Tudepoint, Sorong (2/9/2026) — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara resmi membuka PAPEDA Summit 2026 atau Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang berlangsung di gedung pertemuan Ec. L. Jitmau Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).

Forum yang berlangsung pada 2–4 September 2026 itu mempertemukan lebih dari seribu peserta dari enam provinsi di Tanah Papua, pemerintah pusat, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, kelompok perempuan, generasi muda, mitra pembangunan, hingga perwakilan negara sahabat.

PAPEDA atau Papua Action for Development, Economy and Sustainable Nature merupakan inisiatif kolaboratif pembangunan berkelanjutan yang didorong lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil yang bekerja di Tanah Papua dan mendapat dukungan enam pemerintah provinsi di Tanah Papua.

Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan PAPEDA dibangun dari kesadaran bahwa masa depan Tanah Papua tidak dapat dirumuskan dan dikerjakan oleh satu pihak.

“PAPEDA lahir dari sebuah semangat sederhana tetapi penting: masa depan Tanah Papua harus dibicarakan dan dibangun bersama-sama,” katanya dalam laporan panitia.

Menurut Kambu, hingga pembukaan tercatat sekitar 1.030 peserta mengikuti PAPEDA Summit. Mereka berasal dari enam provinsi di Tanah Papua, berbagai wilayah Indonesia, serta sejumlah negara.

Menurutnya, jumlah peserta tersebut menunjukkan besarnya perhatian sekaligus harapan terhadap arah pembangunan Papua ke depan.

PAPEDA diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara kebijakan pemerintah dengan pengalaman masyarakat, sekaligus mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan masyarakat adat.

Selama tiga hari, peserta akan membicarakan berbagai isu strategis, antara lain kepemimpinan dan perlindungan masyarakat adat, hutan adat, perlindungan hutan, energi, pembiayaan alam, ekonomi regeneratif, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Panitia berharap pembahasan tersebut tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Karena pada akhirnya, masa depan Tanah Papua tidak dibangun oleh satu pihak saja. Harus ada kolaborasi. Masa depan itu hanya dapat kita bangun bersama,” ujar Kambu.

Elisa Kambu: Pertemuan Harus Menghasilkan Sesuatu yang Nyata

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan penyelenggaraan PAPEDA Summit di Sorong menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan.

Ia menegaskan pemanfaatan sumber daya alam Papua harus dilakukan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di atas dan sekitar wilayah tersebut.

“Kita ingin memajukan Papua Barat Daya dan Tanah Papua melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di Tanah Papua yang harus dipastikan berkelanjutan,” katanya.

Kambu mengingatkan PAPEDA tidak boleh berhenti sebagai forum pertemuan. Kehadiran lebih dari seribu peserta, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi kerja bersama yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak cukup hanya datang, berkumpul, menandatangani daftar hadir, lalu selesai. Harus ada sesuatu yang nyata,” ujarnya.

Ia mengatakan kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas untuk menjangkau seluruh persoalan pembangunan. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan menjadi penting.

Namun, kolaborasi tersebut harus dijalankan secara terbuka dan akuntabel.

“Tidak boleh tertutup dan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Mitra dengan pemerintah harus bersama-sama jika kita fokus untuk mengurus masyarakat,” katanya.

Dorong Perlindungan Tanah dan Masyarakat Adat

Salah satu isu yang mendapat perhatian Gubernur Papua Barat Daya adalah kepastian hukum terhadap tanah masyarakat adat.

Menurut Kambu, pemerintah perlu mempercepat pemetaan dan perlindungan tanah adat agar masyarakat tidak semakin rentan ketika investasi dan pembangunan masuk ke wilayah mereka.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, katanya, siap bekerja bersama pemerintah kabupaten untuk mendukung pemetaan wilayah masyarakat adat apabila dukungan anggaran tersedia.

Data dan peta yang jelas dinilai penting untuk memastikan hubungan antara masyarakat adat dan investor berlangsung lebih adil serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik hak.

Kambu juga meminta agar agenda konservasi tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kawasan dan hutan, tetapi turut memperhatikan kehidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di dalam maupun sekitar kawasan tersebut.

Pendidikan anak, pelayanan kesehatan, rumah layak dan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, harus menjadi bagian dari agenda perlindungan lingkungan.

Menko Pangan: Masyarakat Sekitar Kawasan Harus Menerima Manfaat

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan PAPEDA Summit 2026 yang mendapat dukungan luas dari berbagai kelompok.

Ia menilai pembangunan berkelanjutan di Papua harus berjalan bersamaan dengan pemerataan ekonomi dan keterlibatan masyarakat adat.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun kawasan konservasi harus memperoleh manfaat dari kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

“Pertemuan itu penting, tetapi lebih penting lagi ada dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan,” katanya.

Zulkifli mengatakan masyarakat membutuhkan pendidikan yang baik bagi anak-anak, pangan bergizi, rumah layak, serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Ia juga menyoroti tingginya biaya kebutuhan pokok di sejumlah wilayah Papua akibat panjangnya jalur distribusi. Semakin jauh suatu daerah dari pusat distribusi, harga kebutuhan masyarakat menjadi semakin mahal.

Karena itu, pemerintah pusat mendorong Papua meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Pemerintah bertekad agar Papua bisa swasembada pangan,” katanya.

Pemerintah Dorong Infrastruktur Pangan

Zulkifli menyebut pemerintah tengah mengembangkan kawasan pangan di Wanam, Papua Selatan, dengan dukungan pembangunan pelabuhan dan jalan.

Menurutnya, persoalan yang pernah terjadi dalam pengembangan pertanian di kawasan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur transportasi sehingga produksi pertanian sulit dipasarkan.

Pemerintah kini membangun konektivitas jalan dan pelabuhan untuk mendukung distribusi hasil produksi.

Ia mengatakan pengembangan pangan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan.

Selain pertanian, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Salah satu persoalan yang dihadapi nelayan adalah lemahnya daya tawar ketika hasil tangkapan melimpah, sementara ikan merupakan komoditas yang cepat rusak.

Pemerintah, katanya, akan mendorong pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi cold storage, pabrik es, tempat pelelangan, fasilitas bahan bakar hingga bengkel.

Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat posisi ekonomi nelayan dan meningkatkan nilai tukar nelayan.

Janji Fasilitasi Persoalan Papua

Dalam sambutannya, Zulkifli juga menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk persoalan wilayah kepulauan dan tanah masyarakat adat.

Ia menyatakan bersedia memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Papua Barat Daya dan kementerian terkait apabila terdapat dasar hukum dan historis yang kuat mengenai persoalan wilayah yang dipersoalkan pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan Papua sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kunci dari semua ini adalah komunikasi,” katanya.

Ia mengatakan kunjungannya yang berulang kali ke berbagai wilayah Papua juga dimaksudkan untuk membantu menjembatani komunikasi serta memastikan program pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Zulkifli kemudian secara resmi membuka PAPEDA Summit 2026.

“Dengan ini resmi membuka PAPEDA Summit 2026. Tuhan memberkati,” katanya dalam prosesi pembukaan.

PAPEDA Summit 2026 akan berlangsung hingga Jumat (4/9/2026). Forum tersebut diharapkan menghasilkan komitmen bersama dan rekomendasi kebijakan yang mempertemukan kepentingan pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat adat, perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam Tanah Papua.

Bagi penyelenggara, pesan utama PAPEDA adalah bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha maupun organisasi masyarakat sipil secara sendiri-sendiri. Masa depan tersebut harus dirancang dan dikerjakan melalui kolaborasi.*

(Abe)