam Pertemuan Enam Gubernur se-Tanah Papua pada 2026. Menurutnya, pengelolaan bentang alam tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral maupun berdasarkan batas administrasi pemerintahan.
“Pengelolaan bentang alam harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan pembangunan secara lintas sektor dan lintas wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Focus Group Discussion (FGD) tersebut diselenggarakan sebagai media koordinasi, konsolidasi, dan harmonisasi kebijakan untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Forum juga diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis mengenai pembentukan Forum Kolaborasi Multipihak, penyusunan dokumen pengelolaan terpadu, rencana kerja bersama, hingga pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan.
Forum juga membahas pentingnya pengakuan hak masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan bentang alam. Sejumlah peserta mengingatkan bahwa kawasan konservasi di Papua, khususnya di Tambrauw, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga belum tuntasnya pengakuan wilayah adat.
Selain aspek konservasi, peserta mendiskusikan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan melalui ekowisata, perhutanan sosial, penguatan koperasi masyarakat, jasa lingkungan, serta model bisnis yang berpihak kepada masyarakat adat. Perguruan tinggi juga didorong memperkuat riset dan inovasi agar hasil penelitian dapat diterapkan dalam pembangunan di kampung-kampung.
Pada sesi berikutnya, pembahasan difokuskan pada aspek hukum pembentukan Forum Kolaborasi Multipihak. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat menjelaskan forum tersebut bukan lembaga baru yang mengambil alih kewenangan pemerintah, melainkan wadah koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, dan pemberian rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola bentang alam secara terpadu. Forum akan diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama kedua gubernur yang telah ditandatangani pada 2024.
Diskusi selama dua hari itu diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua, termasuk pembentukan forum permanen, penyusunan rencana aksi bersama, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan skema pendanaan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berharap pengelolaan Mahkota Permata Tanah Papua dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, pengakuan hak masyarakat adat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.*
Lanihe
