Tudepoint, Sorong (1/9/2026)  — Pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta hingga mitra pembangunan akan bertemu dalam PAPEDA Summit 2026, sebuah forum pembangunan berkelanjutan Tanah Papua yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 2–4 September 2026.

Mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”, PAPEDA Summit 2026 dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk mencari model pembangunan yang menempatkan manusia, alam dan budaya sebagai satu kesatuan.

Forum tersebut lahir dari pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua di Jayapura pada Maret 2026. Mereka menyepakati PAPEDA Summit sebagai platform strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi regeneratif. PAPEDA dirancang menjadi agenda dua tahunan.

Nama “Papeda” tidak hanya merujuk pada pangan khas Papua, tetapi digunakan sebagai simbol kearifan lokal serta hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Papua sebagai laboratorium pembangunan berkelanjutan

PAPEDA Summit menempatkan Tanah Papua sebagai living laboratory atau laboratorium hidup bagi model pembangunan yang menggabungkan keadilan sosial, perlindungan ekologi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Konferensi diarahkan untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi regeneratif yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan serta sejalan dengan agenda aksi iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Ada lima agenda strategis yang akan menjadi perhatian. Di antaranya penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut, pengembangan Ekonomi Alam Baru atau New Nature Economy, penguatan kedaulatan pangan dan energi berbasis sumber daya lokal, serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan ridge-to-reef.

Forum ini berangkat dari posisi strategis Tanah Papua sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia. Dokumen PAPEDA Summit mencatat Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, berada di jantung Coral Triangle, serta menyimpan sekitar 11 gigaton karbon. Kawasan ini juga menopang kehidupan lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.

Potensi tersebut dinilai membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis alam, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata hingga jasa lingkungan. Dokumen penyelenggara memperkirakan pendekatan ekonomi restoratif memiliki potensi nilai ekonomi Rp65–130 triliun per tahun, sembari mempertahankan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Targetkan Deklarasi Sorong 2026

Salah satu keluaran utama yang ditargetkan dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi Sorong 2026, yakni pernyataan bersama tingkat tinggi untuk memperkuat komitmen lintas pemerintah terhadap pembangunan berbasis alam, aksi iklim serta perlindungan hutan dan ekosistem laut.

Forum juga diharapkan menghasilkan kerangka strategis New Nature Economy dengan dukungan pembiayaan hijau-biru, investasi berkelanjutan dan ekonomi berbasis komunitas.

Selain itu, PAPEDA Summit menargetkan kesepakatan untuk mempercepat pengakuan Hutan Adat dan Perhutanan Sosial, memperkuat tata kelola wilayah pesisir dan laut, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan.

Sejumlah inisiatif juga diproyeksikan diperkenalkan dalam forum tersebut, antara lain Cenderawasih Trust Fund sebagai mekanisme pembiayaan untuk mendukung inisiatif masyarakat dan platform peningkatan kapasitas “Tong Belajar”.

Enam pleno dan 15 sesi paralel

PAPEDA Summit 2026 akan terdiri atas enam sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan melibatkan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Program dibagi dalam tiga tema besar selama tiga hari.

Hari pertama mengangkat tema Leadership dan Commitment, dengan fokus pada penyelarasan arah kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Hari kedua bertema Indigenous Peoples and Ecosystems, yang menempatkan kepemimpinan masyarakat adat serta pendekatan ridge-to-reef sebagai perhatian utama.

Sementara hari ketiga bertema Financing and Future Economy, dengan pembahasan mengenai pembiayaan iklim, ekonomi restoratif dan penguatan kemitraan global. Kegiatan juga dilengkapi PAPEDA Expo serta kunjungan lapangan ke hutan adat, lokasi ekowisata dan inisiatif energi terbarukan berbasis masyarakat.

Salah satu pembahasan penting pada hari terakhir adalah Pleno New Nature Economy, yang diarahkan menghasilkan peta jalan transformasi menuju ekonomi regeneratif berbasis alam di Tanah Papua. Dalam sesi tersebut juga diproyeksikan pembahasan Cenderawasih Trust Fund.

Sekitar 500 peserta

PAPEDA Summit 2026 diperkirakan dihadiri sekitar 500 peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan hingga komunitas internasional.

Kegiatan akan berlangsung di Gedung Drs. Ec Lambert Jitmau dan Hotel Vega Prime Sorong, Kota Sorong, pada Rabu hingga Jumat, 2–4 September 2026.

PAPEDA Summit diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemerintahan, meningkatkan investasi serta pembiayaan hijau-biru, dan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Forum ini juga diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam pengembangan solusi iklim berbasis alam dan masyarakat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua.*

(Abe)

Related Posts

Tudepoint, Sorong (2/9/2026) — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara resmi membuka PAPEDA Summit 2026 atau Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang berlangsung di gedung pertemuan Ec.…

Tudepoin, Jakarta(27/8/2026) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di berbagai wilayah Indonesia dinilai bukan sekadar akibat fenomena alam. Koalisi #ResetKehutanan menyebut peristiwa tersebut sebagai cermin buruknya tata…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HAM DAN KEAMANAN

Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

  • Juli 4, 2026
  • 61 views
Ikatan Pilot Indonesia Kecam Keras Insiden Pesawat PK-RCY di Papua

PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

  • Juli 4, 2026
  • 64 views
PAKHAM Papua Mengutuk Keras Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya, Mendesak Investigasi Independen, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Konflik Melalui Dialog

Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

  • Juli 3, 2026
  • 55 views
Tragedi Kemanusiaan di Intan Jaya, Exco Partai Buruh Papua Tengah: “Enam Gubernur Jangan Diam. Uang dan Pembangunan untuk Siapa Kalau Rakyat Terus Terbunuh?”

Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

  • Mei 15, 2026
  • 116 views
Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

  • Mei 13, 2026
  • 73 views
Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

  • Mei 13, 2026
  • 137 views
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua