Gubernur saat memimpin rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan Portal Data dan Dashboard Eksekutif PAPEDA bersama tim Program SKALA di Manokwari, Sabtu (26/9/2026).

Manokwari, Tudepoint(26/9/2026)— Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melengkapi dan memasukkan data ke dalam Portal Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA).

Instruksi itu disampaikan Gubernur saat memimpin rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan Portal Data dan Dashboard Eksekutif PAPEDA bersama tim Program SKALA di Manokwari, Sabtu (26/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mandacan didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Otto Parorongan; Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Bappeda Papua Barat Prof. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Papua Barat Frans Pieter Istia, S.Sos., M.M.; serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar Werfete, S.Sos., M.M.

Usai pertemuan, Frans Pieter Istia mengatakan rapat tersebut antara lain membahas perkembangan pembangunan portal data yang dikerjakan melalui kolaborasi Bappeda, Diskominfoperstatik dan Program SKALA.

Menurut Frans, pembangunan portal secara teknis telah mencapai tahap akhir. Saat ini, pemerintah daerah berfokus pada penginputan dan penguatan data dari masing-masing OPD agar informasi yang tersedia di dalam sistem semakin lengkap.

“Portal sudah 100 persen. Tahapan saat ini adalah menginput dan memperkuat data-data yang ada di dalam portal,” kata Frans.

Selain Portal Data PAPEDA, tim juga melaporkan perkembangan Dashboard Eksekutif yang dipersiapkan untuk membantu pimpinan daerah melihat indikator-indikator strategis pembangunan secara cepat.

Dashboard tersebut terutama diarahkan untuk menyajikan indikator prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga data dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Portal resmi PAPEDA mendeskripsikan Dashboard Eksekutif sebagai platform terintegrasi untuk menyajikan indikator kinerja utama dan mendukung pengambilan keputusan strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dorong perencanaan berbasis bukti

Frans mengatakan penguatan PAPEDA tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pimpinan. Portal tersebut juga diharapkan menjadi instrumen bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti.

“Data-data yang nantinya dibutuhkan pimpinan dalam mengambil keputusan secara cepat tersedia di dalam dashboard. Ini juga menjadi sarana bagi teman-teman dalam melakukan perencanaan berbasis bukti,” ujarnya.

Pengembangan PAPEDA sebelumnya telah diperkuat melalui Lokakarya Konsolidasi Daftar Data pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari. Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA itu diarahkan untuk mengintegrasikan data pembangunan serta mendukung penyusunan RKPD 2027, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam proses tersebut, perangkat daerah juga melakukan pengisian daftar data, metadata dan standar data ke dalam PAPEDA. Penguatan Portal Data dan Portal Eksekutif PAPEDA kemudian menjadi salah satu tindak lanjut yang disepakati.

Frans mengatakan dalam rapat bersama Gubernur juga dilaporkan capaian Papua Barat dalam pelaksanaan Satu Data. Menurut laporan yang disampaikan kepada Gubernur, Papua Barat berada pada posisi kedua secara nasional dalam aspek kepatuhan pelaksanaan Satu Data, dengan unsur kepatuhan yang disebut telah terpenuhi 100 persen.

Gubernur akan cek kepatuhan OPD

Menanggapi laporan tersebut, Mandacan mengapresiasi perkembangan pembangunan sistem data Papua Barat. Ia meminta capaian yang sudah diperoleh dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Gubernur juga menegaskan seluruh OPD wajib menyerahkan serta memasukkan data masing-masing ke dalam PAPEDA.

Menurut Frans, tingkat kepatuhan setiap perangkat daerah selanjutnya akan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.

“Bapak Gubernur meminta semua OPD wajib menyetor datanya dan menginput ke dalam portal. Gubernur akan melakukan pengecekan secara langsung,” katanya.

Pemerintah akan memetakan OPD yang telah memenuhi kebutuhan data secara penuh maupun perangkat daerah yang masih belum melengkapinya.

“Mulai minggu depan kami akan membuat laporan. Akan terlihat OPD mana yang datanya sudah 100 persen dan mana yang belum. Itu akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur,” ujar Frans.

PAPEDA menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun tata kelola Satu Data. SKALA mencatat Papua Barat sebelumnya telah menerbitkan kebijakan pembentukan Forum Satu Data dan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data untuk memperkuat koordinasi pembina data, walidata dan produsen data di daerah.

Portal PAPEDA direncanakan diluncurkan secara resmi pada 12 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat.

Peluncuran tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan tata kelola pembangunan daerah, dari data yang tersebar di masing-masing perangkat daerah menuju sistem data terintegrasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.*

(abe)