Ketika 15 jenazah pendulang emas dievakuasi dari hutan Yahukimo pada pertengahan April 2025, satu hal menjadi jelas: Papua kembali berdarah. Kali ini, darah itu mengalir bukan hanya karena peluru dan senjata tajam, tapi karena kegagalan kolektif kita sebagai bangsa dalam menyelesaikan luka lama yang terus dibiarkan terbuka.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian serangan terhadap warga dan aparat negara. Mereka menuduh para korban sebagai mata-mata militer yang menyamar sebagai pendulang emas. Negara, melalui aparat keamanan dan Satgas Damai Cartenz, merespons dengan evakuasi, operasi militer, dan pernyataan kecaman. Tapi satu hal yang hilang dari narasi ini adalah: mendengar.

Konflik di Papua bukan konflik biasa. Ia bukan sekadar pemberontakan separatis atau operasi militer belaka. Ia adalah kelanjutan dari sejarah panjang: penyerahan tanpa suara dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969, eksploitasi sumber daya alam yang tak pernah adil, dan kemiskinan struktural yang terus dipelihara.

TPNPB memang menggunakan kekerasan. Tapi di balik setiap peluru yang mereka tembakkan, ada narasi yang ingin disampaikan: tentang kemarahan terhadap kehadiran militer di wilayah adat, tentang tambang-tambang emas yang tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat lokal, tentang perasaan ditinggalkan dalam republik ini.

Menariknya, mereka bahkan menolak program sosial seperti “makan gratis di sekolah” karena dianggap sebagai bentuk militerisasi terselubung. Ini menandakan adanya krisis kepercayaan mendalam antara rakyat Papua dan negara Indonesia. Dan kepercayaan yang hancur tidak bisa dibangun dengan pasukan.

Dalam seluruh konflik ini, warga sipil menjadi korban utama. Mereka ditembak karena dicurigai sebagai kolaborator. Mereka dituduh membantu separatis. Mereka mengungsi, kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan nyawa.

Apa yang lebih menyedihkan dari melihat 700 warga Puncak Jaya tidur di aula Polres dan honai siswa sekolah Alkitab, bukan karena bencana alam, tapi karena konflik politik Pilkada?

Di sisi lain, negara terlalu cepat mengangkat senjata, terlalu lambat menawarkan telinga. Ketika konflik Pilkada Puncak Jaya menewaskan 12 orang dan melukai ratusan lainnya, aparat memperkuat keamanan, namun mediasi antarpendukung hanya terjadi dua kali. Tanpa dialog yang berarti, kekerasan akan selalu menjadi pengganti suara.

Sudah saatnya negara mengubah pendekatan. Konflik di Papua tidak akan selesai dengan senjata. Ia hanya akan berubah bentuk. Karena akar masalahnya bukan militer, tapi politik, sejarah, dan rasa keadilan.

Pemerintah perlu membuka kembali jalur dialog Papua–Jakarta dalam format khusus yang inklusif. Tidak cukup hanya bicara dengan elite politik lokal. Negara harus siap mendengar mereka yang bersenjata, bukan untuk menyerah, tapi untuk memahami. Kita pernah melakukan itu dalam konflik Aceh, mengapa Papua tidak?

Majelis Rakyat Papua (MRP) harus diberi ruang lebih luas untuk memediasi. Perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua, agar luka lama bisa dipulihkan. Dan yang terpenting: zona-zona konflik harus dijadikan zona perlindungan sipil, bukan arena eksperimen militer.

Papua tidak kekurangan cinta. Tapi terlalu lama ia kekurangan ruang untuk bicara. Setiap jenazah yang dipulangkan adalah pengingat: bahwa waktu kita untuk bertindak semakin sempit.

Jika negara terus memilih senjata di atas telinga, maka yang akan tumbuh di Papua bukanlah pembangunan, melainkan dendam. Saatnya kita menutup senjata, dan membuka telinga. *)

(Alberth Yomo/ Editor di Media Jubi Papua)