Jayapura, Tudepoin (26/11/2025) – Koalisi Enam Belas Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Jayapura akan melaksanakan rangkaian kegiatan kampanye selama 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2025. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tanggal 25 November dan akan berpuncak pada tanggal 10 Desember mendatang.

Koordinator Koalisi Enam Belas Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Jayapura, Novita Opki, mengatakan melalui semangat ini, Koalisi ingin menyatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua.

“Kami inging menyatakan bawa kami ada, kami melihat, kami mendengar, kami merasakan, kami tidak tinggal diam dan kami melawan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Tanah Papua. Untuk itu kami akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan selama 16 hari kampanye ini,” kata Novita Opki melalui seluler kepada tudepoin, Rabu (26/11/2025).

Rangkaian kegiatan kampanye di antaranya, Survei Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Tanah Papua, Podcast Perempuan Pembela HAM, Podcast Perempuan Papua dan Ekoteologi, Podcast Marital Rape, Workshop Zine, Kampanye HAM di Media Sosial, dan Peringatan Puncak pada hari HAM Internasional pada 10 Desember 2025.

Novita menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan atas kolaborasi antar sejumlah lembaga di Jayapura.

“Mulai hari ini tanggal 25 November kami sudah memulai pertemuan memperkuat gerakan dengan teman-teman jaringan. Ada teman-teman dari Lekat, TIKI – Jaringan HAM Papua, Elsham Papua, LBH Papua, Jerat Papua, dan beberapa lembaga serta individu lainnya,” ucapnya, melalui Media Release yang diterima tudepoin, pada Rabu pagi.

Survei kekerasan

Terkait survei kekerasan terhadap perempuan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penelitian (LEKAT) Papua, sudah dimulai sejak kemarin, 25 November 2025.

Rory Ehaa dari LEKAT Papua menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena universal yang terjadi tanpa memandang usia, pendidikan, ekonomi, dan etnis korban.

Di sisi lain, komitmen penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi komitmen internasional seperti yang tertuang dalam target 5.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs): Hapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Bicara soal kekerasan terhadap perempuan, salah satu permasalahan mendasar adalah ketersediaan data yang valid.

“Untuk konteks Papua, data kekerasan terhadap perempuan masih terbatas pada data kekerasan yang dilaporkan ke pihak lembaga layanan seperti kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Lembaga layanan mitra lainnya,” kata Rory.

Rory bilang, data kasus kekerasan ini hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Masih banyak kasus kekerasan yang tidak terlaporkan atau tidak terdokumentasikan.

“Oleh karena itu, dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2025, LEKAT merasa perlu melakukan sebuah survei untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif dan akurat mengenai prevalensi kekerasan yang dialami perempuan di Tanah Papua,” katanya.

Survei kekerasan terhadap perempuan secara online dapat diakses melalui laman https://forms.gle/Yqrz1rQopqoLPYb49. Survey ini akan berlangsung hingga 10 Desember 2025 dan dapat diakses oleh publik.

“Survei ini bertujuan untuk mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang selama ini tidak terlapor dan tidak terdokumentasikan. Jadi, kami harapkan bagi teman-teman perempuan atau keluarga bisa mengisi formulir ini,” lagi kata Rory.

Partisipasi

Sementara itu, Fien Jarangga dari TIKI – Jaringan HAM Papua, mengajak semua elemen masyarakat di Tanah Papua untuk berpartisipasi dalam kampanye menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

“Peringatan 16 HAKtP merupakan wujud kepedulian perempuan Papua terhadap korban dan saksi korban konflik politik, keamanan, sumber daya alam pada masa lampau. Sampai saat ini peristiwa-peristiwa yang sama masih berlangsung dengan pola yang sama,” ujar Fien Jarangga.

Kampanye International Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan, untuk pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership.

Deklarasi 16 hari untuk mengkampanyekan Anti Kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan atau yang disebut, 16 Days of Activism Against Gender Violence,  merupakan kampanye Internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

Kampanye Internasional Anti Kekerasan dan Diskriminasi, ditetapkan dan dirayakan di seluruh dunia karena merupakan peringatan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap HAM , termasuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Peringatan ini terus dilakukan sebagai upaya dunia agar menghormati hak asasi manusia, dan tidak boleh berulang tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Makna Kampanye 16 HAKtP Bagi Papua

Fien Jarangga menjelaskan, gerakan anti kekerasan dan diskriminasi pertama kali muncul di Papua tahun 1970-an, karena adanya tekanan yang hebat oleh negara dalam ruang politik, sosial ekonomi, budaya, dan kemanan, terhadap orang asli Papua.

Situasi ini tidak terlepas dari konflik politik yang dibangun negara-negara barat dengan Indonesia yang berlatarbelakang kepentingan sumberdaya alam.

Kemudian di tahun 1980-an, muncul gerakan-gerakan rakyat termasuk gereja yang menyerukan tentang perdamaian, keadilan, anti kekerasan dan diskriminasi bagi orang asli Papua dan secara khusus terhadap kelompok perempuan dan anak Papua.

“Makna peringatan 16 hari kampanye anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan wujud kepedulian perempuan Papua terhadap korban dan saksi korban yang merupakan korban-korban peristiwa konflik politik, keamanan, sumber daya alam pada masa lampau, namun sampai saat ini peristiwa-peristiwa yang sama masih berlangsung dengan konflik yang sama,” kata Fien.

Karena itu, Fien mengajak semua orang untuk ambil bagian dalam kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan.

Publik bisa memantau jadwal rangkaian kampanye HAKtP 2025 di Kota Jayapura ini melalui akun media sosial lembaga-lembaga yang terlibat dalam koalisi ini, satu di antaranya: LEKAT Papua. (*)