Gubernur Papua Barat Klaim Pengangguran Lebih Rendah dari Nasional

Manokwari(1/4/2026) — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan bahwa tingkat pengangguran di wilayahnya berada di bawah rata-rata nasional. Hal tersebut disampaikan dalam presentasi kinerja pemerintah daerah yang digelar di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (1/4/2026).

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Papua Barat berada pada kisaran 4,3 hingga 4,5 persen, atau lebih rendah dibandingkan angka nasional yang cenderung berfluktuasi. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, Gubernur mengakui bahwa pengangguran terbuka di Papua Barat masih didominasi oleh kelompok laki-laki dan masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah telah menerapkan sejumlah inovasi, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penciptaan lapangan kerja afirmatif melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), serta pemberian peluang usaha bagi pengusaha asli Papua melalui paket pekerjaan setiap tahun.

Presentasi tersebut mendapat apresiasi dari panelis yang terdiri dari Kepala BKSDN dan perwakilan Universitas Hasanuddin (Unhas). Mereka menilai langkah pemerintah daerah cukup efektif dalam menekan angka pengangguran hingga berada di bawah rata-rata nasional.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, perwakilan BRIDA Papua Barat, Kepala Biro Pemerintahan, serta Kepala Biro Otsus.

Pemerintah daerah menyatakan akan terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat asli Papua dan wilayah pedesaan, guna menjaga tren penurunan pengangguran di Papua Barat.(abe)

Admin

Related Posts

Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

Wamena (15/5/2026) – Di tengah memanasnya konflik horizontal antara kelompok suku Lanny dan Nayak di Wamena, Bupati Nduga, Yoas Beon, mengeluarkan seruan tegas kepada masyarakat Nduga agar tidak terprovokasi dan…

Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

WAMENA(13/5/2026)  – Tim kuasa hukum keluarga almarhum Elki Wunungga dari Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua menilai penanganan kasus dugaan penembakan warga sipil oleh oknum anggota Polsek Bokondini, Kabupaten…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

  • By
  • Mei 15, 2026
  • 0
  • 7 views
Bupati Nduga Serukan Warga Tidak Terlibat Konflik Brutal di Wamena: “Jangan Ikut Menjadi Bagian dari Perang Suku”

Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

  • By
  • Mei 13, 2026
  • 0
  • 6 views
Film Dokumenter “Pesta Babi” Soroti Kolonialisme, Perampasan Tanah, dan Operasi Militer di Papua

Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

  • By
  • Mei 13, 2026
  • 0
  • 19 views
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tolikara, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polda Papua

Enam Gubernur Se-Tanah Papua Sepakati “Kesepakatan Timika” untuk Percepatan Pembangunan Papua

  • By
  • Mei 11, 2026
  • 0
  • 10 views
Enam Gubernur Se-Tanah Papua Sepakati “Kesepakatan Timika” untuk Percepatan Pembangunan Papua

Gubernur Papua Barat Daya Minta Fleksibilitas Dana Otsus dan Dukungan Nyata untuk DOB Papua

  • By
  • Mei 11, 2026
  • 0
  • 10 views
Gubernur Papua Barat Daya Minta Fleksibilitas Dana Otsus dan Dukungan Nyata untuk DOB Papua

Papua Barat Usulkan Penyesuaian Dana Otsus dan Fleksibilitas DBH Migas

  • By
  • Mei 11, 2026
  • 0
  • 11 views
Papua Barat Usulkan Penyesuaian Dana Otsus dan Fleksibilitas DBH Migas