Admin
Jayapura, Tudepoin (15/9/2026) – Sejumlah pimpinan gereja di Tanah Papua membentuk Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) sebagai wadah bersama untuk memperkuat pelayanan pastoral dan kemanusiaan, terutama bagi pengungsi internal, penyintas, serta masyarakat sipil yang terdampak konflik.
HONAI secara resmi diluncurkan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Dr. Andrikus Mofu, M.Th., didampingi para pimpinan lembaga gereja di Tanah Papua, di Graha SARA Sinode GKI di Tanah Papua, Kota Jayapura, Selasa (15/9/2026).
Andrikus mengatakan HONAI dibentuk sebagai ruang bersama gereja-gereja lintas denominasi untuk menjalankan kerja pastoral dan kemanusiaan di Tanah Papua.
“Pada hari ini, Selasa, 15 September 2026, bertempat di Graha SARA Sinode GKI di Tanah Papua, atas nama gereja-gereja Injili, secara resmi saya me-launching HONAI—Humanitarian Outreach to Need Assistance, sebagai program utama dalam rumah besar kemanusiaan,” kata Andrikus di hadapan sekitar 200 tamu undangan.
Menurut Andrikus, kerja-kerja HONAI akan ditopang gereja-gereja untuk menjangkau masyarakat yang mengalami krisis kemanusiaan, termasuk warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah di Tanah Papua.
Ia berharap dukungan tidak hanya datang dari gereja-gereja di Papua, tetapi juga jejaring gereja di tingkat regional, nasional, dan internasional.
“Dengan dukungan mitra gereja di Tanah Papua, regional, nasional, dan internasional, kiranya HONAI menjadi wujud nyata bangunan gereja untuk menghadirkan pemulihan, keadilan, dan juga martabat bagi setiap korban,” ujarnya.
Pengungsi menjadi perhatian utama
Andrikus menyadari pembentukan HONAI dapat memperoleh beragam tanggapan. Namun, ia meminta berbagai pihak melihat keberadaan wadah tersebut dalam kerangka kerja kemanusiaan.
Menurutnya, HONAI ingin menjadi “rumah” bagi berbagai pihak untuk membicarakan secara bersama persoalan kemanusiaan dan mencari jalan untuk mengakhirinya.
“Hari-hari ini di Tanah Papua ada pengungsian, ada air mata dan darah, apakah akan terus dibiarkan? Untuk semua pihak yang mungkin bertentangan, berpikiran lain, saat ini saya meminta, mari saudara batalkan [pikiran] itu. Lihat kerja-kerja kemanusiaan sebagai hal positif supaya kita akhiri masalah-masalah di atas Tanah Papua,” katanya.
Dalam konferensi pers seusai peluncuran, Andrikus mengatakan program kerja HONAI akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal. Namun, penanganan persoalan pengungsi internal akan ditempatkan sebagai salah satu prioritas.
Ia menyebut terdapat catatan yang menunjukkan jumlah pengungsi di Tanah Papua telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Data tersebut, menurut dia, menjadi alasan persoalan pengungsian perlu mendapat perhatian serius.
“Berkaitan dengan program-program HONAI, kami akan jadwalkan untuk kami rapatkan dalam waktu dekat. Kami akan bicarakan apa yang menjadi prioritas HONAI. Tapi intinya, tadi sudah disampaikan, ini soal kemanusiaan,” ujarnya.
“Ada di catatan di atas 100 ribu lebih pengungsi [hidup] di tempat-tempat pengungsian. Bagi saya ini skala prioritas pertama yang harus kita jalankan,” lanjutnya.
Sebagai langkah awal, kata Andrikus, anggota HONAI telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian, termasuk di Nabire, Papua Tengah, dan Yahukimo, Papua Pegunungan.
Dari kunjungan tersebut, HONAI menemukan persoalan akses terhadap warga yang berada di lokasi pengungsian.
“Mereka menyampaikan data ketika kunjungan di Yahukimo dan Nabire. Ini sangat memprihatinkan karena kelihatannya tidak ada akses yang bisa menjangkau mereka yang ada di pengungsian di sana,” katanya.
Menurut Andrikus, sejumlah kebutuhan dasar pengungsi perlu mendapat perhatian, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak.
PGI: HONAI membutuhkan persatuan dan cinta kasih
Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Dr. Darwin Darmawan, berharap HONAI dapat menjadi ruang bersama bagi gereja-gereja untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat Papua.
“Kalau honai besar terbentuk, hati pimpinan-pimpinan gereja bersatu di bawah HONAI, maka kita bisa menyuarakan apa yang menjadi isi hati masyarakat Papua,” kata Darwin.
Menurutnya, kekuatan HONAI terletak pada keterlibatan pemimpin dan staf dari berbagai denominasi gereja.
Ia mengingatkan, persatuan menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan cinta kasih. Sebagai wadah yang baru dibentuk, HONAI juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak agar dapat menjalankan misinya.
“Kita tidak mungkin bisa mewartakan cinta kasih kalau kita tidak bersatu. Pada sisi lain kita harus sadar dan rendah hati, ketika institusi baru lahir, ia membutuhkan perawatan, cinta kasih dari banyak orang,” ujarnya.
Selain melibatkan berbagai denominasi gereja di Tanah Papua, HONAI juga membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga dan jaringan, antara lain Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta jaringan Gusdurian.
KWI: Harus bebas dari segala kepentingan
Perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Marten LP Jenarut, dalam sambutannya menyatakan dukungan terhadap penguatan pelayanan kemanusiaan di Tanah Papua.
Menurutnya, KWI pada 2026 telah mengeluarkan mandat pastoral khusus bagi lima keuskupan di Tanah Papua. Kebijakan itu mendorong peningkatan kualitas kerja pastoral dan pelayanan terhadap masyarakat.
KWI, kata dia, mengapresiasi inisiatif pembentukan HONAI karena dapat menjadi ruang bagi gereja untuk berjalan bersama masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.
Ia berharap HONAI tetap menempatkan martabat manusia sebagai dasar utama dalam setiap kerja yang dilakukan dan tidak terseret oleh kepentingan di luar misi kemanusiaan.
“Semoga tempat ini menjadi tempat yang lebih bermartabat, bebas dari segala kepentingan. Hanya kemanusiaan dan penghormatan kepada martabat manusia sebagai citra Allah. Itulah yang menjadi paradigma berpikir, termasuk di dalam karya-karya pastoral,” katanya.
“KWI dengan hati tulus dan ikhlas untuk selalu ada bersama Rumah HONAI untuk karya-karya kemanusiaan,” lanjutnya.
HONAI didirikan oleh sejumlah pimpinan gereja dan lembaga keagamaan di Tanah Papua, antara lain Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Sinode GIDI, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Ketua Sinode Gereja KINGMI Indonesia, Keuskupan Timika, Keuskupan Jayapura, Presiden Baptis Papua, Ketua Sinode Pantekosta Papua, serta PGI Wilayah Papua.
Melalui wadah tersebut, gereja-gereja berharap dapat membangun kerja kemanusiaan lintas denominasi sekaligus memperluas pelayanan terhadap masyarakat sipil dan pengungsi yang terdampak konflik di Tanah Papua. (*)
